Non Peraturan

No Cover Judul
1 Pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan
2 Pedoman Umum Pembentukan Istilah
3 Pedoman Pemberian Kode Jabatan di Lingkungan Aparatur Negara
4 Pedoman Pemasyarakatan Budaya Kerja
5 Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6 Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Perkuatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Dengan Pola Bantuan Dana Bergulir
7 Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
8 Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
9 Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
10 Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
11 Pedoman umum penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil
12 Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
13 Pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan
14 Pedoman Penyusunan Perjanjian/kontrak Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
15 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
16 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Tahun 2004
17 Pedoman Siswasmasw" (Sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat)"
18 Pedoman umum Pembentukan dan pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan
19 Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang
20 Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Cetakan: Edisi 1 Januari 2004
21 Pedoman Pembentukan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat
22 Pedoman pengelolaan terumbu buatan dan transplantasi karang
23 Pedoman penyusunan atlas sumberdaya wilayah pesisir
24 Pedoman Protokol Negara
25 Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2005
26 Pedoman teknis Teknologi Perbenihan Rajungan (Portunus Pelagicus)
27 Pedoman Umum dam Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Ikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah RI
28 Pedoman umum dan tata cara pemasukan dan pengeluaran ikan ke dalam dan dari wilayah RI
29 Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum
30 Pedoman Bendaharawan Tentang Pengelolaan/Pelaporan Keuangan Negara/Daerah
31 Pedoman pelaksanaan pelayanan publik: kiat dan terobosan Kabupaten/Kota
32 Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara & Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
33 Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
34 Pedoman Teknis pembenihan ikan kerapu sunu (Plectropomus leopardus)
35 Pedoman Umum Identifikasi Data Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.15/MEN/2006
36 Pedoman Umum Identifikasi Data Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KEPMEN KP Nomor : KEP.15/MEN/2006
37 Pedoman umum identifikasi data tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.15/MEN/2006
38 Buku 1 Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Cara Jasa Konsultasi Di Lingkungan Departemen Kelauatan Dan Perikanan
39 Buku 2 Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Cara Jasa Konsultasi Di Lingkungan Departemen Kelauatan Dan Perikanan
40 Buku 3 Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa
41 Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
42 Pedoman Mitigasi Bencanan Alam Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
43 Pedoman pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)
44 Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
45 Pedoman Pengelolaan Ekosistem Mangrove
46 Pedoman Pengelolaan Ekosistem Mangrove
47 Pedoman Pengelolaan Terumbu Buatan dan Transplantasi Karang
48 Pedoman Pengelolaan Terumbu Buatan dan Transplantasi Karang
49 Pedoman Pengelolaan Terumbu karang buatan dan transplantasi karang Edisi III
50 Pedoman Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir
51 Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut
52 Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut
53 Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Dan Laut
54 Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut
55 Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
56 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007)
57 Pedoman Umum Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
58 Pedoman Umum pengadaan barang/jasa tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara jasa konsultasi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 Buku 2
59 Pedoman Umum pengadaan barang/jasa tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola, penunjukan langsung dan pemilihan langsung di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 Buku 3
60 Pedoman Umum pengadaan barang/jasa tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan cara pelelangan umum di lingkungan departemen Kelautan dan perikanan Tahun 2007: Buku 1
61 Pedoman bagi Bendaharawan Tentang Pengelolaan keuangan negara dan Keuangan Daerah berisikan : Pengelolaan uang Negara/daerah, pedoman pengelolaan keuangan daerah, pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, Tata cara pemberian hibah kepada daerah, tata cara pemberian pinjaman daerah
62 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)
63 Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara (Buku II)
64 Pedoman Umum Pengembangan Klaster Industri Rumput Laut
65 Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (Peraturan MENPAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008)
66 Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil
67 Pedoman pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan pelaporan dalam rangka penertiban BMN (Per Men keu No. 109/PMK.05/2009) & tata cara rekonsiliasi BMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (Per Men Keu No. 102/PMK.05/2009)
68 Pedoman penerapan regulatory impact assessment (RIA)
69 Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
70 Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Beserta Peoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangn Badan Layanan Umum
71 Pedoman uraian tugas dan fungsi UPT Ditjen KP3K: 1. Loka pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (Loka PSPL), 2. Loka kawasan konservasi perairan nasional (loka KKPN)
72 Buku Pedoman Rakorpannas 2010 23-24 November 2010
73 Buku Pedoman Rakorpannas 2010, 23-24 November 2010
74 Pedoman Administrasi keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
75 Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010
76 Pedoman pelaksanaan Quick Wins : Peraturan Menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 13 tahun 2011 (Buku 7)
77 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal : Perubahan Bentuk Akademi Perikanan Sidoarjo Menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
78 Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
79 Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah
80 Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis Di Lingkungan Instansi Pemerintah
81 Pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah
82 Buku manual penerapan :Pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
83 Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil
84 Pedoman delegasi RI : International conference on the safety of fishing vessels
85 Pedoman Pengelolaan Keseketariatan Dan Anggaran Dewan Kelautan Indonesia Tahun 2012
86 Buku Pedoman Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi
87 Pedoman Administrasi keuangan