No Jenis Judul T.E.U. Orang/Badan Penerbit Tahun Terbit
1 Monografi Hukum Regulations on trade through electronic system (E-Commerce) : Buku peraturan perdagangan melalui sistem elektronik - Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi 2021
2 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2020 - Kementerian Perdagangan 2020
3 Monografi Hukum Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019 - Pusat Penelitian, Data dan Informasi 2020
4 Monografi Hukum Abstrak Peraturan Perundang-undangan Bidang Perdagangan Tahun 2019 - Biro Hukum dan Organisasi 2019
5 Monografi Hukum Buku simulasi : Rapat pembinaan dan informasi pengembangan SDM di lingkup Pusat Standarisasi dan sertifikasi Tahun 2019 - Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri 2019
6 Monografi Hukum Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undang di Tingkat Pusat - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2019
7 Monografi Hukum China Oceans Law Review Vol 2019 Number 1 - China Oceans Law Review 2019
8 Monografi Hukum China Oceans Law Review Vol 2019 Number 2 Quartely - - 2019
9 Monografi Hukum China Oceans Law Review Volume 2019 Number 1 (Quarterly) - Xiamen University 2019
10 Monografi Hukum China Oceans Law Review Volume 2019 Number 2 (Quarterly) - Xiamen University 2019
11 Monografi Hukum Himpunan Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga Lingkup kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019
12 Monografi Hukum Kinerja kerja sama antar lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019
13 Monografi Hukum Laut Masa depan bangsa : transformasi kelautan dan perikanan 2014-2019 - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019
14 Monografi Hukum Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Klutan dan Perikann Daengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tndak Pidana Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019
15 Monografi Hukum Prosiding Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi The Nature Conservancy - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019
16 Monografi Hukum Menapak koridor tengah Kusumaatmadja, Memoar Sarwono Buku Kompas 2018
17 Monografi Hukum Abstrak Peraturan Perundang-undangan Bidang Perdagangan Tahun 2018 - Biro Hukum dan Organisasi 2018
18 Monografi Hukum ASEAn 2025: forging ahead together - The ASEAN Secretariat 2018
19 Monografi Hukum Executive Summary Annual report 2017 - Mahkamah Agung RI 2018
20 Monografi Hukum Laut Kita Masa depan bangsa Januari 2018 - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018
21 Monografi Hukum menapak koridor tengah Kusumaatmaja, Memoar Sarwono Kompas Media Nusantara 2018
22 Monografi Hukum Menulis Artikel Ilmiah Yang Komunikatif : Strategi Menembus Jurnal Akademik Bereputasi Wibowo, Wahyu Bumi Aksara 2018
23 Monografi Hukum Pelatihan Bendahara pengeluaran APBN (Pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran) - Pusdiklat anggaran dan perbendaharaan 2018
24 Monografi Hukum Prosiding Sosialisasi peran strategis data kependudukan dalaman mewujudkan E-KKP - Biro Perencanaan, Sekjen KKP 2018
25 Monografi Hukum Speech of chief justice of the Republic of Indonesia on the annual report 2017 - Mahkamah Agung RI 2018
26 Monografi Hukum Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2017 - Badan Karantina Ikan, Pengendalian dan Keamanan Hasil Perikanan 2017
27 Monografi Hukum Excellent Service: The screts of building a service organization Windasuri, Heria dan Susanti, Hyacintha PT. Gramedia Pustaka Utama 2017
28 Monografi Hukum Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Santoso, Urip Kencana 2017
29 Monografi Hukum Perencana kebutuhan barang milik negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (Buku 1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017
30 Monografi Hukum Profil pelabuhan perikanan nusantara Kejawanan-Cirebon 2016 - Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 2017
31 Monografi Hukum A Report from the PEW Charitabele Trusts : Netting Billions : a Global Valuation of Tuna - The PEW Charitabele Trusts 2016
32 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2005 dan 2006 - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan 2016
33 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2015 - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan 2016
34 Monografi Hukum Abtraksi Peraturan perundang-undangan bidang perdagangan tahun 2007 jilid I - Biro Hukum Sekretariat Daerah Kemendag 2016
35 Monografi Hukum Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 1 Jenis dan Format Naskah Dinas - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 2016
36 Monografi Hukum Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 2 Penyusunan Naskah Dinas - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 2016
37 Monografi Hukum Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 3 Pengolalaan Naskah Dinas - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 2016
38 Monografi Hukum Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 4 Penandatanganan Naskah Dinas - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 2016
39 Monografi Hukum Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 5 Pengunaan Lambang Negara, Logo, dab Cap Dinas, Serta dan Perubahan,Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Tata Naskah Dinas - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 2016
40 Monografi Hukum Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 6 Tata Naskah Dinas Elektronik - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 2016
41 Monografi Hukum Fishery Improvement Projects - WWF 2016
42 Monografi Hukum Fishery Trends and Abundane of Tuna Stock in The MoroGulf (Philippine Region 12), Estimates of Depletion Due to Fishing and Maximum Sustainable Yields Vol.14 No.1 Januari 2016 - National Stock Assesment Program 2016
43 Monografi Hukum Hubungan Antarlembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Kementerian Hukum dan HAM 2016
44 Monografi Hukum Indonesia Law Journal National Improving Quality of Regulation Through Deregulation to Promote Business Climate in Indonesia Vol 9 December 2016 Nurbaningsih, Enny Ministry Of Law And Human Rights Of RI 2016
45 Monografi Hukum Inventarisasi Regulasi bidang Kelautan dan Perikanan 2000-2016 - Biro Hukum dan Organisasi Sekjen KKP 2016
46 Monografi Hukum Kompendium Keamanan Laut : Buku I Peraturan Perundang-undangan Tentang Keamanan Maritim di Indonesia - International Organization for Migration 2016
47 Monografi Hukum Kompendium Keamanan Laut : Buku II Profil Pelaku Keamanan Maritim dan Praktik-Praktik Terbaik Negara - International Organization for Migration 2016
48 Monografi Hukum Konseptual & Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik Makmur dan Thahier, Rohana PT Refika Aditama 2016
49 Monografi Hukum Laut Masa Depan bangsa: produk kerjasama KKP 2014, 2015, 2016 - Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat KKP 2016
50 Monografi Hukum Ministry of Agriculture & Rural Development Research Institue for Aquaculture No.2 - Research Institute for Aquaculture 2016
51 Monografi Hukum Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 2016
52 Monografi Hukum Penerapan Sistem Public Private Partnership Dalam Proyek Pembangunan Energi Listrik Supancana, Ida Bagus Rahmadi Badan Pembinaan Hukum Nasional 2016
53 Monografi Hukum Pengembangan Lapangan-lapangan Migas Daerah Operasi Bagian Utara, Blok East Kalimantan, Perairan Selat Makassar, dan Terminal Santan Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur - Cevron Indonesia Company 2016
54 Monografi Hukum Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia Susetyo, Wasis Badan Pembinaan Hukum Nasional 2016
55 Monografi Hukum Warta Pengawasan Edisi V/2016 - Humas PSDKP 2016
56 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2003 - Biro Hukum, Sekjen Kementerian Perdagangan 2015
57 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2014 - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan 2015
58 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2007 - Biro Hukum 2015
59 Monografi Hukum Bunga Rampai Undang-Undang Perindustrian Tim Biro Hukum Dan Organisasi Kementrian Perindustrian Kementerian Perindustrian 2015
60 Monografi Hukum Direktori organisasi kemasyarakatan (ormas) asing di Indonesia tahun 2015 - Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang 2015
61 Monografi Hukum Dokumen standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil (SKTPNS) jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan (PHPI) KKP - Biro Kepegawaian KKP 2015
62 Monografi Hukum Efektivitas undang-undang penanaman modal dalam mendorong iklim yang kondusif di daerah Nurbaningsih, Enny Badan Pembinaan Hukum Nasional 2015
63 Monografi Hukum Hak Asasi Manusia dalam transaksi politik di Indonesia Arinanto, Satya Pusat Studi Hukum Tata Negara UI 2015
64 Monografi Hukum Harvest Strategies Juni 2015 - The PEW Charitable Trusts 2015
65 Monografi Hukum Himpunan Abstraksi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2003-2009 Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Biro Hukum dan Organisasi 2015
66 Monografi Hukum Himpunan naskah kerjasama Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan swasta tahun 2014 - Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Sekjen-Kemenpar 2015
67 Monografi Hukum Kaleidoskop perlindungan WNI: setahun kabinet kerja - Kementerian Luar Negeri 2015
68 Monografi Hukum Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa dan Penambangan Pasir Laut (Dalam Menunjang Kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa) - PT Tirta Wahana Bali Internasional 2015
69 Monografi Hukum Kerangka Acuan analisis dampak lingkungan hidup rencana kegiatan revitalisasi Teluk Benoa dan penambangan pasir laut (dalam menunjang kegiatan revitalisasi Teluk benoa) 2015 - Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015
70 Monografi Hukum Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas permohonan uji materiil (Judicial Review) Permen KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan PERMEn KP nomor 2/PERMEN-KP/2015 sebagaimana terdaftar di register Mahkamah Agung - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015
71 Monografi Hukum Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 - Badan Pusat Statistik 2015
72 Monografi Hukum Mineral dan Energi media informasi dan komunikasi Litbang energi dan sumber daya mineral Vol. 13/No. 4, Desember 2015 - Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 2015
73 Monografi Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Ernis, Yul Badan Pembinaan Hukum Nasional 2015
74 Monografi Hukum Pengembangan sumberdaya dan teknologi hasil perikanan Teluk Bintuni - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni 2015
75 Monografi Hukum Perlindungan Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Nurbaningsih, Enny Kementerian Hukum dan HAM 2015
76 Monografi Hukum Profil Jabatan Fungsional Kementerian kelautan dan Perikanan 2015 - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015
77 Monografi Hukum Profil Pembangunan HAM : Bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan masyarakat adat - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 2015
78 Monografi Hukum Profil Pembangunan HAM: bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan masyarakat adat - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI 2015
79 Monografi Hukum Sifat Ibadah Nabi (Sifat Hajj Nabi - 4) - Darus Sunnah Press 2015
80 Monografi Hukum Sifat Ibadah Nabi (Sifat Puasa Nabi - 2) - Darus Sunnah Press 2015
81 Monografi Hukum Sifat Ibadah Nabi (Sifat Zakat Nabi - 3) - Darus Sunnah Press 2015
82 Monografi Hukum Sinergi Peningkatan Kapasitas Itjen KKP Menuju Kelas Dunia - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015
83 Monografi Hukum Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2014: Indonesian Aquaculture Statistics 2014 Soebjakto, Slamet Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2015
84 Monografi Hukum TRIBRATA NEWs: Media informasi POLRI No. 1 Juli 2015 - BAG PENSAT DIV HUMAS POLRI 2015
85 Monografi Hukum Tunjangan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015
86 Monografi Hukum Company profile PT. Starcki Indonesia - PT. Starcki Indonesia 2014
87 Monografi Hukum Dokumen kontrak Pengadaan kincir untuk UPT - Direktorat prasarana dan sarana perikanan budidaya 2014
88 Monografi Hukum Finalis Indonesia United Nation Public Service Award (UNPSA) 2014 - KEMENPAN RB 2014
89 Monografi Hukum Implementasi Pengarusutamaan gender (PUG) Kementerian Kelautan dan Perikanan - Sekretariat Jenderal KKP 2014
90 Monografi Hukum Indonesia Law Journal National Legal Development In The Next 5 Years To Anticipate Global and Challenges Vol 7 December 2014 Nurbaningsih, Enny Ministry Of Law And Human Rights Of RI 2014
91 Monografi Hukum Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Di Kapal Perikanan Ir. Zaini Muhammad, MM Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan 2014
92 Monografi Hukum Kebijakan Kelautan Indonesia : sebagai usulan bahan penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang kebijakan kelautan indonesia kepada Presiden RI - Pusat Data Statistik dan Informasi 2014
93 Monografi Hukum Kiprah 9 tahun Komisi Yudisial : Menjaga kehormatan meningkatkan profesionalisme - Komisi Yudisial Republik Indonesia 2014
94 Monografi Hukum Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014
95 Monografi Hukum Kompensasi Bagi Pihak yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi Rooseno Kementerian Hukum dan HAM 2014
96 Monografi Hukum Konstan Volume VIII/Edisi 175, 16 Juni-2 Juli 2014 - PT. Barki Jasa Kartika 2014
97 Monografi Hukum Lebih Memahami Analisis SWOT Dalam Bisnis Suryatama, Erwin Kata Pena 2014
98 Monografi Hukum Membangun Negeri Kepulauan - Pusat Data Statistik dan Informasi 2014
99 Monografi Hukum Pengaruh Praktik Courtroom Television terhadap Indepensi Peradilan Situmorang, Mosgan Badan Pembinaan Hukum Nasional 2014
100 Monografi Hukum Peran Serta PPNS dan Lembaga Terkait dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Pardede, Marulak Badan Pembinaan Hukum Nasional 2014
101 Monografi Hukum Petunjuk sukarela untuk menjamin perikanan skala kecil yang berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan pengetasan kemiskinan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014
102 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP 2014
103 Monografi Hukum Prinsip-Prinsip Legal Dafting & Desain Naskah Akademik B. Hestu Cipto Handoyo Cahaya Atma Pustaka 2014
104 Monografi Hukum Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Taun 2014 Setiadi, Wicipto Kementerian Hukum dan HAM 2014
105 Monografi Hukum Prosiding Bali Tuna Conference 2014 - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014
106 Monografi Hukum Prosiding Bali Tuna Conference 2014 Mainstreaming Sustainable Tuna Management in the Asia-Pacific"" - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014
107 Monografi Hukum Rancangan awal rencana pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 - Pusat Data Statistik dan Informasi 2014
108 Monografi Hukum Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. Tentang Pelayaran - Dewan Perwakilan Rakyat 2014
109 Monografi Hukum Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintah Otonomi Khusus Bagi Provinsi Di Tanah Papua - Presiden Republik Indonesia 2014
110 Monografi Hukum Rapat Pimpinan KKP 21 Februari 2014 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014
111 Monografi Hukum Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan 2014 - Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 2014
112 Monografi Hukum Sharks : Restoring The Balance - WWF 2014
113 Monografi Hukum Sinergi: media informasi pengawasan inspektorat jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Edisi I/2014 - Inspektorat Jenderal KKP 2014
114 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI), 2005-2013): Statistics of Marine Capture Fisheries by Fisheries management Areas (FMA's), 2005-2013 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014
115 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Provinsi 2013 volume 14 No. 1 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014
116 Monografi Hukum SUAR: Kemelut Suara Kelompok Rentan - Komnas HAM 2014
117 Monografi Hukum Tindak Lanjut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU no. 45 Tahun 2009 (Buku 2) - Biro Hukum dan Organisasi 2014
118 Monografi Hukum Tindak Lanjut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU no. 45 Tahun 2009 (Buku 3) - Biro Hukum dan Organisasi 2014
119 Monografi Hukum Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014
120 Monografi Hukum Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014
121 Monografi Hukum Trias Politika : Inspirasi pengambil kebijakan, Edisi 01-15 Juli 2014 - PT. Fajar Media Dharma Lestari 2014
122 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2000 - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan 2013
123 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2001 - Biro Hukum, Sekjen Kementerian Perdagangan 2013
124 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2008 - Biro Hukum 2013
125 Monografi Hukum Berkarya Untuk Bangsa - Biro kerjasama dan Hubungan masyarakat LAPAN 2013
126 Monografi Hukum Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial Haris, Freddy Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
127 Monografi Hukum Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2013
128 Monografi Hukum Himpunan Naskah kerjasama Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan swasta tahun 2012 - Biro Hukum dan kepegawaian, Sekjen-Kemenpar dan ekonomi kreatif 2013
129 Monografi Hukum Indonesian Law Journal Volume 6 November 2013 Setiadi, Wicipto National Law Development Agency 2013
130 Monografi Hukum Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan Hoesein, Zainal Arifin PT. RajaGrafindo Persada 2013
131 Monografi Hukum Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah Gayo, Akhyar Ari Kementerian Hukum dan HAM 2013
132 Monografi Hukum Keragaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 2012 - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013
133 Monografi Hukum Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS - Badan Kepegawaian Negara 2013
134 Monografi Hukum Ketentuan Pidana Dalam Penerapan Bioteknologi Kesehatan Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
135 Monografi Hukum Klasifikasi desimal universal (Universal Decimal Classification) dan Indeks Relatif Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
136 Monografi Hukum Media Dirgantara Edisi Khusus November 2013 - Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat KKP 2013
137 Monografi Hukum Metodologi Penyusunan Perundang-undangan Doludjawa, Linus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM 2013
138 Monografi Hukum Modul Diklat Jabatan Fungsional Perancang Pertama : Bahasa Peraturan Perundang-Undangan Suhariyono. AR Kementerian Hukum dan HAM 2013
139 Monografi Hukum Modul Diklat Jabatan Fungsional Perancang Pertama : Moral dan Etika Perancang Suhariyono AR Kementerian Hukum dan HAM 2013
140 Monografi Hukum Modul Diklat Jabatan Fungsional Perancang Pertama : Proses Litigasi Perundang-Undangan Cholilah dan Abdi, Mualimin Kementerian Hukum dan HAM 2013
141 Monografi Hukum Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) - Kementerian Hukum dan HAM 2013
142 Monografi Hukum Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013
143 Monografi Hukum Pembenahan Administrasi Peradilan Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
144 Monografi Hukum Pengelolaan BUMD Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 2013
145 Monografi Hukum Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-undangan Qomaruddin dan Nasruddin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM 2013
146 Monografi Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
147 Monografi Hukum Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia Setiadi, Wicipto Kementerian Hukum dan HAM 2013
148 Monografi Hukum Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
149 Monografi Hukum Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Berbasis Balanced Scorecard Level 0-2 - Biro Perencanaan Sekjen KKP 2013
150 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - Direktorat konservasi kawasan dan jenis ikan 2013
151 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013
152 Monografi Hukum Program Legislasi Nasional Tahun 2012 - Kementerian Hukum dan HAM 2013
153 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang Arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa - Sekretariat Jenderal DPR RI 2013
154 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Kesehatan (Buku 1) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2013
155 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Kesehatan (Buku 2) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2013
156 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang Pemasyarakatan - Sekretariat Jenderal DPR RI 2013
157 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi (Buku 1) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2013
158 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi (Buku 2) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2013
159 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang perlinudngan dan pengelolaan lingkungan hidup (Buku 1) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2013
160 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang perlinudngan dan pengelolaan lingkungan hidup (Buku 2) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2013
161 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang perlinudngan dan pengelolaan lingkungan hidup (buku 3) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2013
162 Monografi Hukum Proses Penyusunan Peraturan Daerah Paramita, Ambeg Y Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM 2013
163 Monografi Hukum Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perdagangan - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan 2013
164 Monografi Hukum Sebuah kumpulan pemikiran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim: gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi, pemanasan global, dan semburan lumpur sidoarjo Diposaptono, Subandono Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2013
165 Monografi Hukum Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
166 Monografi Hukum Standar Barang standar kebutuhan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Buku 2) - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013
167 Monografi Hukum Startistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2013
168 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI), 2005-2012): Statistics of Marine Capture Fisheries by Fisheries management Areas (FMA's), 2005-2012 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2013
169 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap Di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-RI), 2005-2012 Vol 11 No 2 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2013
170 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012 : Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2012 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2013
171 Monografi Hukum Statistik perikanan tangkap Indonesia, 2007-2012 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2013
172 Monografi Hukum Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja (PPTKIS) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
173 Monografi Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD Sudjatmoko, Emanuel Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013
174 Monografi Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Pangan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara) Saly, Jeane Neltje Kementerian Hukum dan HAM 2013
175 Monografi Hukum Tanggung Jawab Sosial perusahaan berdimensi HAM : Tinjauan teori dan prinsip-prinsip universal dan implementasinya di Indonesia - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2013
176 Monografi Hukum Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sali, Zafrullah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM 2013
177 Monografi Hukum 2012 Annual Report - GMDM 2012
178 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 1999 - Biro Hukum Sekretariat Jenderal 2012
179 Monografi Hukum Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2012 - Biro Hukum Sekretariat Jenderal 2012
180 Monografi Hukum Efektifitas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Badan Pembinaan Hukum Nasional 2012
181 Monografi Hukum Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien Noor M. Aziz Badan Pembinaan Hukum Nasional 2012
182 Monografi Hukum Informasi Faktor Jabatan Struktural dan Fungsional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012
183 Monografi Hukum Kode Etik dan Perilaku Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012
184 Monografi Hukum Masalah Aktual di Bidang Cyberlaw Budhijanto, Danviranto Kementerian Hukum dan HAM 2012
185 Monografi Hukum Materi evaluasi peraturan perundangan-undangan dengan tema Kebijakan kementerian kelautan dan perikanan dalam pengendalian mutu dan kemanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia" - Bagian Hukum, Organisasi dan Humas 2012
186 Monografi Hukum Media Akuakultur Volume 7 No.1 Tahun 2012 - Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 2012
187 Monografi Hukum Memantapkan Pengelolaan batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Menjamin Keutuhan Wilayah NKRI dan Kesejahteraan Masyarakat - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2012
188 Monografi Hukum Orasi Pengukuhan profesor riset bidang akuakultur: Daya dukung dan kesesuaian lahan pesisir dan laut untuk pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan - Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 2012
189 Monografi Hukum Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi informasi dan Komunikasi Maulana, Indra Badan Pembinaan Hukum Nasional 2012
190 Monografi Hukum Penerapan Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana terhadap Kasus-kasus Cybercrime Suharyo Badan Pembinaan Hukum Nasional 2012
191 Monografi Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Smber Daya Kelautan Satria, Arif Badan Pembinaan Hukum Nasional 2012
192 Monografi Hukum Produk Pornografi Untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Setiadi, Wicipto Badan Pembinaan Hukum Nasional 2012
193 Monografi Hukum Program Legislasi Nasional : Rancangan Undang-Undang Priotitas Tahun 2012 - Badan Legislasi DPR RI 2012
194 Monografi Hukum Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012
195 Monografi Hukum Sinergi Edisi I Paradigma Baru Internal Auditor Fungsi e-Audit untuk Mengawasi e-Procurement - Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012
196 Monografi Hukum Sinergi Edisi II Tahun 2012 - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012
197 Monografi Hukum Sistem Kesehatan Nasional - Kementerian Kesehatan RI 2012
198 Monografi Hukum Statistik Perikanan Budidaya Indonesia: Indonesian Aquaculture Statistics No. 13 Statprod - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2012
199 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ekspor - Impor Setiap Provinsi Seluruh Indonesia 2003-2010 - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012
200 Monografi Hukum Strategi Nasional Pecegahan Dan Pemberantasan Korupsi - Pemerintah Republik Indonesia 2012
201 Monografi Hukum Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi : Jangka panjang tahun 2012-2015 dan jangka menengah 2012-2014 - Pemerintah Republik Indonesia 2012
202 Monografi Hukum The WTO Dispute Settlement Procedures : a collection of the relevant legal texts - Cambridge 2012
203 Monografi Hukum Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai penyidik perikanan - Universitas Diponegoro 2012
204 Monografi Hukum Warta Pasar Ikan - Direktorat Pemasaran Dalam Negeri 2012
205 Monografi Hukum Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah (SUPM KUPANG) Dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke kementerian Kelautan dan Perikanan - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP 2011
206 Monografi Hukum Buku Bacaan Pendidikan Kelautan Kekayaan Negeriku Negara Maritim - Dewan Kelautan Indonesia 2011
207 Monografi Hukum Buku bacaan pendidikan kelautan: kekayaan laut Indonesia - Sekretariat Dewan kelautan Indonesia 2011
208 Monografi Hukum Cruise report on deep sea fisheries: index satal 2010 - Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir 2011
209 Monografi Hukum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan : Profil dan peluang jaringan usaha budidaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 - Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Sumatera Selatan 2011
210 Monografi Hukum Dokumen reformasi birokrasi : Program manajemen perubahan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
211 Monografi Hukum Dokumen reformasi birokrasi : Program penguatan akuntabilitas kinerja - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
212 Monografi Hukum Dokumen reformasi birokrasi : Program Monitoring dan Evaluasi - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
213 Monografi Hukum Dokumen reformasi birokrasi : Program penataan penguatan organisasi - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
214 Monografi Hukum Dokumen reformasi birokrasi : Program penataan peraturan perundang-undangan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
215 Monografi Hukum Dokumen reformasi birokrasi : Program penguatan pengawasan intern - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
216 Monografi Hukum Dokumen Reformasi Birokrasi Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
217 Monografi Hukum Dokumen Reformasi Birokrasi Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
218 Monografi Hukum Dokumen Reformasi Birokrasi Program Penataan Tata Laksana - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
219 Monografi Hukum Dokumen Reformasi Birokrasi Program Penataan Tata Laksana - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
220 Monografi Hukum Dokumen Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
221 Monografi Hukum Dokumen Utara rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) tambahan - bpmigas 2011
222 Monografi Hukum Indonesian Aquaculture Journal Volume 6 Number 1, 2011 Sudrajat, Achmad Central Research Institute for Aquaculture 2011
223 Monografi Hukum Indonesian Aquaculture Journal Volume 6 Number 2, 2011 Sudrajat, Achmad Central Research Institute for Aquaculture 2011
224 Monografi Hukum Indonesian law Journal : Volume 4 December 2011 Setiadi, Wicipto National Law Development Agency 2011
225 Monografi Hukum Komitmen Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Penerbitan SIPI/SIKPI Untuk Kapal perikanan Berukuran di atas 30 Samapi dengan 60 Gt kepada Gubernur - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2011
226 Monografi Hukum Lampiran : Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) tambahan - Husky Oil (Madura) Ltd, bpmigas 2011
227 Monografi Hukum Lemabaran Negara Republik Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia 2011
228 Monografi Hukum Modul Manajemen Kas - Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2011
229 Monografi Hukum Modul Manajemen Utang dan Sistem Akuntansi Hibah - Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2011
230 Monografi Hukum Modul Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Analisis Laporan Keuangan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2011
231 Monografi Hukum Modul Sistem akuntansi keuangan, piutang PNBP - Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2011
232 Monografi Hukum Modul Sisten pengendalian intern pemerintah dan reviu atas laporan keuangan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2011
233 Monografi Hukum Naskah Akademik Pengalihan Pengelolaan SUPM Kupang dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP 2011
234 Monografi Hukum Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan - Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum 2011
235 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas - Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
236 Monografi Hukum Petunjuk Teknis budidaya multitropik terintegrasi (udang windu, nila, rumput laut, dan tiram) - Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau 2011
237 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat PUMP dan PUGAR - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
238 Monografi Hukum Primadona Etalase Industri Wisata Bahari - Direktorat konservasi kawasan dan jenis ikan 2011
239 Monografi Hukum Profil Anak Indonesia 2011 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2011
240 Monografi Hukum Profil Balai Diklat Aparatur Sukamandi: menuju balai yang religi - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP 2011
241 Monografi Hukum Profil Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi - Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB 2011
242 Monografi Hukum Protokol Seleksi varietas bibit unggul rumput laut - Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau 2011
243 Monografi Hukum Refleksi dan Outlook 2011 - Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2011
244 Monografi Hukum Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
245 Monografi Hukum Safver project dalam pengentasan kemiskinan: proyek pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2011
246 Monografi Hukum Sistem Penyelesaian Sengeta WTO - Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual 2011
247 Monografi Hukum Sistem penyelesaian sengketa WTO - Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI (PPIH) 2011
248 Monografi Hukum Sistem politik Indonesia: kesetabilan, peta kekuatan politik dan pembangunan Sanit, Arbi PT. RajaGrafindo Persada 2011
249 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Ekspor- Impor Setiap Provinsi di Indonesia 2003-2009 - Pusat Data Statistik dan Informasi 2011
250 Monografi Hukum Strategi Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim (Inpres Nomor 5 Tahun 2011) - Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 2011
251 Monografi Hukum Terumbu Karang dan Perubahan Iklim - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011
252 Monografi Hukum UU Nomor 1 Tahun 2011 Tetang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Perspektif Akademisi dan Praktisi - 2011
253 Monografi Hukum Wayang sebagai media komunikasi tradisional dalam diseminasi informasi - Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi 2011
254 Monografi Hukum Wayang sebagai media komunikasi tradisional dalam diseminasi informasi - Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi 2011
255 Monografi Hukum Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Melalui Inovasi Harris, Freddy Badan Pembinaan Hukum Nasional 2010
256 Monografi Hukum Birokrasi di Negara Birokratis: makna, masalah dan dekonstruksi birokrasi Indonesia M. Mas'ud Said UMM Press 2010
257 Monografi Hukum Bunga Rampai Kajian Kelembagaan QUO VADIS KELEMBAGAAN KECAMATAN di Era Otonomi Daerah: Analisis efektivitas kelembagaan Sanusi, Anwar Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN 2010
258 Monografi Hukum Indonesian Fisheries Book 2010 - JICA Fisheries Planning and Management 2010
259 Monografi Hukum International Review of Administrative Science: an international journal of comparative public administration - International Institute of Administrative Sciences 2010
260 Monografi Hukum Kedudukan yayasan di Indonesia : Eksistensi, tujuan dan tanggung jawab yayasan Borahima, Anwar Kencana 2010
261 Monografi Hukum Kegiatan Proyek Pembangunan Floating Storage Regasification Terminal (FSRT) Jawa Barat di Lepas Pantai DKI Jakarta dan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Oleh PT. Nusantara Regas - Nusantara Regas 2010
262 Monografi Hukum Kumpulan Hadiss Shahih Bukhari Muslim - Insan Kamil 2010
263 Monografi Hukum MC Profesional untuk para pecinta bahasa dan untuk para pecinta entrepreneurship - Cerdas Training Center Press 2010
264 Monografi Hukum Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal Eppler, Erhard Friedrich-Ebert-Stiftung 2010
265 Monografi Hukum Menyusun Perjanjian Kerja Bersama Yasar, Iftida PPM Manajemen 2010
266 Monografi Hukum Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah - Direktorat Jenderal dan Pulau-pulau Kecil 2010
267 Monografi Hukum Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku I : Latar belakang, proses dan hasil perubahan UUD 1945) - Sekretariat Negara Republik Indonesia 2010
268 Monografi Hukum Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku II : sendi-sendi/fundamental negara) - Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 2010
269 Monografi Hukum Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku III : Lembaga permusayawaran dan perwakilan Jilid 2) - Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 2010
270 Monografi Hukum Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku IV : kekuasaan pemerintah negara jilid 1) - Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 2010
271 Monografi Hukum Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku IV : kekuasaan pemerintah negara jilid 2) - Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 2010
272 Monografi Hukum Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku Ix : Pendidikan dan kebudayaan) - Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 2010
273 Monografi Hukum Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku VII : Keuangan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial) - Sekretariat Negara Republik Indonesia 2010
274 Monografi Hukum Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku VIII : Warga negara dan penduduk, HAM dan Agama - Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK 2010
275 Monografi Hukum Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sumberdaya Perikanan dan Lingkungan (Bidang Akuakultur) - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010
276 Monografi Hukum Organisasi dan tata kerja Kementerian energi dan sumber daya mineral - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2010
277 Monografi Hukum Pelayanan publik dalam berita 2009 - Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB 2010
278 Monografi Hukum Pembuat Komitmen, Wewenang, dang Tanggungjawabnya dalam Pelaksanaan APBN/APBD Kamaroesid, Herry dan Sutarasa, Muhammad Mitra Wacana Media 2010
279 Monografi Hukum Penerapan teknologi penangkapan ramah lingkungan bagi pemanfaatan sumberdaya ikan demersal dan udang: orasi pengukuhan profesor riset bidang ilmu teknologi penangkapan ikan (bidang perikanan tangkap dan teknologi penangkapan) - Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 2010
280 Monografi Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Bedner, Adriaan W. Huma 2010
281 Monografi Hukum Perihal Undang-Undang Asshiddiqie, Jimly PT. RajaGrafindo Persada 2010
282 Monografi Hukum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan Aristeus, Syprianus Badan Pembinaan Hukum Nasional 2010
283 Monografi Hukum Perumusan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan (Studi kasus rumput laut) - Dewan Kelautan Indonesia 2010
284 Monografi Hukum Petunjuk operasional kegiatan perogram nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan - Direktorat pemberdayaan masyarakat pesisir 2010
285 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dirjen P2HP Ta. 2010 - Dirjen P2HP 2010
286 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Ditjen P2HP TA. 2010 - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010
287 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Dekonsentrasi 2010 - Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2010
288 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi 2010 - Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2010
289 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Tugas Pembantuan 2010 Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010
290 Monografi Hukum PRIMA Program Revitalisasi Integritas Mental - Deputi Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat 2010
291 Monografi Hukum Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010 - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI 2010
292 Monografi Hukum Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2010
293 Monografi Hukum Reformasi birokrasi dalam berita 2010 - Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB 2010
294 Monografi Hukum Revolusi Biru dan Minapolitan : Gagasan, program, kinerja dan pemberitaan media - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010
295 Monografi Hukum Road map reformasi birokrasi 2010-2014: peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor: 20 Tahun 2010 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2010
296 Monografi Hukum Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua M. Yahya Harahap Sinar Grafika 2010
297 Monografi Hukum Sekilas WTO (World Trade Organization) Edisi keenam - Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual 2010
298 Monografi Hukum Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 100/PMK.02/2010 & Petunjuk Penyusun dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 104/PMK.02/2010) - CV Eko Jaya 2010
299 Monografi Hukum Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2009 - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2010
300 Monografi Hukum Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2010
301 Monografi Hukum Sumber Daya Udang Penaeid Di Indonesia dan Alternatif Pengelolaannya Secara Berkelanjutan - Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 2010
302 Monografi Hukum Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance Ramli, Ahmad M Badan Pembinaan Hukum Nasional 2010
303 Monografi Hukum Terjemahan Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) - Ditjen Perikanan Tangkap 2010
304 Monografi Hukum (Prosedur Operasional Standard) POS - Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2009
305 Monografi Hukum Analisis Beban Kerja - Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2009
306 Monografi Hukum Arti Penting Analisis Dampak Peraturan Perundang-Undangan Regulatory Impact Assessment (RIA)"" - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2009
307 Monografi Hukum Best practice Pemerintah daerah : inovasi kelembagaan, sistem dan prosedur kerja, pengembangan SDM aparatur dan pemantapan budaya organisasi Sanusi, Anwar Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan 2009
308 Monografi Hukum Bibliografi Perpustakaan Mahkamah Agung RI - Mahkamah Agung RI 2009
309 Monografi Hukum Buku Praktis Bahasa Indonesia jilid 1 Edisi kedua Cetakan ke enam - Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2009
310 Monografi Hukum Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2 Edisi Pertama Cetakan ke enam - Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2009
311 Monografi Hukum Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 - Badan Legislasi DPR RI 2009
312 Monografi Hukum Indonesia Fisheries Book 2009 - Japan Internasional Cooperatiion Agency 2009
313 Monografi Hukum Indonesia National Plan of Actions - Coral Triangle Initiative 2009
314 Monografi Hukum Indonesian Aquaculture Journal Volume 4 Number 1, 2009 Sudrajat, Achmad Central Research Institute for Aquaculture 2009
315 Monografi Hukum Indonesian Aquaculture Journal Volume 4 Number 2, 2009 Sudrajat, Achmad Central Research Institute for Aquaculture 2009
316 Monografi Hukum Indonesian Fisheries Statistics Index 2009 - Japan International Cooperation Agency 2009
317 Monografi Hukum Indonesian Fishing Ports 2009 - Ministry of Marine Affairs and Fisheries 2009
318 Monografi Hukum Indonesian Law Journal : Legal Harmonisation Volume 3 December 2009 - National Law Development Agency 2009
319 Monografi Hukum Indonesian National plan of actions: Coral triangle initiative: on coral reefs, fisheries and food security - National Secretariat of CTI-CFF Indonesia 2009
320 Monografi Hukum Indonesian Non-Convention Vessels Standard Chapter 1-2 - Departemen Perhubungan 2009
321 Monografi Hukum Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi Meyer, Thomas Friedrich Ebert Stiftung 2009
322 Monografi Hukum Legislative Drafting: Teori dan teknik pembuatan peraturan daerah Tjandra, Riawan W. dan Darsono, Budi Kresno Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009
323 Monografi Hukum Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir Elfindri; Rumengan, Jemmy; Bahrum, Syamsul; Dahril, Tengku; Riduan, Rimilton; Abidin, Zainal Baduose Media 2009
324 Monografi Hukum Manual Operasional Sistem Informasi Perizinan - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Aparatur Negara 2009
325 Monografi Hukum Media Akuakultur Volume 4 No. 1 Tahun 2009 - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2009
326 Monografi Hukum Membumikan HKI di Indonesia Sardjono, Agus CV. Nuansa Aulia 2009
327 Monografi Hukum Menas of Adaptation and Mitigation of Climate Change and Disaster at Coastal Arear and Small Island - Ministry of Mariner Affairs and Fisheries 2009
328 Monografi Hukum Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Diposaptono, Subandono; Budiman; dan Agung, Firdaus Buku Ilmiah Populer 2009
329 Monografi Hukum Menyiasati perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Diposaptono, Subandono; Budiman; dan Agung, Firdaus Buku Ilmiah Populer 2009
330 Monografi Hukum Naskah Akademik Usulan Pengembangan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan KNAPP: PLM 024-INA-2008 - Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2009
331 Monografi Hukum Pelayanan publik dalam berita 2008 - Biro Humas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 2009
332 Monografi Hukum Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 : dalam rangka mewujudkan Pro-Poor, Pro-Job, dan Pro-Growth - Sekretariat Jenderal KKP 2009
333 Monografi Hukum Peran pemerintah dalam pengembangan penerapan RIA - Bappenas 2009
334 Monografi Hukum Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan Y. Sri Pudyatmoko PT. Grasindo 2009
335 Monografi Hukum Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung 2009: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung - Pustaka Yustisia 2009
336 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 2009 - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2009
337 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Karantina Ikan - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2009
338 Monografi Hukum Petunjuk Tekis Kegiatan Dekonsentrasi 2009 - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2009
339 Monografi Hukum Petunjuk teknis kegiatan tugas pembantuan 2009 - Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2009
340 Monografi Hukum Prosedur Operasional Standard (POS) - Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2009
341 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 5) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009
342 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 6) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009
343 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 7) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009
344 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentangpemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Buku 4) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009
345 Monografi Hukum Refleksi tahun 2008 dan outlook tahun 2009 pembangunan kelautan dan perikanan - Menteri Kelautan dan Perikanan 2009
346 Monografi Hukum Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik - CV Eko Jaya Jakarta 2009
347 Monografi Hukum Sinopsis Disertasi: Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Dalam Melakukan Penangkapan ikan ramah lingkungan terhadap pengetahuan tentang penangkapan ikan ramah lingkungan - Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2009
348 Monografi Hukum Sistem Informasi Mnajamen Kepegawaian - Biro Kepgawaian KKP 2009
349 Monografi Hukum Sistem Prosedur Tetap Itjen DKP TA 2009 - Inspektorat Jenderal KKP 2009
350 Monografi Hukum Sistem Prosedur Tetap Itjen DKP TA 2009 - Inspektorat Jenderal 2009
351 Monografi Hukum Standar Audit Aparat Pegawasan Intern Pemerintah & Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - BP Restindo Mediatama 2009
352 Monografi Hukum Sumberdaya dan percepatan tertib administrasi barang milik negara : pendidikan, pelatihan dan penyuluhan - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP 2009
353 Monografi Hukum Teknis perbanyakan benih rumput laut, Gracillaria verrucosa melalui teknik kultur jaringan - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2009
354 Monografi Hukum Tesaurus Plus Indonesia-Inggris Makmur, Arif Mansur PT. Mizan Publika 2009
355 Monografi Hukum The legal order of the oceans: basic documents on the law of the sea A.V. Lowe and Talmon Hart Publishing 2009
356 Monografi Hukum Bajo berumah di laut nusantara Saad Sudirman Direktorat pemberdayaan masyarakat pesisir 2008
357 Monografi Hukum Dokumen usulan pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Riset Kerentanan Pesisir dan Laut (BRKPL) - Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati 2008
358 Monografi Hukum Himpunan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2008
359 Monografi Hukum Himpunan ketentuan umum dan tata cara perpajakan tahun 2007 - CV. Eko Jaya 2008
360 Monografi Hukum Indonesian Aquaculture Journal Volume 3 Number 1, 2008 Sudrajat, Achmad Central Research Institute for Aquaculture 2008
361 Monografi Hukum Indonesian Aquaculture Journal Volume 3 Number 2, 2008 Sudrajat, Achmad Central Research Institute for Aquaculture 2008
362 Monografi Hukum Indonesian Fisheries Book - Ministry of Marine Affairs and Fisheries 2008
363 Monografi Hukum Indonesian Fisheries Book 2008 - JICA Fisheries Planning and Management 2008
364 Monografi Hukum Indonesian Fishing Ports 2008 - Directorate General of Capture Fisheries 2008
365 Monografi Hukum Karantina Ikan: profil Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) - Pusat Karantina Ikan 2008
366 Monografi Hukum KIPRAH Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 2004-2008 - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Aparatur Negara 2008
367 Monografi Hukum Kumpulan pidato menteri kelautan dan Perikanan 2007 Freddy Numberi Numberi, Freddy Pusat Data Statistik dan Informasi 2008
368 Monografi Hukum Management cases Drucker, Peter F. Collins Bussiness 2008
369 Monografi Hukum Naskah Akademik Pengajuan Perubahan Status Loka Riset Pemacuan Stok Ikan Menjadi Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan - Loka Riset Pemacuan Stok Ikan 2008
370 Monografi Hukum Naskah Akademik Usulan peningkatan Status Eselon dari Loka Riset Budidaya ikan Hias Air Tawar menjadi Balai Riset Budidaya Ikan Hias - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2008
371 Monografi Hukum Nota pembelaan (Pledooi) Margareth Elisabeth Tutuarima - Rawi Sahroni & partners 2008
372 Monografi Hukum Pelayanan publik dalam berita 2007 - Humas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 2008
373 Monografi Hukum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Lembaga Administrasi Negara 2008
374 Monografi Hukum Peranan UKM Dalam Sektor Perikanan - Pusat Data Statistik dan Informasi 2008
375 Monografi Hukum Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 14 - CV Eko Jaya Jakarta 2008
376 Monografi Hukum Perumusan Kebijakan Lintas Sektoral Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Perikanan, Pariwisata Bahari dan Jasa Kelautan Indonesia. Departemen Kelautan dan perikatan Dewan Kelautan Indonesia 2008
377 Monografi Hukum Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut - Dewan Kelautan Indonesia 2008
378 Monografi Hukum Perumusan Kebijakan tentang Ketahanan Wilayah laut - Dewan Kelautan Indonesia 2008
379 Monografi Hukum Perumusan kebijakan tentang sumberdaya manusia di bidang maritim - Dewan Kelutan Indonesia 2008
380 Monografi Hukum Profil Koperasi Masyarakat Pesisir Edisi 3 - Direktorat pemberdayaan masyarakat pesisir 2008
381 Monografi Hukum Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2009 - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI 2008
382 Monografi Hukum Prosedur dan Mekanisme Perizinan Usaha Perikanan di Provinsi Papua - Pemerintah Provinsi Papua 2008
383 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (Buku 1) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2008
384 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (Buku 2) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2008
385 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 1) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2008
386 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 2) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2008
387 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 3) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2008
388 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 4) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2008
389 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Buku 3 - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2008
390 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentangpemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Buku 1) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2008
391 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentangpemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Buku 2) - Sekretariat Jenderal DPR RI 2008
392 Monografi Hukum Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintah - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Aparatur Negara 2008
393 Monografi Hukum Refleksi 2008 dan Outlook 2009 - Inspektorat Jenderal KKP 2008
394 Monografi Hukum Regulatioins Council Regulation (EC) No. 1005/2008 - 2008
395 Monografi Hukum Sosialisasi KEPPRES No. 126 Tahun 2001 - Dewan Kelautan Indonesia 2008
396 Monografi Hukum Sosialisasi Nilai-Nilai Kelautan - Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia 2008
397 Monografi Hukum Usulan Eselonisasi Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Perikanan budidaya Air Tawar Menjadi Balai Riset Pemuliaan dan Bioteknologi Perikanan Pudidaya - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2008
398 Monografi Hukum Bitung Fisheries academy profile - Akademi Perikanan Bitung 2007
399 Monografi Hukum Buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2006 - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2007
400 Monografi Hukum Cutting Edge Mini-Dictionary - Pearson Education Limited 2007
401 Monografi Hukum Executive summary of the Arafura and Timor Seas Expert Forum (ATSEF) - Agency for Marine and Fisheries Research 2007
402 Monografi Hukum General Guidelines On The Sustainable And Community-Based Management Of Small Islands - Directorate General Of Coastal And Small Islands 2007
403 Monografi Hukum Himpunan Pidato Menteri Kelautan dan Perikanan Januari-Juni Tahun 2006 - Pusat Data Statistik dan Informasi 2007
404 Monografi Hukum Himpunan Pidato Menteri Kelautan dan Perikanan Juli-Desember Tahun 2006 - Pusat Data Statistik dan Informasi 2007
405 Monografi Hukum Implementasi layanan terpadu di kabupaten/kota : studi kasus : Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen, Kota Parepare Indonesia, komisi pemberantasan korupsi, dan direktorat penelitian dan pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi 2007
406 Monografi Hukum Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kelautan dan Perikanan - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2007
407 Monografi Hukum Jelajah Kriptologi - Lembaga Sandi Negara RI 2007
408 Monografi Hukum Kamus Sinonim-Antonim Bahasa Inggris - Pinus Book Publisher 2007
409 Monografi Hukum Kerangka acuan analisis dampak lingkungan (Ka-Andal) Pembangunan gedung mako Lantamal II Padang - Komando Armada RI kawasan barat Pangkalan Utama TNI AL II 2007
410 Monografi Hukum Kertas kerja Kelompok (KKK) Optimalisasi sasaran operasi pengawasan di darat terhadap kapal perikanan di atas 30 GT di pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Bitung - Departemen Kelautan dan Perikanan 2007
411 Monografi Hukum Kewenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik - Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum 2007
412 Monografi Hukum Know-How 8 keterampilan yang menjadi ciri pemimpin sukses Charan, Ram PT. Gramedia Pustaka Utama 2007
413 Monografi Hukum Kumpulan Risalah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 : Bidang kekuasaan pemerintah negara - Sektretarat Negara Republik Indonesia 2007
414 Monografi Hukum Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2007 concerning the management of coastal zone and small island - Departemen Kelautan dan Perikanan 2007
415 Monografi Hukum LAW of the Republic of Indonesia Number 27 of 2007 Concerning The management of Coastal Zones and Small Islands (Indonesian-English Version) - Division Legal, Organization, and Public Relation 2007
416 Monografi Hukum Media Akuakultur Volume 2 Nomor 2 Tahun 2007 - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2007
417 Monografi Hukum Mengenal Hardware-software dan Pengelolaan Instalasi Komputer Daulay, Melwin Syafrizal Andi Offset 2007
418 Monografi Hukum Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik - Badan Pembinaan Hukum Nasional 2007
419 Monografi Hukum Pembangian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP. Nomor 38 Tahun 2007) & Organisasi Perangkat Daerah (PP. Nomor 41 Tahun 2007) - CV Eko Jaya Jakarta 2007
420 Monografi Hukum Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil neserta pedoman pelaksanaan - CV. Eko Jaya 2007
421 Monografi Hukum Penyusunan Sistem Perhitungan dan Pengukuran Beban Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan - PT Multi Asih Jasa Mandiri 2007
422 Monografi Hukum Penyusunan Sistem Perhitungan dan Pengukuran Beban Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan - PT Graha Prima Mandiri 2007
423 Monografi Hukum Penyusunan Sistem Perhitungan dan Pengukuran Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan: Data Teknis - PT. Jasa Rama Bangun Perkasa 2007
424 Monografi Hukum Persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil beserta ketentuan pelaksanaannya - CV. Eko Jaya 2007
425 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksaan Penyalur Benih Ikan Yang Diberikan Bantuan Selisih Harga - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2007
426 Monografi Hukum Pokok Kepegawaian Edisi Lengkap 2007 Pokok- pokok Kepegawaian Fokusmedia 2007
427 Monografi Hukum Potret Danau di Indonesia : Peluang Pengembangan Perikanan Budidaya - Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2007
428 Monografi Hukum Potret otonomi daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal Romli, Lili Pustaka Pelajar 2007
429 Monografi Hukum Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung-Sulawesi Utara - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2007
430 Monografi Hukum Program Legislasi Nasional RANCANGAN Undang-Undang Prioritas Taun 2008 - Badan Legislasi DPR RI 2007
431 Monografi Hukum Prosedur dan mekanisme perizinan usaha perikanan di Provinsi Papua - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua 2007
432 Monografi Hukum Prosiding Simposium Nasional Hasil Riset Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2007
433 Monografi Hukum Sebuah kumpulan pemikiran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim: gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi, pemanasan global, dan semburan lumpur sidoarjo Diposaptono, Subandono Buku Ilmiah Populer 2007
434 Monografi Hukum Seni Berbicara : kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja Gilbert, Larry King Bill PT. Gramedia Pustaka Utama 2007
435 Monografi Hukum Sewindu DKP - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2007
436 Monografi Hukum Sewindu DKP Mengawal Pembagunan Negara Kepulauan - Pusdatin 2007
437 Monografi Hukum Standar pemeriksaan keuangan negara: peraturan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 - Penerbit Pustaka Pergaulan 2007
438 Monografi Hukum Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2006: marine and fishery statistics 2006 - Pusat Data Statistik dan Informasi 2007
439 Monografi Hukum Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah Nurcholis, Hanif PT. Grasindo 2007
440 Monografi Hukum Bibliografi Administrasi Negara - Lembaga Administrasi Negara 2006
441 Monografi Hukum Contract Agreement Departemen Kelautan dan Perikanan dan Empresa Mercantil Exportadora, S.A and CCL Peninsular, S.A, FTDI TUC Spain for Fishery Training Development In Indonesia (FTDI) - Ministry of Marine Affairs and Fisheries 2006
442 Monografi Hukum Demokratisasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada Secara langsung) Marijan, Kacung Pustaka Eureka dan Pusdeham 2006
443 Monografi Hukum Entertainment Law Epstein, Adam Person Prentice Hall 2006
444 Monografi Hukum Glosarium kelautan dan perikanan - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2006
445 Monografi Hukum Himpunan kebijakan Lembaga Administrasi Negara tentang diklatpim I, II, III, IV dan diklat kewidyaiswaraan - Lembaga Administrasi Negara RI 2006
446 Monografi Hukum Intisari Peraturan Perundangan karantina Ikan - Balai Karantina Ikan Polonia 2006
447 Monografi Hukum Kajian Keragaan dan pemanfaatan lingkungan perikanan budi daya - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2006
448 Monografi Hukum Kajian Strategi Sektor Kelautan dan Perikanan ADB TA 4551-INO ( bagian 2 ) lampiran-lampiran - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2006
449 Monografi Hukum Kajian strategi sektor kelautan dan perikanan ADB TA 4551-INO Bagian 1 Rekomendasi-rekomendasi strategi - Departemen Kelautan dan Perikanan 2006
450 Monografi Hukum Kamus Indonesia Inggris an Indonesian-English Dictionary Edisi Ketiga - PT. Gramedia Pustaka Utama 2006
451 Monografi Hukum KBLI 2005 : Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia - Badan Pusat Statistik 2006
452 Monografi Hukum Korupsi dan Pembalikan beban pembuktian Adji, Indriyanto Seno Prof. Oemar Seno Adji, SH dan rekan 2006
453 Monografi Hukum Law The Republic Of Indonesia No.31 Of 2004 Concerning Fisheries - Directorate General Of Fisheries Product Processing and Marketing 2006
454 Monografi Hukum Masalah perdagangan anak dan wanita berdasarkan protokol konvensi TOC Sahala, Sumijati Badan Pembinaan Hukum Nasional 2006
455 Monografi Hukum Media Akuakultur Volume 1 Nomor 1 Tahun 2006 - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2006
456 Monografi Hukum Media Akuakultur Volume 1 Nomor 2 Tahun 2006 - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2006
457 Monografi Hukum Memahami Untuk Membasmi Penyusun Komisi pemberantasan Korupsi KPK 2006
458 Monografi Hukum Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara Asshiddiqie, Jimly Konstitusi Press 2006
459 Monografi Hukum Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) - Departemen Perindustrian 2006
460 Monografi Hukum Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan Di Laut - Biro Umum Sekretariat Jenderal 2006
461 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2006
462 Monografi Hukum Petunjuk pelaksanaan pembangunan SPDN/SPBN - Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil 2006
463 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan - Sekretariat Jenderal 2006
464 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2006
465 Monografi Hukum Profil Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2006 - Departemen Kelautan dan Perikanan 2006
466 Monografi Hukum Protokol tambahan pada konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata internasional (protokol I dan bukan internasional (protokol II) - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2006
467 Monografi Hukum Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 : Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006
468 Monografi Hukum Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004, Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap UUD 1945 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006
469 Monografi Hukum Putusan Perkara nomr 065/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia terhadap UUD 1945 - Mahkamah Konstitusi RI 2006
470 Monografi Hukum PutusanPerkara Nomor 067/PUU-II/2004 : Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006
471 Monografi Hukum Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan - Departemen Kelautan dan Perikanan 2006
472 Monografi Hukum Rapat Koordinasi Pengelolaan BMKT Tanggal 6 Februari 2006: Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Asal Kapal Yang Tenggelam (PANNAS BMKT) - Panitia Nasional BMKT 2006
473 Monografi Hukum Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2005: marine and fishery statistics 2005 - Pusat Data Statistik dan Informasi 2006
474 Monografi Hukum Strategi Pemeriksaan pada Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah, BUMN/BUMD dan Bendahara Negara Sumardjo BP. Panca Usaha 2006
475 Monografi Hukum Susunan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu : UUD 1945 & Perubahannnya - Redaksi Puspa Swara 2006
476 Monografi Hukum At-Tadzkirah : Bekal menghadapi kehidupan abadi (jilid 1) - Pustaka Al-kautsar 2005
477 Monografi Hukum At-Tadzkirah : Bekal menghadapi kehidupan abadi (jilid 2) - Pustaka Al-kautsar 2005
478 Monografi Hukum Batas-Batas Maritim : Indonesia-Negara Tetangga - Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran 2005
479 Monografi Hukum Buku organisasi dan tata kerja Departemen energi dan sumber daya mineral - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 2005
480 Monografi Hukum Data teknis : kajian organisasi, tugas dan fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan - PT. Timas Planindo Dinamica 2005
481 Monografi Hukum Direktori 2004-2005: Petunjuk Keanggotaan Asosiasi Advokat Indonesia - Asosiasi Advokat Indonesia 2005
482 Monografi Hukum Direktori Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia - PT. Exatama Mediasindo 2005
483 Monografi Hukum Draft Kebijakan Kelautan Indonesia indonesia, dewan maritim Departemen Kelautan dan Perikanan 2005
484 Monografi Hukum Draft Kebijakan Kelautan Indonesia indonesia, dewan maritim Dewan Maritim Indonesia 2005
485 Monografi Hukum Draft Konsep Kebijakan Kelautan Indonesia: Kajian dan pengembangan gagasan dalam rangka implementasi wawasan nusantara - Departemen Kelautan dan Perikanan 2005
486 Monografi Hukum Hasil notulen rapat pembahasan rumusan RPP tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 2005
487 Monografi Hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan kayu Secara ilegal di kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Departemen Komunikasi Dan Informatika Departemen Komunikasi dan Informatika 2005
488 Monografi Hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia - Departemen Komunikasi dan Informatika 2005
489 Monografi Hukum Kamus Inggris Indonesia an English-Indonesian Dictionary - PT Gramedia 2005
490 Monografi Hukum Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Baskoro, Wahyu PT Refika Aditama 2005
491 Monografi Hukum Kamus Politik edisi baru B.N. Marbun Pustaka Sinar Harapan 2005
492 Monografi Hukum Keanggotaan Indonesian dan kontribusi pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi internasional - Departemen Luar Negeri 2005
493 Monografi Hukum Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Presisten: Stockholm Convention on Presistent Organic Pollutants (POPs) - Kementerian Lingkungan Hidup 2005
494 Monografi Hukum Legal opinion : aktualisasi teoretis & Empirisme H.F. Abraham Amos PT. RajaGrafindo Persada 2005
495 Monografi Hukum Lembeh Survei Potensi Wisata Berbasis Masyarakat Buku 3 - USAID-Indonesian Coastal Resources Management Project II 2005
496 Monografi Hukum Mengawal Hak Konstitusional Rakyat - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005
497 Monografi Hukum Menuju Keterpaduan Pengelolaan Teluk Balikpapan - US Agency for International Development-Coastal Resources Management Project II 2005
498 Monografi Hukum Naskah Akademik Kawasan konservasi Laut Selat Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara - United States Agency for International Development (USAID) 2005
499 Monografi Hukum Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian - Biro Organisasi dan Tata Laksana 2005
500 Monografi Hukum Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap (PP Nomor 47 tahun 2005) & Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (PP nomor 48 tahun 2005) - CV. Eko Jaya 2005
501 Monografi Hukum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No.22 Tahun 2005) dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No.23 Tahun 2005) - CV Eko Jaya Jakarta 2005
502 Monografi Hukum Pendanaan konservasi kelautan: pedoman dasar bagi Indonesia cara mendapatkan dan memanfaatkan dana untuk meningkatkan konservasi kelautan=marine conservation financing: primer for Indonesia ways to seek and spend funds to improve marine conservation - USAID-Indonesian Coastal Resources Management Project II 2005
503 Monografi Hukum Pendataan kasus dan penyusunan dokumen tahun 2005 - Biro Hukum dan Humas Depag 2005
504 Monografi Hukum Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Rosyidi, Muchtar PT. Gramedia Pustaka Utama 2005
505 Monografi Hukum Persepektif keterpaduan dalam penataan ruang darat-laut: merajut inisiatif lokal menuju kebijakan nasional - USAID-Indonesian Coastal Resources Management Project II 2005
506 Monografi Hukum Perspektif strategi pembangunan perikanan Indonesia (2005-2010) - Bappenas 2005
507 Monografi Hukum Perum Prasarana Perikanan Samudera Laporan Triwulan I Tahun 2005 - Perum Prasarana Perikanan Samudera 2005
508 Monografi Hukum Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi Fauzan, Achmad Kencana 2005
509 Monografi Hukum Peta daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) 2005 - Pusat Karantina Ikan 2005
510 Monografi Hukum Petunjuk pemasangan transmitter dan penggunaan website vessel monitoring system (VMS) edisi I - Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan 2005
511 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 - BP. Cipta Jaya 2005
512 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 & Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat - CV. Eko Jaya 2005
513 Monografi Hukum PIC Konvensi Rotterdam - Deputi Bidang Pelestarian lingkungan 2005
514 Monografi Hukum Profil Balai Karantina Ikan Polonia - Balai Karantina Ikan Polonia 2005
515 Monografi Hukum Profil Desa-desa Pesisir Di Sekitar Kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur - AMN Kalimantan Timur 2005
516 Monografi Hukum Profil Sumberdaya Pesisir dan Laut Kabupaten Penajam Paser Utara - - 2005
517 Monografi Hukum Profil Sumberdaya Pesisir dan Laut Kabupaten Penajam Paser Utara - Badan Pengelolaan Teluk Balikpapan 2005
518 Monografi Hukum Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia Siahaan, Lintong O. Perum Percetakan Negarari 2005
519 Monografi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara pengujian UU Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan - Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 2005
520 Monografi Hukum Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005 - Republik Indonesia 2005
521 Monografi Hukum Rencana Strategis Pembagunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2005 - 2009 - Dewan Kelautan Indonesia 2005
522 Monografi Hukum Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Teluk Bintuni, Papua - USAID-Indonesian Coastal Resources Management Project 2005
523 Monografi Hukum Ringkasan Eksekutif Naskah Akademik Kawasan Konservasi Laut Selat Lembeh, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara - Pemerintah Kota Bitung 2005
524 Monografi Hukum Ringkasan Eksekutif: Kemajuan dan Pembelajaran dalam Penatakelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia - Coastal Resources Management Project II/Mitra Pesisir 2005
525 Monografi Hukum SANKRI: Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku III: landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara - Lembaga Administrasi Negara RI 2005
526 Monografi Hukum Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat - BP Cipta Jaya 2005
527 Monografi Hukum Smart in Leadership: Belajar dari kesuksesan pemimpin top dunia M. Suyanto Andi Offset 2005
528 Monografi Hukum South east asia sea grant round table and coastal hazard workshop - Departemen Kelautan dan Perikanan 2005
529 Monografi Hukum Statistik Ekspor Hasil Perikanan 2004 - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2005
530 Monografi Hukum Statistik Impor Hasil Perikanan 2004 - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2005
531 Monografi Hukum Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2004: Indonesian Aquaculture Statistics 2004 - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2005
532 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2003: Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2003 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2005
533 Monografi Hukum Strategi pengelolaan dan pengendalian penyakit KHV: suatu upaya pemecahan dalam pembudidayaan ikan air tawar - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2005
534 Monografi Hukum Studi Kasus Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu - Coastal Resources Management Project II/Mitra Pesisir 2005
535 Monografi Hukum Summary: South East Asia Sea Grant Round Table and Coastal Hazards Workshop - USAID-Indonesian Coastal Resources Management Project II 2005
536 Monografi Hukum Tata Cara Pelunasan Bea Materai Barata, Atep Adya dan H. M. Djuhadiat PT Elek Media Komputindo 2005
537 Monografi Hukum Tata Cara penghapusan piutang negara/daerah dan pinjaman daerah - CV. Eko Jaya 2005
538 Monografi Hukum Teknik Pengambilan Keputusan J. Supranto PT. Rineka Cipta 2005
539 Monografi Hukum Teknik Perundang-Undangan di Indonesia Modeong, Supardan Perca 2005
540 Monografi Hukum Tip dan Trik : Meningkatkan efisiensi, ptoduktivitas dan profitabilitas Sadikin, Fransiscus Xaverius Penerbit ANDI 2005
541 Monografi Hukum Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Cetakan Pertama - Departemen Sosial 2004
542 Monografi Hukum Advances in Grouper Aquaculture - Australian Centre for International Agricultural Research 2004
543 Monografi Hukum Buku Petunjuk Penataran Kader Pembinaan Sumber Daya Alam/Sumber Daya Buatan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara - Departemen Pertahanan 2004
544 Monografi Hukum Capacity Building Program On The Implementation Of The WTO Agreements In Indonesia (Trips Component) - Japan Internasional Cooperatiion Agency 2004
545 Monografi Hukum Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan dan terpercaya - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2004
546 Monografi Hukum Dampak ratifikasi konvensi Transnational Organized Crime (TOC) Atmasasmita, Romli Badan Pembinaan Hukum Nasional 2004
547 Monografi Hukum Delegate Handbook: People and Nature only One world - Third IUCN World Conservation Congress 2004
548 Monografi Hukum Direktori Data Kelautan Nasional - Pusat Riset Teknologi Kelautan 2004
549 Monografi Hukum Hasil Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Depatemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003 - Biro Hukum dan Organisasi 2004
550 Monografi Hukum Indonesian Fisheries 2004 - Ministry of Marine Affairs and Fisheries 2004
551 Monografi Hukum IPTEK Kelautan dan Perikanan Masa Kini - Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2004
552 Monografi Hukum Kabinet Indonesia bersatu 2004-2009 - Lembaga Informasi Nasional 2004
553 Monografi Hukum Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dilengkapi Undang-Undang Tentang Protokol, Tata Cara peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilu Tahun 2004, Pedoman Penyusunan peraturan Tata Tertib DPRD - CV Eko Jaya 2004
554 Monografi Hukum Law of the republic of Indonesia No. 31 of 2004 Concerning Fisheries (Indonesian-English Version) - 2004
555 Monografi Hukum Mendukung dan Memfasilitasi Pembangunan Kelautan dan perikanan - Departemen Kelautan dan Perikanan 2004
556 Monografi Hukum Menterjemahkan otonomi daerah tanpa basa basi (pokok-pokok pikiran Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa) Winasa, Gede I Komunitas Kertas Budaya Jembrana 2004
557 Monografi Hukum Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi kedua) - Lembaga Administrasi Negara RI 2004
558 Monografi Hukum Money Politics Dalam Pemilu L. Sumartini Badan Pembinaan Hukum Nasional 2004
559 Monografi Hukum Orasi pengukuhan Ahli Peneliti Utama bidang pascapanen perikanan : Prospek Pengembangan produk baru dari limah hasil perikanan sebagai bahan baku sekunder - Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi KP 2004
560 Monografi Hukum Orasi pengukuhan Ahli Peneliti Utama : Kekerangan (Bivalvia) sebagai sumber daya hayati laut dalam perspektif marikultur - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2004
561 Monografi Hukum Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Pascapanen Perikanan: Prospek Pengembangan produk Baru dari Limbah Hasil Perikanan Sebagai bahan Baku Sekunder - Pusat Riset Pengolahan Produk dan sosial Ekonomi 2004
562 Monografi Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2004
563 Monografi Hukum Penyaluran, pengembalian, perguliran dana penguatan modal dan kelembagaan - Direktorat Bina Usaha Budidaya 2004
564 Monografi Hukum Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Marpaung, Leden Sinar Grafika 2004
565 Monografi Hukum Petunjuk teknis Backoofice website KKP - Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarat 2004
566 Monografi Hukum Profil Badan Riset Kelautan dan Perikanan - Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2004
567 Monografi Hukum Profil Pulau-Pulau Kecil di Indonesia: Jilid 3 - Direktorat Pemberyaan Pulau-Pulau Kecil 2004
568 Monografi Hukum Profil pulau-pulau kecil pulau Yoi: Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara - Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2004
569 Monografi Hukum Project and Technical Assistance Proposal - Republic of Indonesia 2004
570 Monografi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam BERITA NEGARA Tahun 2004 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2004
571 Monografi Hukum Putusan Perkara nomor 072-073/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945 - Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 2004
572 Monografi Hukum Register 2004 - Biro Klasifikasi Indonesia 2004
573 Monografi Hukum Risk Asessment and Hazard Analysis: Creating a sfer South African Fishing Industry - South African Marine Safety Authority 2004
574 Monografi Hukum Satu Tahun MK Mengawal Konstitusi Indonesia: Buku II laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2004
575 Monografi Hukum Semi Loka: Paradigma Baru Pengelolaan Perikanan Yang Bertanggung Jawab Dalam Rangka Mewujudkan Kelestarian Sumberdaya dan Manfaat Ekonomi Maksimal - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2004
576 Monografi Hukum Sikap Kerja 5 S Osada, Takashi Penerbit PPM 2004
577 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2002 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2004
578 Monografi Hukum Strategi Peningkatan Konsumsi Ikan di Indonesia Tim Pokja Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2004
579 Monografi Hukum Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang di Indonesia Harjowidigdo, Rooseno Badan Pembinaan Hukum Nasional 2004
580 Monografi Hukum Anak Desa Penantang Zaman: Biografi Singkat Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa Kansas, Nanoq Da Komunitas Kertas Budaya 2003
581 Monografi Hukum Booklet pengawasan jasa kelautan - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya KP 2003
582 Monografi Hukum Case Study Developing the Indonesia Sea Partnership Program - USAID 2003
583 Monografi Hukum CD-ROM Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan - USAID 2003
584 Monografi Hukum CD-ROM pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat - USAID-Indonesia coastal resources management project 2003
585 Monografi Hukum Contoh dokumen dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat di Sulawesi Utara - USAID-Indonesian Coastal Resources Management Project 2003
586 Monografi Hukum Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Persisir Terpadu - USAID 2003
587 Monografi Hukum Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1997-2003) - USAID 2003
588 Monografi Hukum Dinamika Pebangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2000-2003 - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2003
589 Monografi Hukum Direktori lembaga keuangan mikro sektor perikanan, kelompok nelayan dan pembudidaya - Direktorat sistem permodalan dan investasi 2003
590 Monografi Hukum Dokumen Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RUU PWP-PPK) - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2003
591 Monografi Hukum Himpunan Nama-Nama Orang yang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 JO Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Buku II - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa 2003
592 Monografi Hukum Himpunan Nama-Nama Orang yang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 JO Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Buku III - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa 2003
593 Monografi Hukum Himpunan Oerang-Orang yang Melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa 2003
594 Monografi Hukum IDRL: International disaster response laws, principles and practice: reflections, prospects, and challenges - International of Red Cross and Red Crescent Societies 2003
595 Monografi Hukum Institutional Development Ministry of Marine Affairs and Fisheries - World Bank 2003
596 Monografi Hukum Katalog Abstrak Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)" - USAID 2003
597 Monografi Hukum Kemajuan dan Pembelajaran dalam Penatakelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia - USAID 2003
598 Monografi Hukum Kertas posisi kelompok Kerja ornop Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Pokja Ornop PA-PSDA): pertahanan dan jalankan mandat-mandat yang terkandung di dalam Tap. MPR No. IX/2001 - Pokja Ornop PA-PSDA 2003
599 Monografi Hukum Korespondensi Saintifik Dalam Bahasa Inggris Sopyan, Lis Kesaint Blanc 2003
600 Monografi Hukum Law of the republic of Indonesia Number 32 of 2002 Concerning Broadcasting - National Information Agency Republic of Indonesia 2003
601 Monografi Hukum Mahkamah Konstitusi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2003 - Direktorat Jenderal Perlindungan HAM 2003
602 Monografi Hukum Mengkaji Kembali Pokok-pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia - Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara 2003
603 Monografi Hukum Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kelautan dan Draft Rancangan Undang-undnag (RUU) Republik Indonesia Tentang Kelautan - Dewan Maritim Indonesia 2003
604 Monografi Hukum Pembelajaran dari Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia: Learning from the world of coastal management in Indonesia: Penyajian Pengalaman dan Koleksi Dokumen Proyek Pesisir - USAID-Indonesian Coastal Resources Management Project 2003
605 Monografi Hukum Pembelajaran dari Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia: Learning from the world of coastal management in Indonesia: Penyajian Pengalaman dan Koleksi Dokumen Proyek Pesisir - USAID-Indonesian Coastal Resources Management Project 2003
606 Monografi Hukum Pengembangan Kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan: studi kasus pengembangan pelabuhan perikanan - Pengembangan Kelambagaan Departemen Kelautan dan Perikanan 2003
607 Monografi Hukum Penjabaran dan Penjelasan Unsur-unsur Pasal Pidana Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Divisi Pembinaan Hukum Polri 2003
608 Monografi Hukum Penyusunan Standar Pelayanan Publik - LAN 2003
609 Monografi Hukum Petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan proyek - Sekretariat Jenderal KKP 2003
610 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2003
611 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan - Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan 2003
612 Monografi Hukum Petunjuk teknis skim modal kerja (SMK) bagi pembudidaya ikan skala rumah tangga - Direktorat sistem permodalan dan investasi 2003
613 Monografi Hukum Profile and Directory of Marine and Fisheries Companies in Indonesia 2003 - Information Media for Indonesia Development (MIPI) 2003
614 Monografi Hukum Prosiding Semi-Loka Aplikasi Teknologi Pakan dan Peranannya Bagi Perkembangan Usaha Perikanan Budi Daya - Pusat Riset Perikanan Budidaya 2003
615 Monografi Hukum Protokol perubahan pada konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata internasional (protokol I dan bukan internasional (protokol II) - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2003
616 Monografi Hukum Register 2003 - Biro Klasifikasi Indonesia 2003
617 Monografi Hukum Reversing Environmental Degradation Trends in The South China Sea and Gulf of Thailand - UNEP 2003
618 Monografi Hukum Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2001 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2003
619 Monografi Hukum Studi Kasus pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyrakat di Sulawesi Utara - USAID-Indonesia coastal resources management project 2003
620 Monografi Hukum The Art Of HRD Developing Management Skills Dale, Margaret Bhuana Ilmu Populer 2003
621 Monografi Hukum The Art of HRD: Managing People: a practical guide for line managers/Mengelola Karyawan Buku Wajib Bagi Manjer Lini Armstrong, Michael PT. Bhuana Ilmu Populer 2003
622 Monografi Hukum The Art of HRD: Reward Management a handbook of remuneration strategy and practice/ manajemen imbalan strategi dan praktik remunerasi Buku kedua Armstrong, Michael dan Murlis, Helen PT. Gramedia Pustaka Utama 2003
623 Monografi Hukum The Art of HRD: the Power of Empowerment : release the hidden talents of your employees Clutterbuck, David PT. Bhuana Ilmu Populer 2003
624 Monografi Hukum Catatan Rapat Lokakarya Konsultasi Publik dan Rapat Kerja Pertama Tim Kecil Bagi Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu - Departemen Kelautan dan Perikanan 2002
625 Monografi Hukum Garis-garis besar haluan negara GBHN 1999-2004 TAP MPR No. IV/MPR/1999 dilengkapi dengan susunan lengkap anggota kabinet gotong royong 2001-2004 - Sinar Grafika 2002
626 Monografi Hukum General Guidelines on the sustainable and community-based management of small islands - Directorate General Of Coastal And Small Islands 2002
627 Monografi Hukum Gerakan ciliwung bersih dan kepedulian sumber daya kelautan: agenda menuju kelangsungan peri kehidupan melalui makna air bersih - Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan 2002
628 Monografi Hukum Glosarium Perikanan Zairin, M. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2002
629 Monografi Hukum Himpunan kasus-kasus kewarganegaraan Republik Indonesia (Buku II) - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2002
630 Monografi Hukum Himpunan Kesepakatan dan Kerjasama (Buku 10) - Biro Hukum dan Organisasi Sekjen KKP 2002
631 Monografi Hukum Himpunan Surat Keterangan Wasiat Terdaftar Pada Pusat Pendaftaran Wasiat Tahun 1998-2001 - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2002
632 Monografi Hukum Intecoreef - Pacific Consiltants International 2002
633 Monografi Hukum Ketentuan Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan - Bank Indonesia 2002
634 Monografi Hukum Naskah Akdemis RUU Tentang Penggunaan Dan Perlindungan Lambang Palang Merah - Badan Pembinaan Hukum Nasional 2002
635 Monografi Hukum Penataan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2002 - Biro Hukum dan Organisasi Sekjen KKP 2002
636 Monografi Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara Petunjuk Pelaksanaan Lelang: Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen - CV Eko Jaya 2002
637 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan - Direktorat Sarana Perikanan Tangkap 2002
638 Monografi Hukum Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia - Sekretariat Jenderal MPR RI 2002
639 Monografi Hukum Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang dana perimbangan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota - Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi NAD 2002
640 Monografi Hukum Regulasi antidumping di bawah bayang-bayang pasar bebas Sukarmi Sinar Grafika 2002
641 Monografi Hukum Rencana Strategis PembangunanKelautan dan Perikanan 2001-2004 - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2002
642 Monografi Hukum Sambutan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan rapat koordinasi nasional Departmen Kelautan dan Perikanan tahun 2002 - Sekretariat Negara Republik Indonesia 2002
643 Monografi Hukum Sistem Pembinaan Sikap dan kepribadian Taruna - Sekolah Tinggi Perikanan 2002
644 Monografi Hukum Standar pelayanan minimal kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian - Deputi Bidang nilai budaya, seni dan film 2002
645 Monografi Hukum UUD RI 1945 Setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001 - Sinar Grafika 2002
646 Monografi Hukum 7 Konvensi Umum (Indonesia-Inggris): Konvensi ILO yang Diratifikasi Indonesia - Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri 2001
647 Monografi Hukum 8 Konvensi Inti ILO mengenai Hak-HAK Mendasar Dalam Pekerjaan - Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 2001
648 Monografi Hukum Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip : Instrumen baru untuk memasyarakatkan hak-hak mendasar - Organisasi perburuhan internasional 2001
649 Monografi Hukum Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Hasil Rumusan Rapat Kerja Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan, Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta 24-26 Januari 2001 - Departemen Kelautan dan Perikanan 2001
650 Monografi Hukum Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Kebijakan & Program kerja Pengawasan Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta 24-26 Januari 2001 - Inspektur Jenderal KKP 2001
651 Monografi Hukum Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Program kerja & Kegiatan Operasional Pembangunan Perikanan Wilayah II (Jawa Bali) Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta 24-26 Januari 2001 - Departemen Kelautan dan Perikanan 2001
652 Monografi Hukum Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Program kerja & Kegiatan Operasional Pembangunan Perikanan Wilayah III-IV Ikalimantan-Sulawesi) Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta 24-26 Januari 2001 - Departemen Kelautan dan Perikanan 2001
653 Monografi Hukum Inventarisasi rencana legislasi daerah (Relegda) daerah tingkat I Kalimantan Timur Natabaya Badan Pembinaan Hukum Nasional 2001
654 Monografi Hukum Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen Kabinet Gotong Royong - CV. Eko Jaya 2001
655 Monografi Hukum Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir - Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2001
656 Monografi Hukum Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir - Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2001
657 Monografi Hukum Naskah kebijakan, strategi dan program nasional pengelolaan terumbu karang di Indonesia - COREMAP-LIPI 2001
658 Monografi Hukum Naskah Kebijakan, Strategi dan Program Nasional Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia - Coremap 2001
659 Monografi Hukum Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Kementerian Hukum dan HAM 2001
660 Monografi Hukum Pembudidayaan dan Manajemen Kesehatan Ikan Kerapu - Aquaculture Departement 2001
661 Monografi Hukum Penyelenggaraan dekonsentrasi (PP No. 39 Th. 2001) dilengkapi dengan PP No. 52 Th. 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, PP No. 105 Th. 2000 Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah, PP No. 106 Th. 2000 pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan - Sinar Grafika 2001
662 Monografi Hukum Petunjuk pelaknsaan jabatan fungsional pengawas benih ikan - Kementerian Kelautan dan Perikanan 2001
663 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan - Depatemen Kelautan dan Perikanan 2001
664 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan: Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: SKB.53/MEN/2001 Nomor: 40 Tahun 2001 - Menteri Kelautan dan Perikanan 2001
665 Monografi Hukum Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit ikan: Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: SKB.54/MEN/2001 Nomor: 41 Tahun 2001 - Menteri Kelautan dan Perikanan 2001
666 Monografi Hukum Pokok-Pokok Pemaparan Ketua harian Dewan maritim Indonesia Dalam Acara Dengar Pendapat Dengan DPR-RI Tanggal 20 Februari 2001 - Dewan Maritim Indonesia 2001
667 Monografi Hukum Prosiding Buku I Hasil Rumusan - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2001
668 Monografi Hukum Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Kantaatmadja, Komar PT Citra Aditya Bhakti 2001
669 Monografi Hukum Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta, 24-26 Januari 2001 Pelaksanaan Program Pembangunan Departemen Kelautan & Perikanan 2001: Oleh Kepala Biro Perencanaan dan KLN :Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta, 24-26 Januari 2001 - Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 2001
670 Monografi Hukum Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta, 24-26 Januari 2001 Program Kerja & Kegiatan Operasional Ditjen Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil - Departemen Kelautan dan Perikanan RI 2001
671 Monografi Hukum Rencana Tata Ruang Kelautan Kabupaten Bengkayang - Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2001
672 Monografi Hukum Riset Kelautan dan Perikanan Indonesia - Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2001
673 Monografi Hukum Riset Kelautan dan Perikanan Indonesia - Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2001
674 Monografi Hukum Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa 2001
675 Monografi Hukum Strategi pemberdayaan daerah dalam kontek otonomi : Visi sosial, ekonomi dan budaya legislatif-Eksekutif DIY Dewantoro, Boedi Philosophy Press 2001
676 Monografi Hukum Studi tarif pemanfaatan sumberdaya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia oleh kapal asing (draft laporan akhir) - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2001
677 Monografi Hukum Usaha kecil, penanaman modal asing dalam perpektif perdagangan internasional Saly, Jeane Neltje Badan Pembinaan Hukum Nasional 2001
678 Monografi Hukum Akuntabilitas dan Good governance Modul 1: sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) - Lembaga Administrasi Negara RI 2000
679 Monografi Hukum Al-quran dan Kelautan - Yayasan Srna Bhumi 2000
680 Monografi Hukum Australian Environmental Technologies In Mining - Environment Australia 2000
681 Monografi Hukum Buku 3 Sarana Pengawasan Melekat Kebijakan - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2000
682 Monografi Hukum Damage claim document : the MT natuna sea oil spill - BAPEDAL 2000
683 Monografi Hukum Dimanakah batas-batas wilayah kita di laut? - Departemen Kelautan dan Perikanan 2000
684 Monografi Hukum Evaluasi kinerja instansi pemerintah modul 4: modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Lembaga Administrasi Negara RI 2000
685 Monografi Hukum Indonesia : A brief guide for Investment - Kementerian BUMN 2000
686 Monografi Hukum Kitab Peraturan Disiplin Taruna - Sekolah Tinggi Perikanan 2000
687 Monografi Hukum Ministerial Business Mission to Indonesia : Environmental management products and services - Government of western Australia 2000
688 Monografi Hukum Pengukuran kinerja instansi pemerintah modul 3: modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Lembaga Administrasi Negara RI 2000
689 Monografi Hukum Perencanaan strategik instansi pemerintah modul 2: Modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Lembaga Administrasi Negara RI 2000
690 Monografi Hukum Petunjuk Operasional Proyek Proyek Direktorat Jenderal Perikanan Tahun Anggaran 2000 - Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan 2000
691 Monografi Hukum Program dan Kegiatan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Tahun 2000-2004 - Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan 2000
692 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan varietas tanaman (Buku 1) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2000
693 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan varietas tanaman (Buku 2) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2000
694 Monografi Hukum Prosiding Workshop Sosialisasi Pengaturan Jalur Penangkapan Ikan Di Perairan Utara Jawa - Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan 2000
695 Monografi Hukum Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI : Sidang Tahunan MPRRI 7-18 Agustus 2000 - BP. Cipta Jaya 2000
696 Monografi Hukum Reducing megacity impacts on the coastal environment: alternative livelihoods and waste management in Jakarta and the Seribu Islands - UNESCO 2000
697 Monografi Hukum Ringkasan konferensi nasional pengelolaan sumberdaya alam - NRMP, DFID, UNDP, yayasan Kehati, CIDA, BSP Kemala 2000
698 Monografi Hukum Sarana Pengawasan melekat (Buku 4) : Perencanaan - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2000
699 Monografi Hukum Sarana Pengawasan melekat : Pencatatan (Buku 6) - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2000
700 Monografi Hukum Sarana Pengawasan melekat : Prosedur (Buku 5) - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2000
701 Monografi Hukum Sarana pengawasan melekat organisasi Buku 2 - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2000
702 Monografi Hukum Sarana Pengawasan Melekat Supervisi dan Reviu Intern Buku 9 - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2000
703 Monografi Hukum Sejarah Perikanan Indonesia - Yasamina Jakarta 2000
704 Monografi Hukum The Australian environment industry directory - Environemt Management Industry Association of Australia 2000
705 Monografi Hukum Transkrip Rapat kerja Komisi III DPR RP dengan Menteri kelautan dan perikanan RI tentang pembicaraan RAPBN tahun 2001 - Biro Humas Departemen Kelautan dan Perikanan 2000
706 Monografi Hukum Apresiasi tentang pembentukan organisasi pengkajian dan penyajian informasi kelautan Indonesia - Dinas Informasi dan Pengolahan Data 1999
707 Monografi Hukum Black's Law Dictionry :Seventh Garner, Bryan A. West Group 1999
708 Monografi Hukum Compilation of Law and Regulation of The Republic of Indonesia Concerning Items of Cultural Property - Departemen of Education and Culture of The Republic of Indonesia 1999
709 Monografi Hukum Dewan Maritim Indonesia: KEPRES Nomor 161 Tahun 1999 - Dewan Maritim Indonesia 1999
710 Monografi Hukum Garis-garis besar haluan negara GBHN 1999-2004 TAP MPR No. IV/MPR/1999 dilengkapi dengan Susunan lengkap anggota Kabinet Persatuan Nasional - Sinar Grafika 1999
711 Monografi Hukum Guidelines for the routine collection of capture fishery data - FAO 1999
712 Monografi Hukum Himpunan abstraksi keputusan menteri transmigrasi dan pemukiman perambah hutan tahun 1997-1998 - Biro Hukum dan Humas Dep. Transmigrasi dan pemukiman perambah hutan 1999
713 Monografi Hukum Indicators for sustainable development of marine capture fisheries - FAO 1999
714 Monografi Hukum Indonesia Government Policy On Sea Exploration And Sisheries Executive Summary - The Ministry Of Sea Exploration And Fisheries The Republik Of Indonesia 1999
715 Monografi Hukum Indonesian fishery hand book II - Ministry of agriculture, Directore general of fisheries 1999
716 Monografi Hukum Japan International Cooperation Agency Annual Report 1999 - Japan International Cooperation Agency 1999
717 Monografi Hukum Kepres Nomor 161 Tahun 1999 Indonesia, Pemerintah Pusat Dewan Maritim Indonesia 1999
718 Monografi Hukum Konsekuensi Karantina Pertanian Dalam Melaksanakan Kesepakatan Internasional Tentang Penerapan Tindak Sanitari Dan Fitosanitari Di Era Perdagangan Bebas Dan Peranannya Dalam Agribisnis - Pusat Karantina Pertanian 1999
719 Monografi Hukum Memorandum of Economic and Financial Policies - International Monetary Fund Mission to Indonesia 1999
720 Monografi Hukum Pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia - Departemen Keuangan Republik Indonesia 1999
721 Monografi Hukum Peluang Usaha Perikanan Business Opportunity In Fisheries Sector - Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan 1999
722 Monografi Hukum Pembangunan Akuakultur (Aquaculture Development) - FAO 1999
723 Monografi Hukum Penyuluhan bidang perikanan - Direktorat Jeneral Perikanan 1999
724 Monografi Hukum Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia J. B.Kristiadi - 1999
725 Monografi Hukum Responsible Fish Utilization - FAO 1999
726 Monografi Hukum Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa 1999
727 Monografi Hukum Tata Cara Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Beserta Standar Akta Model : I.II dan III - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa 1999
728 Monografi Hukum Tatalaksana untuk perikanan yang bertanggungjawab= (code of conduct for responsible fisheries) - Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan 1999
729 Monografi Hukum Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949 - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa 1999
730 Monografi Hukum Terjemahan Peraturan Perundang-Undangan Negara Asing di Bidang Kewarganegaraan - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa 1999
731 Monografi Hukum Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV LingkunganDirektorat Jenderal Perikanan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 1999
732 Monografi Hukum Himpunan abstraksi keputusan menteri transmigrasi dan pemukiman perambah hutan tahun 1995-1997 - Biro Hukum dan Humas Dep. Transmigrasi dan pemukiman perambah hutan 1998
733 Monografi Hukum Himpunan abstraksi keputusan menteri transmigrasi dan pemukiman perambah hutan tahun 1997 - Biro Hukum dan Humas Dep. Transmigrasi dan pemukiman perambah hutan 1998
734 Monografi Hukum Isssues in Regional Maritime Strategy - - 1998
735 Monografi Hukum Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan - Badan Pemeriksa Keuangan 1998
736 Monografi Hukum Kumpulan Pidato Menteri Negara Urusan Pangan - Menpangan 1998
737 Monografi Hukum Petunjuk teknis Aplikasi, bio patologik dan analisa residu (Antibiotika, logam berat, pestisida dan vaksin) (Buku 13) - Pusat Karantina Pertanian 1998
738 Monografi Hukum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal Technical Instructions For Capital Investments Implementation 1998 - PT Bersatu Daya Cipta 1998
739 Monografi Hukum Potensi dan penyebaran sumber daya ikan laut di perairan Indonesia - Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya ikan Laut 1998
740 Monografi Hukum Sistem Pendukung Keputusan: suatu wacana struktural idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan Suryadi, Kadarsah dan Ramadhani, Ali Remaja Kosdakarya 1998
741 Monografi Hukum Soscial issues in fisheries twonsley, phillip Food and Agriculture Organization of The United Nations 1998
742 Monografi Hukum Aquaculture Development: FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries 5 - Food and Agriculture Organization of The United Nations 1997
743 Monografi Hukum Kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Asia Timur - Koperasi Jasa Profesi LPPN 1997
744 Monografi Hukum Ketentuan di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Kelautan dan Perikanan 1997
745 Monografi Hukum Otonomi daerah pada PELITA VI - Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 1997
746 Monografi Hukum Pengelolaan Perikanan : Fisheries Management - FAO 1997
747 Monografi Hukum Perikanan Darat (Inland Fisheries) - FAO 1997
748 Monografi Hukum Rencana induk pengembangan kapasitas Bapedalda - CMPS&F 1997
749 Monografi Hukum Surveyor Indonesia: an international inspection & survey enterprise - PT. Surveyor Indonesia 1997
750 Monografi Hukum Administrative reform in Indonesia in the era of trade liberalization T.B. Silalahi Gregorio Araneta University Foundation 1996
751 Monografi Hukum ASEAN macroeconomic outlook 1995-1996 - ASEAN Secretariat 1996
752 Monografi Hukum Integration of Fisheries into coastal area management - FAO 1996
753 Monografi Hukum Operasi Penangkapan Ikan (Fishing Operation) - FAO 1996
754 Monografi Hukum Penghargaan Abdisatyabakti - Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 1996
755 Monografi Hukum Precautionary Approach To Capture Fisheries and Species Introductions - FAO 1996
756 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Pembinaan Usaha kecil (Buku 1) - Sekretariat Jenderal DPR RI 1996
757 Monografi Hukum Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Pembinaan Usaha kecil (Buku 2) - Sekretariat Jenderal DPR RI 1996
758 Monografi Hukum Twenty-Eighth Meeting of the ASEAN Economic Minister (AEM) - ASEAN Secretariat 1996
759 Monografi Hukum 1993 Torremolinos Protocol and Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels Consolidated edition, 1995 - International Maritime Organization 1995
760 Monografi Hukum Fifth ASEAN summit: meeting of the ASEAN heads of government, Bangkok, 14-15 December 1995 - The ASEAN Secretariat 1995
761 Monografi Hukum IMDI International Management Development Institute - Development Institute 1995
762 Monografi Hukum International convention on standars of training, certification and watchkeeping for fishing vessel personel, 1995 (STCW-F) - Biro Hukum dan Organisasi 1995
763 Monografi Hukum Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara Manan, Bagir CV Mandar Maju 1995
764 Monografi Hukum ASEAN Documents Series 1992-1994: Supplementary Edition - ASEAN Secretariat 1994
765 Monografi Hukum Benchmarking : the primer benchmarking for continuous environmental improvement - Global Environmental Management Initiative (GEMI) 1994
766 Monografi Hukum Finding Cost-effective pollution prevention initiative : incorporating environmental costs into business decision maker - Global Environmental Management Initiative (GEMI) 1994
767 Monografi Hukum Langkah praktis memakai Windows 3.1 Panggabean, Ronny Andi Offset 1994
768 Monografi Hukum Pengadilan Negeri, Pengadilan tingi, mahkamah agung dan peradilan tata usaha negara Sudarsono Rineka Cipta 1994
769 Monografi Hukum Ringkasan Eksekutif: Hasil rumusan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara (forkompanda) tingkat nasional V - Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 1994
770 Monografi Hukum Aggreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas (FAO compliance agreement 1993) - FAO 1993
771 Monografi Hukum Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas (FAO Compliance Agreement 1993) - Bagian Hukum Laut Biro Hukum dan Organisasi DKP 1993
772 Monografi Hukum Environtmental geology for landuse and regional planning greater Bandung area, Indonesia - Federal Institute for Geosciences and Mineral Resources 1993
773 Monografi Hukum From Strength to Strength: ASEAN Functional Cooperation: Retrospect and Prospect - ASEAN Secretariat 1993
774 Monografi Hukum Perkembangan dalam sistem politik di Indonesia - Sekretariat Negara Republik Indonesia 1993
775 Monografi Hukum Pidato pada upacara sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia dihdapan SU MPR RI - Pemerintah Republik Indonesia 1993
776 Monografi Hukum Pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI di Depan Sidang Umum MPR RI Maret 1993 - Perum Percetakan Negara RI 1993
777 Monografi Hukum Pokok-pokok kebijaksanaan tahun 1983 - Departemen Tenaga Kerja RI 1993
778 Monografi Hukum Total Quality Environmental Management - Global Environmental Menagement Instiative 1993
779 Monografi Hukum TQManager: a practical guide for managing in a total quality organization Schmidt, Warren H. and Finnigan, Jerome P. Jossey-Bass Publishers 1993
780 Monografi Hukum Dasar Perundang-undangan Indonesia Manan, Bagir Ind-Hill-Co 1992
781 Monografi Hukum Kapita Selekta Administrasi dan Pendapat Para Pakar Sugandha, Dann N. Arcan 1992
782 Monografi Hukum Kelembagaan Kependudukan Indonesia M. Alwi Dahlan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 1992
783 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang lalu lintas alam dan angkutan jalan (Buku 1) - Sekretariat Jenderal DPR RI 1992
784 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang lalu lintas alam dan angkutan jalan (Buku 2) - Sekretariat Jenderal DPR RI 1992
785 Monografi Hukum Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector - Addison-Wesley Publishing Company 1992
786 Monografi Hukum CSIS 20 tahun - CSIS 1991
787 Monografi Hukum Ejaan dalam Bahasa Indonesia (Seri Penyuluhan 1) - Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1991
788 Monografi Hukum Kebijaksanaan Dan Strategi Nasional Perumahan - Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional 1991
789 Monografi Hukum Surat-Menyurat Dalam Bahasa Indonesia: Seri Penyuluhan 2 - Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1991
790 Monografi Hukum Membenahi Administrasi Negara Untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang Kedua: sebuah gagasan awal - Sekretariat Negara Republik Indonesia 1990
791 Monografi Hukum Government statement on the draft state budget for 1989-90 to the house of the people's representatives: delivery by the president of the Republic Indonesia on January 7, 1989 - Republic of Indonesia 1989
792 Monografi Hukum Leadership for America: Rebuilding the public service the report of the national commission on the public services - The national commission on the public services 1989
793 Monografi Hukum Fishing Operations 1. Vessel Monitoring Systems - FAO 1988
794 Monografi Hukum Buku Rasmi Tahunan Jilid Kesembilan Belas - Jabatan Penerangan Malaysia 1987
795 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Buku 1) - Sekretariat Jenderal DPR RI 1986
796 Monografi Hukum Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Buku 2) - Sekretariat Jenderal DPR RI 1986
797 Monografi Hukum Piagam wasana konperensi international tentang standar pendidikan & Latihan sertifikasi dan tugas jaga pelaut 1978 - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 1985
798 Monografi Hukum Tata hubungan kerja instansi kehutan di wilayah - Menteri Kehutanan RI 1985
799 Monografi Hukum Selayang Pandang Loka Budidaya Air Payau Situbondo - Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan 1984
800 Monografi Hukum Himpunan Hasil Karya Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi/Satuan Pengendali Penyelenggaraan Transmigrasi: Jilid II - Sekretariat Bakoptrans/Satdaltrans 1982
801 Monografi Hukum Latihan Tenaga Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan - Badan Pembinaan Hukum Nasional 1982
802 Monografi Hukum Ikhtisar Administrasi keuangan republik Indonesia ICW dan peraturan pelaksanaannya M. Hadi Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara 1979
803 Monografi Hukum Penyempurnaan Prosedur Permohonan Fasilitas Penanaman modal - Badan Koordinasi Penanaman Modal 1977
804 Monografi Hukum PP No 24 1976 Cuti PNS - - 1974
805 Monografi Hukum Anthology of Indonesian Law Suny, Ismail Departemen Kehakiman dan HAM 1968
806 Monografi Hukum Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) - Departemen Perindustrian 1968
807 Monografi Hukum Profil Balai Diklat Aparatur Sukamandi Menuju Balai yang Religi - Kementerian Kelautan dan Perikanan 1968
808 Monografi Hukum Qingdao - Marine Science & Technology City - Qingdao Municipal Commission of S&T 1968
809 Monografi Hukum Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia - Dewan Maritim Indonesia 1968
810 Monografi Hukum Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan kelautan Indonesia - Dewan Maritim Indonesia 1968
811 Monografi Hukum Suaka Alam perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya : Raja Ampat Syurga yang terancam - Direktorat konservasi kawasan dan jenis ikan 1968
812 Monografi Hukum Systems Analysis and Project Management Cleland, David I and King, William R. McGraw Hill 1968
813 Monografi Hukum Taman Wisata perairan Kepulauan Kapoposang : Eksotisme Kapoposang - Direktorat konservasi kawasan dan jenis ikan 1968
814 Monografi Hukum Taman Wisata perairan Kepulauan Padaido : Pesonan alam bahari yang tak terlupakan - Direktorat konservasi kawasan dan jenis ikan 1968
815 Monografi Hukum VMS Sebagai Sarana Pengawasan Dalam pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya KP 1968
816 Monografi Hukum Wisata selam Taman wisata perairan Gili Matra (Meno, Anyer, Trawangan), Nusa Tenggara Barat - Direktorat konservasi kawasan dan jenis ikan 1968