Non Peraturan

No Cover Judul
1 Himpunan Peraturan-Peraturan untuk Armada Pemerintah di Hindia-Belanda Bab E. Peraturan-peraturan untuk dinas administrasi menggantikan terbitan 1911
2 Himpunan Peraturan-Peraturan untuk Armada Pemerintah di Hindia-Belanda Bab B. para pegawai dan pejabat (berlaku sebagai pengganti terbitan 1915) ditetapkan dengan keputusan Panglima Angkatan laut dan Kepala Departemen Armada di hindia-Belanda Tanggal 31 Juli 1929 No. Sch. 233/I/2
3 Himpunan peraturan pemerintah untuk Armada pemerintah di Hindia Belanda
4 Himpunan Peraturan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia
5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
6 Himpunan Peraturan-Peraturan mengenai Pasar Modal
7 Himpunan Peraturan Penglolaan Keuangan Daerah
8 Kumpulan Peraturan Tentang Pertambangan
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
10 Himpunan Peraturan Tentang Perpajakan 1984
11 Himpunan Peraturan pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan di Bidang Pajak Bumi dan bangunan
12 Himpunan peraturan negara Triwulan I 1988
13 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1998 Jilid 2
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi
15 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perusahaan Daerah
16 Himpunan peraturan tentang analisis jabatan
17 Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Desa
18 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
19 Peraturan mengenai Unit swadana edisi I
20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
22 KEPRES No. 44 Tahun 1993 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara dan Keputusan Menpangan/Kabulog No. KEP.01/M/07/1993 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Urusan Pangan
23 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
24 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Pidato Pertanggungjawaban Prresiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 Maret 1993 dan Pengumuman dan penjelasan Mengenai Pembentukan kabinet Pembangunan VI
25 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pelaksanaanya 1993
26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan
27 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Bidang Kepariwisataan
28 Himpunan Peraturan Tentang Lembaga Administrasi Negara
29 Himpunan Peraturan Tentang Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
30 Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan di Daerah
31 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tetntang Pelayaran
32 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tetntang Pelayaran
33 Aneka Perjanjian
34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Pelaksanaannya
35 Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman
36 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1996 Jilid 1
37 Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan II
38 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
39 Himpunan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah
40 Himpunan Peraturan Perundangan Kelembagaan Badan Diklat Pertanian
41 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1996 Jilid 2
42 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1997 Jilid 1
43 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Bena Cagar Budaya
44 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya
45 Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP.64/MEN/1997 Tentang Tata Laksana Kearsipan di Lingkungan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
50 Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan No.23 Tahun VI Triwulan III
51 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1997 Jilid 2
52 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1998 Jilid 1
53 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998
54 Ketetapan-ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat RI 1998
55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
56 Ketetapan-ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat RI Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999
57 Himpunan peraturan pendaftaran perusahaan
58 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1998 Jilid 3
59 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1999 Buku 1
60 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1999 Buku 2
61 Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Seri X
62 Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Seri XI
63 Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Seri XII
64 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 995/Kpts/IK.210/9/99 Tentang Potensi Sumberdaya Ikan dan jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perikanan Republik Indonesia
65 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
66 Kumpulan Keputusan Presiden Indonesia Tentang Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Tahun 1999
67 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
69 Himpunan Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak & Bea Marerai
70 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perikanan
71 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1999 Buku 3
72 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1999 Buku 4
73 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2000 Buku 1
74 Himpunan Peraturan Tentang Kearsipan
75 Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951-1999: Dilengkapi UU RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
76 KEPPRES Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia dan Keputusan Ketua harian Dewan Maritim Indonesia nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi, tata kerja, dan personalia, Sekretariat Dewan Maritim Indonesia
77 KEPRES Nomor 161 Tahun 1999 Tentang Dewan Maritim Indonesia dan Keputusan Ketua Dewan Maritim Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Personalia Sekretariat Dewan Maritim Indonesia
78 Keputusan bersama kepala arsip nasional Republik Indonesia dengan kepala Badan Kepegawaian Negara
79 Keputusan Ketua Harian Dewan Maritim Indonesia nomor Tahun 2000 Tentang Organisasi, TataKrja, dan Personalia Sekretariat Dewan Maritim Indonesia
80 Keputusan Ketua Harian Dewan Maritim Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Personalia Sekretariat Dewan Maritim Indonesia
81 Keputusan Menteri Eksp;orasi Laut dan Perikanan Nomor 03/MEN-ELP/200 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
82 Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor : 03/MEN-ELP/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
83 Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor : 03/MEN-ELP/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
84 Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor: 03/MEN-ELP/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
85 Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor: 03/MEN-ELP/2000 Tetang Organisasi Tata Kerja DELP
86 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum
87 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 09 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Administrasi Keuangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
88 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 09 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Administrasi Keuangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
89 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
90 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 11 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
91 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
92 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 13 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
93 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 14 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Administrasi Bantuan Luar Negeri di Lingkungan Departtemen Kelautan dan Perikanan
94 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 14 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Administrasi Bantuan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
95 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 15 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Kepegawaian di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
96 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 15 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Kepegawaian di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
97 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Keprotokolan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
98 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Keprotokolan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
99 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
100 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
101 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 19 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Laporan Proyek /Bagian Proyek di Lingkungan Departemen
102 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 21 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
104 Surat Edaran Menteri Eksplorasi Laut dan perikanan Republik Indonesia nomor: SE-01/MenELP/VI/00 tentang pedoman pengembangan kapasitas dan kelembagaan perikanan dan kelautan daerah Surat edaran direktur jenderal pengembangan kapasitas dan kelembagaan nomor: 203/DJ.PK2/DKP/SE/IX/2000 tentang pedoman teknis pembentukan dinas perikanan dan kelautan daerah
105 Surat Edaran Menteri Eksplorasi Luat dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : SE-01/MenELP/VI/00 Tentang Pedoman Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan Daerah
106 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
107 Undang-Undang Otonomi Daerah Beserta Juklak
108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
109 Daftar Keputusan Bidang Kelautan dan Perikanan Yang diperbaharui Tahun Anggaran 2001
110 Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2001
111 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2000 Buku 3
112 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2000 Buku 4
113 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2000 Jilid 5
114 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2001 Jilid 1
115 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2001 Jilid 2
116 Himpunan Peraturan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan IV
117 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.125/MEN/SJ/2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajar Dalam negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
118 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 A MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut
119 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 B MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan dan Perairan Umum
120 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 C MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau
121 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 D MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Budidaya Air Payau
122 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 E MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar
123 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 F/MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Laut
124 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 G MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Penangkapan Ikan
125 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 H MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
126 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 I/MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikan
127 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
128 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.01/MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depatemen Kelautan dan Perikanan
129 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-10/M.EKON/02/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
130 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-16/MEN/2001 tentang Tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh
131 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 Tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain
132 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001 & Sidang Tahunan MPR RI 1-9 November 2001
133 Ketetapan-ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2001
134 Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan (Buku kedua)
135 Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2011, Nomor 52 tahun 2001 dan Nomor 106 tahun 2000
136 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut
137 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang pengendalian pencemaran Udara
138 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan lima bahan berbahaya dan beracun
139 Peraturan Pemerintah tentang pajak Daerah & Retribusi Daerah Tahun 2001 Dilengkapi PP No. 63 Th 2001, PP No. 64 Th 2001, PP No. 65 Th 2001, PP No. 66 Th 2001
140 Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Seri I
141 Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2001 Tentang Ketentuan Besarnya Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
142 Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 200 & Undang-Undang HAM 1999
143 WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun X Triwulan IV
144 Himpunan Naskah Perjanjian Internasional Vol.I No.2002.1-2002.52 Tahun 2002 Periode Januari - Juni
145 Himpunan Naskah Perjanjian Internasional Vol.I No.2002.53-2002.108 Tahun 2002 Periode Juli - Desember
146 Himpunan Peraturan Hubungan Industrial Bidang Ketenagakerjaan RI
147 Himpunan peraturan perundang-undangan bidang organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan (Buku 1C)
148 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Jaminan Fidusia
149 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2001 Jilid 4
150 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2002 Jilid 1
151 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2002 Jilid 2
152 Himpunan peraturan perundang-undangan Tahun 2000 (Buku 5)
153 Himpunan peraturan perundang-undangan tahun 2000 Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (Buku 8)
154 Himpunan peraturan perundang-undangan Tahun 2001 (Buku 6)
155 Himpunan peraturan perundang-undangan Tahun 2002 (Buku 2)
156 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Krantina Ikan Buku 15
157 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelayaran dan Perkapalan Buku 11
158 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penerimaan Bukan Pajak Buku 9
159 Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perairan (Buku 3)
160 Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perizinan (Buku 7)
161 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tata Cara Penyusunan Perundang-Undangan Buku 14
162 Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Buku 4)
163 Himpunan SK Rekomendasi Ijin Kerja Ahli Hukum WNA Tahun 1997-2000
164 Informasi peraturan perundang-undangan Departemen Kehutanan (nomor 30 Tahun 2002)
165 Informasi peraturan perundang-undangan Departemen Kehutanan (nomor 32 Tahun 2002)
166 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
167 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
168 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2002 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
169 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 59/MEN/SJ/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
170 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 60/MEN/SJ/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Aministrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan (PBI)
171 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 61/MEN/SJ/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI)
172 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.30/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Kerja Sama Luar Negeri Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
173 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/KEP/M.PAN/2/2002 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
174 Ketetapan MRP 2001, 2000, dan Perubahan I&II UUD 1945
175 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Tahunan MPR RI 2002
176 Kumpulan peraturan tentang Jabatan fungsional pengawas benih ikan (PBI)
177 Kumpulan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Benih Ikan (PBI)
178 Kumpulan peraturan tentang jabatan fungsional Pengendali hama dan penyakit ikan (PHPI)
179 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
180 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20002 Tentang Karantina Ikan
181 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 1992 Tentang karantina Hewan. Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang karantina Ikan
182 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
183 WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun XI Triwulan I
184 Himpunan Keputusan Tentang Pewarganegaraan Republik Indonesia Buku VI
185 Himpunan Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2002 Bagian Pertama Daftar Keputusan Dengan Sistem Katalog
186 Himpunan Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2012 Bagian Kedua B Keputusan Terpilih
187 Himpunan Keputusan Presiden Tentang Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Tahun 1998-2001
188 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 (Buku II)
189 Himpunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial (Buku 1)
190 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya
191 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2002 Buku I
192 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2003 Buku I
193 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2002 Jilid 3
194 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2002 Jilid 4
195 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2003 Jilid 1
196 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2003 Jilid 2
197 Himpunan Peraturan Perundang-UndanganTentang Minyak dan Gas Bumi
198 Himpunan perjanjian kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara sahabat di sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2003
199 Himpunan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 1995-1998
200 HimpunanPeratuiran Perundangan Otonomi Khusus Provinsi Papua
201 Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 01.A Tahun 2003 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
202 Keputusan Menteri Kealautan dan Perikanan Nomor: KEP.05/MEN/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
203 Keputusan Menteri Kealautan dan Perikanan Nomor: KEP.05/MEN/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
204 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon 1 s/d Eselon IV di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan BuKU II
205 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon 1 s/d Eselon IV di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan BuKU II
206 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon 1 s/d Eselon IV di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan BuKU III
207 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon 1 s/d Eselon IV di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan BuKU IX
208 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon 1 s/d Eselon IV di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan BuKU VIII
209 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon I S.D. Eselon IV Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Buku I
210 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon I S.D. Eselon IV Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Buku V
211 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon I S.D. Eselon IV Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Buku VII
212 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.46/MEN/2003 Tentang Informasi Jabatan Eselon I S.D. Eselon IV Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Buku VII
213 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.88/MEN/2002 Tentang Sistem Pemberkasan Kearsipan Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
214 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.52 Tahun 2003 tentang tata cara tetap pelaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Departemen Perhubungan
215 Ketetapan dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1-7 Agustus 2003 Dilengkapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
216 Kumpulan Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
217 Peraturan Baru Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
218 Peraturan pemerintah nsomor 70 tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah-sipmpan karya cetak dan karya rekam
219 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
220 Undang-undang Republik Indonesia Namor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Tahun 2004 Dilengkapi Pandangan Fraksi Terhadap 9 Materi Voting
221 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Dilengkapi Pedoman Pengadan barang/Jasa Instansi Pemerintah, Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan APBN, Akuntabilitas Kinerja, Penertiban Rekening dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
223 Undang-undang RI No. 12 Tahun 2003 : Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD
224 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2003 : Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
225 3 Undang-Undang Bidang Hukum dan Sosial Budaya: Kesehatan, Psikotropika, Narkotika
226 Himpunan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 1999-2001
227 Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi I
228 Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi II
229 Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi II
230 Himpunan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Grasi Tahun 2000-2001
231 Himpunan Peraturan Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
232 Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2002-2004
233 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2003 Jilid 3
234 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2003 Jilid 4
235 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2003 Jilid 5
236 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2004 Jilid 1
237 Himpunan Peraturan Yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2004 Jilid I
238 Himpunan Peraturan Yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2004 Jilid II
239 Himpunan peraturan, ketetapan dan putusan MK 2003-2004 (buku III : Laporan pelaksanaan putusan MPR oleh MK 2003-2004)
240 Himpunan peraturan, ketetapan dan putusan MK 2003-2004 (buku III)
241 Himpunan tindak lanjut peraturan kepegawaian tahun 2004
242 Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI-Hukum) Mahkamah Agung No. 29
243 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Momor: KEP.14/MEN/2004
244 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 44/MEN/2004 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
245 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009
246 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
247 Kondifikasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sarana Produksi Pertanian (Pupuk, Pestisida, Dan Alat Mesin Pertanian)
248 KUHD : Kitab Undang-Undang Hkum Dagang
249 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum (Undang-undang, & Peraturan Pemerintah
250 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Buku II
251 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Buku III
252 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keuangan Negara
253 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
254 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
255 Undang-Undang Perkebunan, Kehutanan, Perikanan
256 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
257 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
258 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2003 tentang APBN beserta Repeta tahun 2004
259 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
261 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
262 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 dan Nomor 41 Tahun 2004
263 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
264 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undnag-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
265 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian No. 51 Tahun XIII Triwulan IV
266 3 Undang-Undang Tentang Hukum
267 4 Undang-undang tentang hukum: UU RI no. 22 Th. 2004 tentang komisi yudisial, UU RI No. 27 Th. 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU RI No. 5 Th. 2004 Tentang perubahan atas UU RI No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung, UU RI No. 24 Th. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
268 Daftar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2000 s.d Maret 2005
269 Himpunan Keptusan Direktur Jenderal Pengawan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
270 Himpunan keputusan menteri sosial Republik Indonesia tahun 2004
271 Himpunan peraturan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan
272 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi Dan Tata Kerja Edisi II
273 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi dan Tata Kerja Edisi II
274 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi I
275 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2004 Jilid 2
276 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2004 Jilid 3
277 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2004 Jilid 4
278 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2005 Jilid 1
279 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2005 Jilid 2
280 Himpunan Peraturan Undang-undang Republik Indonesia
281 Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1A (Nomor: 001-006)
282 Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1B (Nomor: 007-024)
283 Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI-Hukum) Mahkamah Agung No. 31
284 Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI-Hukum) Mahkamah Agung No. 32
285 Kodifikasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan Varietas Tanaman
286 Kondifikasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Bidang Pertanian
287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
288 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2005 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Departemen kelautan dan Perikanan
289 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2005 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
290 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
291 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
292 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan , dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
293 Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
294 Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
295 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
296 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2005
297 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
298 Undang-undang Perikanan 2004 UU RI No. 31 Th. 2004 tentang Perikanan
299 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
300 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
301 Undang-undang Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
302 Undang-undang Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
303 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety
304 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional
305 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
306 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
307 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
308 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
309 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
311 Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
312 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 & Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Jasa Konstruksi
313 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
314 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tetang Perikanan
315 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2005 Jilid 3
316 Himpunan Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2006
317 Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum
318 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelautan dan Perikanan
319 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2005 Jilid 4
320 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2006 Jilid 1
321 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2006 Jilid 2
322 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh
323 Himpunan Peraturan Yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2005 Jilid I
324 Himpunan Peraturan Yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2005 Jilid II
325 Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI-Hukum) Mahkamah Agung No. 33
326 Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen kehutanan Edisi: Tahun 2006 No.1
327 Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan No 2
328 Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan No 3
329 Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor : KEP.100/DJ-P2HP/2006 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
330 Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan H. Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden RI Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Sebagai Wakil Presiden Ri
331 Kumpulan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
332 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok
333 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
334 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.07/MEN/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
335 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap
336 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun anggaran 2007
337 Peraturan pelaksanaan peimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2005
338 Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa Kelurahan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
339 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pembendaharaan Negara
340 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
341 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
342 Peraturan Pemerintah Ri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
343 Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2006 (Terpilih)
344 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
345 Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006
346 Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
347 Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 tentang perubahan keenam atas keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
348 Undangan-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
349 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
350 Undang-Undang Otonomi Daerah Edisi Lengkap 2006
351 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dan Perlindungan Saksi dan Korban UU RI Nomor 13 Tahun 2006
352 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU RI No.13 Tahun 2006)
353 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
354 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
355 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
356 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
357 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
358 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
359 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
360 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006
361 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
362 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
363 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR DPR DPD DPRD
364 Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
365 Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian No.56 XV Triwulan I
366 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian No. 58 Tahun XV Triwulan III
367 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
368 Himpunan Keputusan Direktur jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mengatur mengenai uraian tugas pejabat struktural di lingkungan direktorat jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
369 Himpunan peraturan desa dan kelurahan tahun 2007
370 Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2004-2007 (Suplemen 2)
371 Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Tahun 2007 Buku 3
372 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan 2016
373 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Umum
374 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007
375 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2006 Jilid 3
376 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2006 Jilid 4
377 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2007 Jilid 1
378 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2007 Jilid 2
379 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2007 Jilid 4
380 Himpunan Peraturan Perundang-undangan: pengelolaan uang negara/daerah Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007
381 Himpunan Peraturan Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan
382 Keptusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia
383 Keptusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia
384 Keptusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia dan Peraturan MKP RI Selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia Nomor Per. 01/MEN-KAHAR/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Deawn Kelautan Indonesia
385 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia
386 keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan kelautan Indonesia
387 Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia Nomo PER.01/MEN-KAHAR/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kelautan dan Perikanan
388 Kompilasi peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan sistem informasi keuangan daerah
389 Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyusunan RUU Tentang Pengelolaan Laut
390 Kumpulan Peraturan Pemerintah Terkait Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
391 Kumpulan Perundangan-undangan di Sektor Kelautan dan Perikanan
392 Kumpulan Perundang-undangan Di Sektor Kelautan dan Perikanan
393 Peraturan gaji PNS Hakim, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota POLRI tahun 2007
394 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
395 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.07/MEN/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
396 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 03/MEN/2007 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
397 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2007 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
398 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2007 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
399 Peraturan menteri keuangan Nomor 45/PMK.05/2007, Nomor 21/PMK.05/2007 dan Nomor 22/PMK.05/2007
400 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang petunjuk penyusuan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan penyusunan, penelahaan, pengesahan dan pelaksanaan DIPA 2008
401 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun anggaran 2008
402 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan Nomor 97/PMK.06/2007
403 Peraturan Pemenrintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
404 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerag Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
405 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang negara/daerah
406 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
407 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
408 Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007
409 Udang-undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
410 Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) 2007 Susunan dalam satu naskah: UU RI Nomor 28 Tahun 2007, UU RI Nomor 16 Tahun 2000, UU RI Nomor 9 Tahun 1994, UU RI Nomor 6 Tahun 1983
411 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Beserta Peraturan Pelaksanaanya
412 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
413 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya
414 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Beserta Peraturan Pelaksanaanya
415 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
416 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Agreement For Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Higly Migratory Fish Stocks
417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyeenggara Pemilihan Umum
418 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
419 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
421 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
422 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
423 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
424 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tetntang Sistem Keolahragaan Nasional
425 Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
426 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum: Meliputi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum
427 Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
428 Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
429 Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian No.61 XVI Triwulan II
430 Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian No.63 Tahun XVI Triwulan IV
431 7 Undang-Undang Tahun 2008
432 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil
433 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil
434 Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2008
435 Himpunan peraturan penanggulangan bencana
436 Himpunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008
437 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri Buku I
438 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri Buku II
439 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelautan dan Perikanan
440 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelautan dan Perikanan
441 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan
442 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Organisasi dan Tata Kerja: Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
443 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Daerah Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007
444 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007 Januari - Desember
445 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2007 Jilid 5
446 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2007 Jilid 6
447 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2008 Jilid 2
448 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2008 Jilid 3
449 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman
450 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
451 Himpunan Perundang-undangan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
452 Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor : KEP.083/DJ-P2HP/2008 Tentang Perubahan I Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor : KEP.033/DJ-P2HP/2008 Tentang Jenis Ikan Laut Hasil Tangkapan Yang Menurut Sifatnya Tidak Memerlukan Pengolahan
453 Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor : KEP.083/DJ-P2HP/2008 Tentang Perubahan I Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor : KEP.033/DJ-P2HP/2008 Tentang Jenis Ikan Laut Hasil Tangkapan yang Menurut Sifatnya Tidak Memerlukan Pengolahan
454 Kumpulan peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
455 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:1/P/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing
456 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
457 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
458 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
459 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
460 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
461 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
462 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi terhadap program Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
463 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2008 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya
464 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat
465 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Angka Kreditnya
466 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
467 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan (Indonesia-english version)
468 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
469 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
470 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2008 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
471 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
472 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional
473 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 04.2/SJ.4./KPA/PL.420/VIII/2008 Tanggal 4 Agustus 2008: Pekerjaan/Pengadaan: (Partisi Work Station) Kantor Biro Hukum dan Organisasi antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan kerja Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Departemen Kelautan dan Perikanan Dengan Direktur CV. Mitra Usaha Tanyo Jakarta
474 Undang-undang Penanaman Modal UU RI Nomor 25 Tahun 2007
475 Undang-undang Penataan Ruang (UU RI No. 26 Th. 2007)
476 Undang-undang pengelolaan sumber Daya Air dilengkapi dengan: UU RI No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, PPRI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, PPRI No. 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, PPRI No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, PPRI No. 43 Tahun 2008 tentang air tanah, Perpres RI No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan sumber daya Air, KEPRES RI No. 83 Tahun 2002 tentang perubahan atas KEPPRES No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
478 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
479 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
480 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia & Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
481 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 tahun 2008)
482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara
483 Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian No.65 XVII Triwulan II
484 5 Undang-undang Tahun 2009
485 Himpunan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
486 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
487 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2004
488 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2007 (Buku 2)
489 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2007 (Buku 3)
490 Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara
491 Himpunan Peraturan Perundang-udangan Di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2009
492 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelautan Buku I
493 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelautan Buku II
494 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perikanan Tangkap
495 Himpunan peraturan perundang-undangan karantina ikan
496 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2008 Jilid 4
497 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2008 Jilid 5
498 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2009 Jilid 1
499 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2009 Jilid 2
500 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2009 Jilid 3
501 Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dibidang Pengelolaan Terumbu Karang
502 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia: Cetakan III
503 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 29/MEN/2009 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010
504 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 Tetang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
505 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata cara penetapan Kawasan Konservasi perairan
506 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.01/2009 tentang standar biaya umum tahun anggaran 2010 dan standar biaya khusus tahun anggaran 2010 (Per Men Keu no. 108/PMK.02/2009
507 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Angka Kredit dan Peraturaqn Bersam Meneteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB.01/MEN/2009 NOMOR : 14 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
508 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan perjanjian Pengalihan Material (Material Transfer Agreement)
509 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan
510 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan
511 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
512 Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD
513 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009)
514 Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Higly Migratory Fish Stocks
515 Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Higly Migratory Fish Stocks
516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement For The Implementation Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks
517 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
518 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
519 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 TN 2009 Tentang Narkotika
521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP
522 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang peribahan atas UU Nomor 31 tahun 2004...... Permen KP Nomor Per.07/MEN/2009
523 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
524 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
525 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika
526 Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Tahun 2009
527 Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Januari-Juni Tahun 2009
528 Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Tahun 2009 Buku 4
529 Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Tahun 2010 Buku 2
530 Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
531 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelautan Buku II
532 Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan
533 Himpunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian dalam negeri tahun 2010
534 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2009 Jilid 5
535 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2010 Jilid 1
536 Himpunan Peraturan Tentang Rekening Pemerintah
537 Himpunan Perundang-undangan Bidang Industri Buku II
538 Himpunan Perundang-undangan Bidang Industri Buku III
539 Himpunan Perundang-undangan Di Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2010
540 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2010 tentang penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
541 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.152/MEN/VIII/2010 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan
542 Kompilasi perundangan Anti Korupsi
543 Kumpulan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
544 Kumpulan keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
545 Kumpulan Peraturan Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
546 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan sumberdaya di Wilayah Laut
547 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
548 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
549 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2010 Rencanan Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014
550 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2010 tentang pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia
551 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2010 tentang pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia
552 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2010 tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia
553 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
554 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
555 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan
556 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
557 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2008
558 Peraturan pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar
559 Peraturan perundan-undangan Kepegawaian
560 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi kementerian negara
561 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
562 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang/jasa pemerintah (beserta lampirannya)
563 Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dari KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 sampai PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
564 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Beserta Peraturan Pelaksanaanya
565 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 (UU RI No. 4 Th. 2009) dilengkapi dengan PP RI No.22 Th. 2010 tentang Wilayah Pertambangan PP RI No. 23 Th. 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
566 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
567 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
568 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
569 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
570 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
571 Himpunan keputusan kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selaku otoritas kompeten
572 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2011
573 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
574 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2011
575 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2011
576 Himpunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian dalam negeri tahun 2011 (Jilid 1)
577 Himpunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian dalam negeri tahun 2011 (Jilid 2)
578 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Jilid 1
579 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Jilid 2
580 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Terbaru Tentang Pegawai Negeri Sipil
581 Himpunan Peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2011 Buku II
582 Himpunan Peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2011 Buku III
583 Himpunan Peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2011 Buku IV
584 Himpunan pokok-pokok peraturan kepegawaian negara
585 Himpunan pokok-pokok peraturan kepegawaian negara (Buku II)
586 Himpunan pokok-pokok peraturan kepegawaian negara (Buku III)
587 Keputusan Kepala Pangkalan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta Nomor : KEP 16/Lan.1/I/2011 Tentang Prosedur Tetap Pemeriksaan Dan Proses Pentidikan Di Pangkalan Pegawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta
588 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 54/MEN/2011 tentang Petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh perikanan dan angka kreditnya
589 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.54/MEN/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
590 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document) Petunjuk Pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010
591 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 Tetang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP)
592 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2011 Tentang Pembentukan Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP)
593 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan
594 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan
595 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2011 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Negara Republik Indonesia
596 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.03/MEN/2011
597 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zaonasi Kawasan Konservasi Perairan
598 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan ukuran keberhasilan Reformasi birokrasi
599 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
600 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
601 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
602 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan (Indonesia-Engrish Version)
603 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah
604 Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN, peraturan pemerintah RI nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
605 Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
606 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Giayar, dan Tabanan dan Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2014
607 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
608 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
609 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
610 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
611 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
612 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
613 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
614 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
615 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
616 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UURI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
617 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
618 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Volume 20 No. 4, Desember 2011
619 Daftar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2000 s.d. Juli 2012
620 Himpunan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 2012
621 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2012
622 Himpunan peraturan di bidang obat ikan
623 Himpunan peraturan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan
624 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2008 (Buku 1)
625 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2008 (Buku 2)
626 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2008 (Buku 3)
627 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2010 (Buku 1)
628 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2010 (buku 2)
629 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2010 (Buku 3)
630 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2011 (Buku 1)
631 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2011 (Buku 2)
632 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2011 (Buku 3)
633 Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2012
634 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Kedua Tahun 2012
635 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Pertama A Peraturan Terpilih Tahun 2012
636 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Pertama B Peraturan Terpilih Tahun 2012
637 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 Jilid 1
638 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 Jilid 2
639 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Jilid 3
640 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Jilid 4
641 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 3 tahun 2012
642 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 4 tahun 2012
643 Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor Kep.44/KP3K/2012 tentang pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K)
644 Keputusan MenPAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah
645 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembaban Pelaku Utama Perikanan
646 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. Kep. 158/MEN/SJ/2012 : Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2010-2014
647 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003
648 Kumpulan Peraturan Presiden RI: Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
649 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas pemilihan umum, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 1, 11, 13, Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemilihan umum dan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilihan umum.
650 Peraturan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
651 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
652 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI
653 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 20/MEN/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
654 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan
655 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Per.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
656 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomr PER.20/MEN/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dilingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
657 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
658 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
659 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun anggaran 2013
660 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
661 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya
662 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
663 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
664 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata
665 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 Tetang Rehabilitas Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Dan Nomor 122 Tehun 2012 Tentang Reklamasi DI Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
666 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
667 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
668 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
669 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan
670 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
671 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dilengkapi dengan: Peraturan-peraturan tentang pengadilan HAM
672 Undang-UndangRepublik Indonesa Nomor24 Tahun 011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
673 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Volume 21 No. 4, Desember 2012
674 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Volume 21 Nomor 1 Maret 2012
675 Peraturan Menteri Keuangan Dan Dirjen Pajak Tetang Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 2013
676 Buku Informasi peraturan menteri keuangan tahun 2011
677 Buku Informasi peraturan menteri keuangan tahun 2012
678 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2006
679 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2007
680 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2012
681 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2012 (Buku 1)
682 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2012 (Buku 2)
683 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2012 (Buku 3)
684 Himpunan peraturan Menteri Komunikasi dan informatika 2013 (Jilid I)
685 Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2013 Jilid II
686 Himpunan peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2012
687 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum : Bagian Kedua Daftar Peraturan/Keputusan Sistem Katalog Tahun 2013
688 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum : Bagian Kedua Daftar Peraturan/Keputusan Sistem katalog Tahun 2013: Semester II
689 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum : Bagian Pertama A Peraturan Terpilih Tahun 2013
690 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum : Bagian Pertama B Peraturan Terpilih Tahun 2013
691 Himpunan Peraturan Perundang-undang di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012
692 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 Jilid 1
693 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 Jilid 2
694 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2012 Jilid 1
695 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2012 Jilid 2
696 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2012 Jilid 3
697 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2012 Jilid 4
698 Himpunan Peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2013 Buku I
699 Himpunan Peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2013 Buku II
700 Himpunan Peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2013 Buku III
701 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 1 tahun 2013
702 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 3 tahun 2013
703 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 4 tahun 2013
704 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan Nomor KEP.378/DJ-PSDKP/2013 tentang petunjuk teknis penanganan barang bukti tindak pidana perikanan
705 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Buku II)
706 Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
707 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Keluarga
708 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
709 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2013 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
710 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 25/MEN/2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan
711 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
712 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
713 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.26/Men/2013
714 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan
715 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
716 Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2013 tentang pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
717 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013
718 Standar Biaya Masukan Anggaran 2014 (Per.Men.Keu Nomor 72/PMK.02/2013) & Pedoman standar biaya (Per.Men.Keu Nomor 71/PMK.02/2013)
719 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
720 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
721 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
722 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan
723 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
724 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
725 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Volume 21 No. 4, Desember 2012
726 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Volume 22 No. 4, Desember 2013
727 Buku Informasi Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013
728 Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 1
729 Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 2
730 Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 3
731 Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 4
732 Himpunan peraturan menteri Komunikasi dan Informatika 2014
733 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013
734 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2014
735 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2014 1
736 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2014 2
737 Himpunan Peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2013 Buku IV
738 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 1 tahun 2014
739 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 2 tahun 2014
740 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 3 tahun 2014
741 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 4 tahun 2014
742 Kumpulan Peraturan Dibidang Konservasi Jenis Ikan
743 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.27/PERMEN-KP/2014 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi
744 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 27/Permen-KP/2013 Tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
745 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan
746 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014
747 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
748 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Giayar, dan Tabanan
749 Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
750 Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pealatihan , dan Penyuluhan Perikanan
751 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
752 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
753 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tenatng Kelautan
754 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
755 Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2007 dan Undang-undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
756 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Volume 22 No. 2, Juni 2014
757 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perdagangan Tahun 2008
758 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 (Jilid I)
759 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 (Jilid II)
760 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 (Jilid III)
761 Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2014 1
762 Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2014 2
763 Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2014 3
764 Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2014 4
765 Himpunan peraturan Menteri Komunikasi dan informatika
766 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
767 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2014 Buku III
768 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 Jilid 1
769 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 Jilid 2
770 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
771 Himpunan Peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2015 Buku I
772 Himpunan peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2015 Buku II
773 Himpunan peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2015 Buku III
774 Himpunan peraturan yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal Tahun 2015 Buku IV
775 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyidik Tindak Pidana Perikanan
776 Peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kelautan dan perikanan
777 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/PERMEN-KP/2014 dan Nomor 50/PERMEN-KP/2014
778 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
779 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tetang Pembangunan Sumber Daya Industri
780 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalaian Kepariwisataan Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
781 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, Profil anggota LPSK periode 2013-2018
782 Undang-Undang Pemerintahan Daerah
783 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
784 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
785 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Volume 24 No. 2, Juni 2015
786 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Volume 24 Nomor 3 September 2015
787 Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2016 Jilid 1
788 Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Jilid 2
789 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2016 (Jilid I)
790 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2016 (Jilid II)
791 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2016 (Jilid III)
792 Himpunan peraturan Menteri Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Pertama A Tahun 2016
793 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
794 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2015: Buku I
795 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2015: Buku II
796 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2015: Buku III
797 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2015: Buku III
798 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2015: Buku IV
799 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2016 Buku I
800 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 1 tahun 2016
801 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 2 tahun 2016
802 Kumpulan Peraturan Fasilitas Perpajakan
803 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
804 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Tata Laksana Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
805 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
806 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota
807 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tetang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
808 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
809 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
810 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam
811 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
812 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Volume 25 No. 1, Maret 2016
813 Buku Himpuan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan
814 Himpunan Peraturan Kepala Daerah Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016
815 Himpunan Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017
816 Himpunan Peraturan Menteri Di Bidang Obat dan Makanan
817 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2017 (Jilid I)
818 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2017 (Jilid II)
819 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2017 (Jilid III)
820 Himpunan Peraturan Perundang-undang di Bidang Perdagangan Tahun 2016
821 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan 2016: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
822 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
823 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
824 Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan tahun 2017
825 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
826 Kitab Undang-undang Agraria dan Pertanahan
827 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
828 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
829 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 41/PERMEN.KP/2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Serta Penerapan Sistem Manajemen Energi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
830 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
831 Himpunan Peratuan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 Jilid 1
832 Himpunan Peratuan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 Jilid II
833 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 (Jilid I)
834 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 (Jilid II)
835 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 (Jilid III)
836 Himpunan Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2017
837 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang di Bidang Obat dan Makanan Buku 03
838 Himpunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian dalam negeri tahun 2017 jilid I TA. 2018
839 Himpunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian dalam negeri tahun 2017 jilid II TA. 2018
840 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 3 tahun 2018
841 Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah DIY nomor 4 tahun 2018
842 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
843 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
844 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
845 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Buku IV
846 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Buku VI
847 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 dan 2015 Buku II
848 Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 Buku II
849 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2019 (Jilid I)
850 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2019 (Jilid II)
851 Himpunan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2019 (Jilid III)
852 Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
853 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian A Tahun 2019
854 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2018 Buku I
855 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2018 Buku II A
856 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2018 Buku II A
857 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2018 Buku II B
858 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2018 Buku II C
859 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 Buku 1
860 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 Buku 2
861 Peraturan Disiplin Taruna Politeknik Kelautan dna Perikanan Sidoarjo
862 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
863 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perpres RI No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP RI no. 59 Thanun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
864 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
865 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Volume 28 No. 2, Juni 2019
866 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Volume 28 Nomor 3 September 2019
867 Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 2020
868 Himpunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2000-2019
869 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan
870 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instansi Di Laut
871 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
872 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Volume 29 Nomor 1 Maret 2020
873 Wirata: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Volume 29 Nomor 2 Juni 2020
874 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021
875 Himpunan peraturan perundang-undangan tahun 2021 (Buku 1)
876 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 Buku 3
877 Peraturan Pemenrintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
878 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
879 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
880 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum pertahanan Negara Tahun 2020-2024
881 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2008 Jilid 1
882 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjag Kegiatan Ekonomi
883 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.27/MEN/SJ/2006 Tentang Prosedur Tetap Kerja Tata Laksana Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan
884 Undang-undang Kejaksaan UU No. 5 Tahun 1991