Non Peraturan

No Cover Judul
1 System Analysis and Project Management
2 PP No 24 1976 Cuti PNS
3 Penyempurnaan Prosedur Permohonan Fasilitas Penanaman modal
4 Ikhtisar Administrasi keuangan republik Indonesia ICW dan peraturan pelaksanaannya
5 Himpunan Hasil Karya Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi/Satuan Pengendali Penyelenggaraan Transmigrasi: Jilid II
6 Latihan Tenaga Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan
7 Selayang Pandang Loka Budidaya Air Payau Situbondo
8 Piagam wasana konperensi international tentang standar pendidikan & Latihan sertifikasi dan tugas jaga pelaut 1978
9 Tata hubungan kerja instansi kehutan di wilayah
10 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Buku 1)
11 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Buku 2)
12 Buku Rasmi Tahunan Jilid Kesembilan Belas
13 Fishing Operations 1. Vessel Monitoring Systems
14 Government statement on the draft state budget for 1989-90 to the house of the people's representatives: delivery by the president of the Republic Indonesia on January 7, 1989
15 Leadership for America: Rebuilding the public service the report of the national commission on the public services
16 Membenahi Administrasi Negara Untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang Kedua: sebuah gagasan awal
17 CSIS 20 tahun
18 Ejaan dalam Bahasa Indonesia (Seri Penyuluhan 1)
19 Kebijaksanaan Dan Strategi Nasional Perumahan
20 Surat-Menyurat Dalam Bahasa Indonesia: Seri Penyuluhan 2
21 Dasar Perundang-undangan Indonesia
22 Kapita Selekta Administrasi dan Pendapat Para Pakar
23 Kelembagaan Kependudukan Indonesia
24 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang lalu lintas alam dan angkutan jalan (Buku 1)
25 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang lalu lintas alam dan angkutan jalan (Buku 2)
26 Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector
27 Aggreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas (FAO compliance agreement 1993)
28 Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas (FAO Compliance Agreement 1993)
29 Environtmental geology for landuse and regional planning greater Bandung area, Indonesia
30 From Strength to Strength: ASEAN Functional Cooperation: Retrospect and Prospect
31 Perkembangan dalam sistem politik di Indonesia
32 Pidato pada upacara sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia dihdapan SU MPR RI
33 Pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI di Depan Sidang Umum MPR RI Maret 1993
34 Pokok-pokok kebijaksanaan tahun 1983
35 Total Quality Environmental Management
36 TQManager: a practical guide for managing in a total quality organization
37 ASEAN Documents Series 1992-1994: Supplementary Edition
38 Benchmarking : the primer benchmarking for continuous environmental improvement
39 Finding Cost-effective pollution prevention initiative : incorporating environmental costs into business decision maker
40 Langkah praktis memakai Windows 3.1
41 Pengadilan Negeri, Pengadilan tingi, mahkamah agung dan peradilan tata usaha negara
42 Ringkasan Eksekutif: Hasil rumusan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara (forkompanda) tingkat nasional V
43 1993 Torremolinos Protocol and Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels Consolidated edition, 1995
44 Fifth ASEAN summit: meeting of the ASEAN heads of government, Bangkok, 14-15 December 1995
45 IMDI International Management Development Institute
46 International convention on standars of training, certification and watchkeeping for fishing vessel personel, 1995 (STCW-F)
47 Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara
48 Administrative reform in Indonesia in the era of trade liberalization
49 ASEAN macroeconomic outlook 1995-1996
50 Integration of Fisheries into coastal area management
51 Operasi Penangkapan Ikan (Fishing Operation)
52 Penghargaan Abdisatyabakti
53 Precautionary Approach To Capture Fisheries and Species Introductions
54 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Pembinaan Usaha kecil (Buku 1)
55 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Pembinaan Usaha kecil (Buku 2)
56 Twenty-Eighth Meeting of the ASEAN Economic Minister (AEM)
57 Aquaculture Development: FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries 5
58 Kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Asia Timur
59 Ketentuan di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
60 Otonomi daerah pada PELITA VI
61 Pengelolaan Perikanan : Fisheries Management
62 Perikanan Darat (Inland Fisheries)
63 Rencana induk pengembangan kapasitas Bapedalda
64 Surveyor Indonesia: an international inspection & survey enterprise
65 Himpunan abstraksi keputusan menteri transmigrasi dan pemukiman perambah hutan tahun 1995-1997
66 Himpunan abstraksi keputusan menteri transmigrasi dan pemukiman perambah hutan tahun 1997
67 Isssues in Regional Maritime Strategy
68 Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan
69 Kumpulan Pidato Menteri Negara Urusan Pangan
70 Petunjuk teknis Aplikasi, bio patologik dan analisa residu (Antibiotika, logam berat, pestisida dan vaksin) (Buku 13)
71 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal Technical Instructions For Capital Investments Implementation 1998
72 Potensi dan penyebaran sumber daya ikan laut di perairan Indonesia
73 Sistem Pendukung Keputusan: suatu wacana struktural idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan
74 Soscial issues in fisheries
75 Apresiasi tentang pembentukan organisasi pengkajian dan penyajian informasi kelautan Indonesia
76 Black's Law Dictionry :Seventh
77 Compilation of Law and Regulation of The Republic of Indonesia Concerning Items of Cultural Property
78 Dewan Maritim Indonesia: KEPRES Nomor 161 Tahun 1999
79 Garis-garis besar haluan negara GBHN 1999-2004 TAP MPR No. IV/MPR/1999 dilengkapi dengan Susunan lengkap anggota Kabinet Persatuan Nasional
80 Guidelines for the routine collection of capture fishery data
81 Himpunan abstraksi keputusan menteri transmigrasi dan pemukiman perambah hutan tahun 1997-1998
82 Indicators for sustainable development of marine capture fisheries
83 Indonesia Government Policy On Sea Exploration And Sisheries Executive Summary
84 Indonesian fishery hand book II
85 Japan International Cooperation Agency Annual Report 1999
86 Kepres Nomor 161 Tahun 1999
87 Konsekuensi Karantina Pertanian Dalam Melaksanakan Kesepakatan Internasional Tentang Penerapan Tindak Sanitari Dan Fitosanitari Di Era Perdagangan Bebas Dan Peranannya Dalam Agribisnis
88 Memorandum of Economic and Financial Policies
89 Pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
90 Peluang Usaha Perikanan Business Opportunity In Fisheries Sector
91 Pembangunan Akuakultur (Aquaculture Development)
92 Penyuluhan bidang perikanan
93 Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
94 Responsible Fish Utilization
95 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang
96 Tata Cara Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Beserta Standar Akta Model : I.II dan III
97 Tatalaksana untuk perikanan yang bertanggungjawab= (code of conduct for responsible fisheries)
98 Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949
99 Terjemahan Peraturan Perundang-Undangan Negara Asing di Bidang Kewarganegaraan
100 Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV LingkunganDirektorat Jenderal Perikanan
101 Akuntabilitas dan Good governance Modul 1: sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
102 Al-quran dan Kelautan
103 Australian Environmental Technologies In Mining
104 Buku 3 Sarana Pengawasan Melekat Kebijakan
105 Damage claim document : the MT natuna sea oil spill
106 Dimanakah batas-batas wilayah kita di laut?
107 Evaluasi kinerja instansi pemerintah modul 4: modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
108 Indonesia : A brief guide for Investment
109 Kitab Peraturan Disiplin Taruna
110 Ministerial Business Mission to Indonesia : Environmental management products and services
111 Pengukuran kinerja instansi pemerintah modul 3: modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
112 Perencanaan strategik instansi pemerintah modul 2: Modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
113 Petunjuk Operasional Proyek Proyek Direktorat Jenderal Perikanan Tahun Anggaran 2000
114 Program dan Kegiatan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Tahun 2000-2004
115 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan varietas tanaman (Buku 1)
116 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan varietas tanaman (Buku 2)
117 Prosiding Workshop Sosialisasi Pengaturan Jalur Penangkapan Ikan Di Perairan Utara Jawa
118 Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI : Sidang Tahunan MPRRI 7-18 Agustus 2000
119 Reducing megacity impacts on the coastal environment: alternative livelihoods and waste management in Jakarta and the Seribu Islands
120 Ringkasan konferensi nasional pengelolaan sumberdaya alam
121 Sarana Pengawasan melekat (Buku 4) : Perencanaan
122 Sarana Pengawasan melekat : Pencatatan (Buku 6)
123 Sarana Pengawasan melekat : Prosedur (Buku 5)
124 Sarana pengawasan melekat organisasi Buku 2
125 Sarana Pengawasan Melekat Supervisi dan Reviu Intern Buku 9
126 Sejarah Perikanan Indonesia
127 The Australian environment industry directory
128 Transkrip Rapat kerja Komisi III DPR RP dengan Menteri kelautan dan perikanan RI tentang pembicaraan RAPBN tahun 2001
129 Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
130 7 Konvensi Umum (Indonesia-Inggris): Konvensi ILO yang Diratifikasi Indonesia
131 8 Konvensi Inti ILO mengenai Hak-HAK Mendasar Dalam Pekerjaan
132 Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip : Instrumen baru untuk memasyarakatkan hak-hak mendasar
133 Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Hasil Rumusan Rapat Kerja Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan, Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta 24-26 Januari 2001
134 Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Kebijakan & Program kerja Pengawasan Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta 24-26 Januari 2001
135 Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Program kerja & Kegiatan Operasional Pembangunan Perikanan Wilayah II (Jawa Bali) Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta 24-26 Januari 2001
136 Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Program kerja & Kegiatan Operasional Pembangunan Perikanan Wilayah III-IV Ikalimantan-Sulawesi) Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta 24-26 Januari 2001
137 Inventarisasi rencana legislasi daerah (Relegda) daerah tingkat I Kalimantan Timur
138 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen Kabinet Gotong Royong
139 Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir
140 Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir
141 Naskah kebijakan, strategi dan program nasional pengelolaan terumbu karang di Indonesia
142 Naskah Kebijakan, Strategi dan Program Nasional Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia
143 Pembudidayaan dan Manajemen Kesehatan Ikan Kerapu
144 Penyelenggaraan dekonsentrasi (PP No. 39 Th. 2001) dilengkapi dengan PP No. 52 Th. 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, PP No. 105 Th. 2000 Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah, PP No. 106 Th. 2000 pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
145 Petunjuk pelaknsaan jabatan fungsional pengawas benih ikan
146 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan
147 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan: Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: SKB.53/MEN/2001 Nomor: 40 Tahun 2001
148 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit ikan: Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: SKB.54/MEN/2001 Nomor: 41 Tahun 2001
149 Pokok-Pokok Pemaparan Ketua harian Dewan maritim Indonesia Dalam Acara Dengar Pendapat Dengan DPR-RI Tanggal 20 Februari 2001
150 Prosiding Buku I Hasil Rumusan
151 Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia
152 Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta, 24-26 Januari 2001 Pelaksanaan Program Pembangunan Departemen Kelautan & Perikanan 2001: Oleh Kepala Biro Perencanaan dan KLN :Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta, 24-26 Januari 2001
153 Rapat Kerja Teknis Hotel Raddin, Jakarta, 24-26 Januari 2001 Program Kerja & Kegiatan Operasional Ditjen Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
154 Rencana Tata Ruang Kelautan Kabupaten Bengkayang
155 Riset Kelautan dan Perikanan Indonesia
156 Riset Kelautan dan Perikanan Indonesia
157 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
158 Strategi pemberdayaan daerah dalam kontek otonomi : Visi sosial, ekonomi dan budaya legislatif-Eksekutif DIY
159 Studi tarif pemanfaatan sumberdaya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia oleh kapal asing (draft laporan akhir)
160 Usaha kecil, penanaman modal asing dalam perpektif perdagangan internasional
161 UUD RI 1945 Setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001
162 Catatan Rapat Lokakarya Konsultasi Publik dan Rapat Kerja Pertama Tim Kecil Bagi Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu
163 Garis-garis besar haluan negara GBHN 1999-2004 TAP MPR No. IV/MPR/1999 dilengkapi dengan susunan lengkap anggota kabinet gotong royong 2001-2004
164 General Guidelines on the sustainable and community-based management of small islands
165 Gerakan ciliwung bersih dan kepedulian sumber daya kelautan: agenda menuju kelangsungan peri kehidupan melalui makna air bersih
166 Glosarium Perikanan
167 Himpunan kasus-kasus kewarganegaraan Republik Indonesia (Buku II)
168 Himpunan Kesepakatan dan Kerjasama (Buku 10)
169 Himpunan Surat Keterangan Wasiat Terdaftar Pada Pusat Pendaftaran Wasiat Tahun 1998-2001
170 Intecoreef
171 Ketentuan Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan
172 Naskah Akdemis RUU Tentang Penggunaan Dan Perlindungan Lambang Palang Merah
173 Penataan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2002
174 Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara Petunjuk Pelaksanaan Lelang: Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
175 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
176 Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
177 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang dana perimbangan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
178 Regulasi antidumping di bawah bayang-bayang pasar bebas
179 Rencana Strategis PembangunanKelautan dan Perikanan 2001-2004
180 Sambutan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan rapat koordinasi nasional Departmen Kelautan dan Perikanan tahun 2002
181 Sistem Pembinaan Sikap dan kepribadian Taruna
182 Standar pelayanan minimal kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian
183 Anak Desa Penantang Zaman: Biografi Singkat Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa
184 Booklet pengawasan jasa kelautan
185 Case Study Developing the Indonesia Sea Partnership Program
186 CD-ROM Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan
187 CD-ROM pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat
188 Contoh dokumen dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat di Sulawesi Utara
189 Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Persisir Terpadu
190 Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1997-2003)
191 Dinamika Pebangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2000-2003
192 Direktori lembaga keuangan mikro sektor perikanan, kelompok nelayan dan pembudidaya
193 Dokumen Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RUU PWP-PPK)
194 Himpunan Nama-Nama Orang yang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 JO Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Buku II
195 Himpunan Nama-Nama Orang yang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 JO Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Buku III
196 Himpunan Oerang-Orang yang Melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia
197 IDRL: International disaster response laws, principles and practice: reflections, prospects, and challenges
198 Institutional Development Ministry of Marine Affairs and Fisheries
199 Katalog Abstrak Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)"
200 Kertas posisi kelompok Kerja ornop Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Pokja Ornop PA-PSDA): pertahanan dan jalankan mandat-mandat yang terkandung di dalam Tap. MPR No. IX/2001
201 Korespondensi Saintifik Dalam Bahasa Inggris
202 Law of the republic of Indonesia Number 32 of 2002 Concerning Broadcasting
203 Mahkamah Konstitusi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2003
204 Mengkaji Kembali Pokok-pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
205 Naskah Rancangan Undang-undang Tentang Kelautan dan Draft Rancangan Undang-undnag (RUU) Republik Indonesia Tentang Kelautan
206 Pembelajaran dari Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia: Learning from the world of coastal management in Indonesia: Penyajian Pengalaman dan Koleksi Dokumen Proyek Pesisir
207 Pembelajaran dari Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia: Learning from the world of coastal management in Indonesia: Penyajian Pengalaman dan Koleksi Dokumen Proyek Pesisir
208 Pengembangan Kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan: studi kasus pengembangan pelabuhan perikanan
209 Penjabaran dan Penjelasan Unsur-unsur Pasal Pidana Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
210 Penyusunan Standar Pelayanan Publik
211 Petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan proyek
212 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal
213 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan
214 Petunjuk teknis skim modal kerja (SMK) bagi pembudidaya ikan skala rumah tangga
215 Profile and Directory of Marine and Fisheries Companies in Indonesia 2003
216 Prosiding Semi-Loka Aplikasi Teknologi Pakan dan Peranannya Bagi Perkembangan Usaha Perikanan Budi Daya
217 Protokol perubahan pada konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata internasional (protokol I dan bukan internasional (protokol II)
218 Register 2003
219 Reversing Environmental Degradation Trends in The South China Sea and Gulf of Thailand
220 Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2001
221 Studi Kasus pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyrakat di Sulawesi Utara
222 The Art of HRD: Developing Management Skills: Techniques for Improving Learning & Performanca / Meningkatkan Ketrampilan manajemen: Teknik-teknik meningkatkan pembelajaran dan kinerja
223 The Art of HRD: Managing People: a practical guide for line managers/Mengelola Karyawan Buku Wajib Bagi Manjer Lini
224 The Art of HRD: Reward Management a handbook of remuneration strategy and practice/ manajemen imbalan strategi dan praktik remunerasi Buku kedua
225 The Art of HRD: the Power of Empowerment : release the hidden talents of your employees
226 Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Cetakan Pertama
227 Advances in Grouper Aquaculture
228 Buku Petunjuk Penataran Kader Pembinaan Sumber Daya Alam/Sumber Daya Buatan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara
229 Capacity Building Program On The Implementation Of The WTO Agreements In Indonesia (Trips Component)
230 Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan dan terpercaya
231 Dampak ratifikasi konvensi Transnational Organized Crime (TOC)
232 Delegate Handbook: People and Nature only One world
233 Direktori Data Kelautan Nasional
234 Hasil Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Depatemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003
235 Indonesian Fisheries 2004
236 IPTEK Kelautan dan Perikanan Masa Kini
237 Kabinet Indonesia bersatu 2004-2009
238 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dilengkapi Undang-Undang Tentang Protokol, Tata Cara peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilu Tahun 2004, Pedoman Penyusunan peraturan Tata Tertib DPRD
239 Law of the republic of Indonesia No. 31 of 2004 Concerning Fisheries (Indonesian-English Version)
240 Mendukung dan Memfasilitasi Pembangunan Kelautan dan perikanan
241 Menterjemahkan otonomi daerah tanpa basa basi (pokok-pokok pikiran Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa)
242 Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi kedua)
243 Money Politics Dalam Pemilu
244 Orasi pengukuhan Ahli Peneliti Utama bidang pascapanen perikanan : Prospek Pengembangan produk baru dari limah hasil perikanan sebagai bahan baku sekunder
245 Orasi pengukuhan Ahli Peneliti Utama : Kekerangan (Bivalvia) sebagai sumber daya hayati laut dalam perspektif marikultur
246 Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Pascapanen Perikanan: Prospek Pengembangan produk Baru dari Limbah Hasil Perikanan Sebagai bahan Baku Sekunder
247 Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia
248 Penyaluran, pengembalian, perguliran dana penguatan modal dan kelembagaan
249 Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana
250 Petunjuk teknis Backoofice website KKP
251 Profil Badan Riset Kelautan dan Perikanan
252 Profil Pulau-Pulau Kecil di Indonesia: Jilid 3
253 Profil pulau-pulau kecil pulau Yoi: Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara
254 Project and Technical Assistance Proposal
255 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam BERITA NEGARA Tahun 2004
256 Putusan Perkara nomor 072-073/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945
257 Register 2004
258 Risk Asessment and Hazard Analysis: Creating a sfer South African Fishing Industry
259 Satu Tahun MK Mengawal Konstitusi Indonesia: Buku II laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004
260 Semi Loka: Paradigma Baru Pengelolaan Perikanan Yang Bertanggung Jawab Dalam Rangka Mewujudkan Kelestarian Sumberdaya dan Manfaat Ekonomi Maksimal
261 Sikap Kerja 5 S
262 Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2002
263 Strategi Peningkatan Konsumsi Ikan di Indonesia
264 Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang di Indonesia
265 At-Tadzkirah : Bekal menghadapi kehidupan abadi (jilid 1)
266 At-Tadzkirah : Bekal menghadapi kehidupan abadi (jilid 2)
267 Batas-Batas Maritim : Indonesia-Negara Tetangga
268 Buku organisasi dan tata kerja Departemen energi dan sumber daya mineral
269 Data teknis : kajian organisasi, tugas dan fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan
270 Direktori 2004-2005: Petunjuk Keanggotaan Asosiasi Advokat Indonesia
271 Direktori Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
272 Draft Kebijakan Kelautan Indonesia
273 Draft Kebijakan Kelautan Indonesia
274 Draft Konsep Kebijakan Kelautan Indonesia: Kajian dan pengembangan gagasan dalam rangka implementasi wawasan nusantara
275 Hasil notulen rapat pembahasan rumusan RPP tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
276 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan kayu Secara ilegal di kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
277 Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia
278 Kamus Inggris Indonesia an English-Indonesian Dictionary
279 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan
280 Kamus Politik edisi baru
281 Keanggotaan Indonesian dan kontribusi pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi internasional
282 Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Presisten: Stockholm Convention on Presistent Organic Pollutants (POPs)
283 Legal opinion : aktualisasi teoretis & Empirisme
284 Lembeh Survei Potensi Wisata Berbasis Masyarakat Buku 3
285 Mengawal Hak Konstitusional Rakyat
286 Menuju Keterpaduan Pengelolaan Teluk Balikpapan
287 Naskah Akademik Kawasan konservasi Laut Selat Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
288 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
289 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap (PP Nomor 47 tahun 2005) & Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (PP nomor 48 tahun 2005)
290 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No.22 Tahun 2005) dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No.23 Tahun 2005)
291 Pendanaan konservasi kelautan: pedoman dasar bagi Indonesia cara mendapatkan dan memanfaatkan dana untuk meningkatkan konservasi kelautan=marine conservation financing: primer for Indonesia ways to seek and spend funds to improve marine conservation
292 Pendataan kasus dan penyusunan dokumen tahun 2005
293 Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia
294 Persepektif keterpaduan dalam penataan ruang darat-laut: merajut inisiatif lokal menuju kebijakan nasional
295 Perspektif strategi pembangunan perikanan Indonesia (2005-2010)
296 Perum Prasarana Perikanan Samudera Laporan Triwulan I Tahun 2005
297 Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi
298 Peta daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) 2005
299 Petunjuk pemasangan transmitter dan penggunaan website vessel monitoring system (VMS) edisi I
300 Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005
301 Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 & Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
302 PIC Konvensi Rotterdam
303 Profil Balai Karantina Ikan Polonia
304 Profil Desa-desa Pesisir Di Sekitar Kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur
305 Profil Sumberdaya Pesisir dan Laut Kabupaten Penajam Paser Utara
306 Profil Sumberdaya Pesisir dan Laut Kabupaten Penajam Paser Utara
307 Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia
308 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara pengujian UU Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan
309 Rencana Strategis Pembagunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2005 - 2009
310 Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Teluk Bintuni, Papua
311 Ringkasan Eksekutif Naskah Akademik Kawasan Konservasi Laut Selat Lembeh, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara
312 Ringkasan Eksekutif: Kemajuan dan Pembelajaran dalam Penatakelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia
313 SANKRI: Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku III: landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara
314 Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat
315 Smart in Leadership: Belajar dari kesuksesan pemimpin top dunia
316 South east asia sea grant round table and coastal hazard workshop
317 Statistik Ekspor Hasil Perikanan 2004
318 Statistik Impor Hasil Perikanan 2004
319 Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2004: Indonesian Aquaculture Statistics 2004
320 Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2003: Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2003
321 Strategi pengelolaan dan pengendalian penyakit KHV: suatu upaya pemecahan dalam pembudidayaan ikan air tawar
322 Studi Kasus Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu
323 Summary: South East Asia Sea Grant Round Table and Coastal Hazards Workshop
324 Tata Cara Pelunasan Bea Materai
325 Tata Cara penghapusan piutang negara/daerah dan pinjaman daerah
326 Teknik Pengambilan Keputusan
327 Teknik Perundang-Undangan di Indonesia
328 Tip dan Trik : Meningkatkan efisiensi, ptoduktivitas dan profitabilitas
329 Bibliografi Administrasi Negara
330 Contract Agreement Departemen Kelautan dan Perikanan dan Empresa Mercantil Exportadora, S.A and CCL Peninsular, S.A, FTDI TUC Spain for Fishery Training Development In Indonesia (FTDI)
331 Demokratisasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada Secara langsung)
332 Entertainment Law
333 Glosarium kelautan dan perikanan
334 Himpunan kebijakan Lembaga Administrasi Negara tentang diklatpim I, II, III, IV dan diklat kewidyaiswaraan
335 Intisari Peraturan Perundangan karantina Ikan
336 Kajian Keragaan dan pemanfaatan lingkungan perikanan budi daya
337 Kajian Strategi Sektor Kelautan dan Perikanan ADB TA 4551-INO
338 Kajian strategi sektor kelautan dan perikanan ADB TA 4551-INO Bagian 1 Rekomendasi-rekomendasi strategi
339 Kamus Indonesia Inggris an Indonesian-English Dictionary Edisi Ketiga
340 KBLI 2005 : Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia
341 Law The Republic Of Indonesia No.31 Of 2004 Concerning Fisheries
342 Masalah perdagangan anak dan wanita berdasarkan protokol konvensi TOC
343 Media Akuakultur Volume 1 Nomor 1 Tahun 2006
344 Media Akuakultur Volume 1 Nomor 2 Tahun 2006
345 Memahami Untuk Membasmi
346 Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara
347 Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN)
348 Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan Di Laut
349 Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
350 Petunjuk pelaksanaan pembangunan SPDN/SPBN
351 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan
352 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan
353 Profil Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2006
354 Protokol tambahan pada konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata internasional (protokol I dan bukan internasional (protokol II)
355 Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 : Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945
356 Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004, Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap UUD 1945
357 Putusan Perkara nomr 065/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia terhadap UUD 1945
358 PutusanPerkara Nomor 067/PUU-II/2004 : Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945
359 Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
360 Rapat Koordinasi Pengelolaan BMKT Tanggal 6 Februari 2006: Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Asal Kapal Yang Tenggelam (PANNAS BMKT)
361 Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2005: marine and fishery statistics 2005
362 Strategi Pemeriksaan pada Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah, BUMN/BUMD dan Bendahara Negara
363 Susunan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu : UUD 1945 & Perubahannnya
364 Bitung Fisheries academy profile
365 Buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2006
366 Cutting Edge Mini-Dictionary
367 Executive summary of the Arafura and Timor Seas Expert Forum (ATSEF)
368 General Guidelines On The Sustainable And Community-Based Management Of Small Islands
369 Himpunan ketentuan umum dan tata cara perpajakan tahun 2007
370 Himpunan Pidato Menteri Kelautan dan Perikanan Januari-Juni Tahun 2006
371 Himpunan Pidato Menteri Kelautan dan Perikanan Juli-Desember Tahun 2006
372 Implementasi layanan terpadu di kabupaten/kota : studi kasus : Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen, Kota Parepare
373 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kelautan dan Perikanan
374 Jelajah Kriptologi
375 Kamus Sinonim-Antonim Bahasa Inggris
376 Kerangka acuan analisis dampak lingkungan (Ka-Andal) Pembangunan gedung mako Lantamal II Padang
377 Kertas kerja Kelompok (KKK) Optimalisasi sasaran operasi pengawasan di darat terhadap kapal perikanan di atas 30 GT di pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Bitung
378 Kewenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik
379 Know-How 8 keterampilan yang menjadi ciri pemimpin sukses
380 Korupsi dan Pembalikan beban pembuktian
381 Kumpulan Risalah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 : Bidang kekuasaan pemerintah negara
382 Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2007 concerning the management of coastal zone and small island
383 LAW of the Republic of Indonesia Number 27 of 2007 Concerning The management of Coastal Zones and Small Islands (Indonesian-English Version)
384 Media Akuakultur Volume 2 Nomor 2 Tahun 2007
385 Mengenal Hardware-software dan Pengelolaan Instalasi Komputer
386 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik
387 Pembangian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP. Nomor 38 Tahun 2007) & Organisasi Perangkat Daerah (PP. Nomor 41 Tahun 2007)
388 Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil neserta pedoman pelaksanaan
389 Penyusunan Sistem Perhitungan dan Pengukuran Beban Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
390 Penyusunan Sistem Perhitungan dan Pengukuran Beban Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
391 Penyusunan Sistem Perhitungan dan Pengukuran Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan: Data Teknis
392 Persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil beserta ketentuan pelaksanaannya
393 Petunjuk Pelaksaan Penyalur Benih Ikan Yang Diberikan Bantuan Selisih Harga
394 Pokok Kepegawaian Edisi Lengkap 2007
395 Potret Danau di Indonesia : Peluang Pengembangan Perikanan Budidaya
396 Potret otonomi daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal
397 Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung-Sulawesi Utara
398 Program Legislasi Nasional RANCANGAN Undang-Undang Prioritas Taun 2008
399 Prosedur dan mekanisme perizinan usaha perikanan di Provinsi Papua
400 Prosiding Simposium Nasional Hasil Riset Kelautan dan Perikanan Tahun 2007
401 Sebuah kumpulan pemikiran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim: gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi, pemanasan global, dan semburan lumpur sidoarjo
402 Seni Berbicara : kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja
403 Sewindu DKP
404 Sewindu DKP Mengawal Pembagunan Negara Kepulauan
405 Standar pemeriksaan keuangan negara: peraturan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007
406 Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2006: marine and fishery statistics 2006
407 Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah
408 Regulatioins Council Regulation (EC) No. 1005/2008
409 Bajo berumah di laut nusantara
410 Dokumen usulan pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Riset Kerentanan Pesisir dan Laut (BRKPL)
411 Himpunan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
412 Indonesian Aquaculture Journal Volume 3 Number 1, 2008
413 Indonesian Aquaculture Journal Volume 3 Number 2, 2008
414 Indonesian Fisheries Book
415 Indonesian Fisheries Book 2008
416 Indonesian Fishing Ports 2008
417 Karantina Ikan: profil Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
418 KIPRAH Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 2004-2008
419 Kumpulan pidato menteri kelautan dan Perikanan 2007 Freddy Numberi
420 Management cases
421 Naskah Akademik Pengajuan Perubahan Status Loka Riset Pemacuan Stok Ikan Menjadi Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan
422 Naskah Akademik Usulan peningkatan Status Eselon dari Loka Riset Budidaya ikan Hias Air Tawar menjadi Balai Riset Budidaya Ikan Hias
423 Nota pembelaan (Pledooi) Margareth Elisabeth Tutuarima
424 Pelayanan publik dalam berita 2007
425 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
426 Peranan UKM Dalam Sektor Perikanan
427 Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 14
428 Perumusan Kebijakan Lintas Sektoral Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Perikanan, Pariwisata Bahari dan Jasa Kelautan
429 Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut
430 Perumusan Kebijakan tentang Ketahanan Wilayah laut
431 Perumusan kebijakan tentang sumberdaya manusia di bidang maritim
432 Profil Koperasi Masyarakat Pesisir Edisi 3
433 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2009
434 Prosedur dan Mekanisme Perizinan Usaha Perikanan di Provinsi Papua
435 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (Buku 1)
436 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (Buku 2)
437 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 1)
438 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 2)
439 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 3)
440 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 4)
441 Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Buku 3
442 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentangpemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Buku 1)
443 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentangpemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Buku 2)
444 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintah
445 Refleksi 2008 dan Outlook 2009
446 Sosialisasi KEPPRES No. 126 Tahun 2001
447 Sosialisasi Nilai-Nilai Kelautan
448 Usulan Eselonisasi Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Perikanan budidaya Air Tawar Menjadi Balai Riset Pemuliaan dan Bioteknologi Perikanan Pudidaya
449 (Prosedur Operasional Standard) POS
450 Analisis Beban Kerja
451 Arti Penting Analisis Dampak Peraturan Perundang-Undangan Regulatory Impact Assessment (RIA)""
452 Best practice Pemerintah daerah : inovasi kelembagaan, sistem dan prosedur kerja, pengembangan SDM aparatur dan pemantapan budaya organisasi
453 Bibliografi Perpustakaan Mahkamah Agung RI
454 Buku Praktis Bahasa Indonesia jilid 1 Edisi kedua Cetakan ke enam
455 Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2 Edisi Pertama Cetakan ke enam
456 Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014
457 Indonesia Fisheries Book 2009
458 Indonesia National Plan of Actions
459 Indonesian Aquaculture Journal Volume 4 Number 1, 2009
460 Indonesian Aquaculture Journal Volume 4 Number 2, 2009
461 Indonesian Fisheries Statistics Index 2009
462 Indonesian Fishing Ports 2009
463 Indonesian Law Journal : Legal Harmonisation Volume 3 December 2009
464 Indonesian National plan of actions: Coral triangle initiative: on coral reefs, fisheries and food security
465 Indonesian Non-Convention Vessels Standard Chapter 1-2
466 Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi
467 Legislative Drafting: Teori dan teknik pembuatan peraturan daerah
468 Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir
469 Manual Operasional Sistem Informasi Perizinan
470 Media Akuakultur Volume 4 No. 1 Tahun 2009
471 Membumikan HKI di Indonesia
472 Menas of Adaptation and Mitigation of Climate Change and Disaster at Coastal Arear and Small Island
473 Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
474 Menyiasati perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
475 Naskah Akademik Usulan Pengembangan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan KNAPP: PLM 024-INA-2008
476 Pelayanan publik dalam berita 2008
477 Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 : dalam rangka mewujudkan Pro-Poor, Pro-Job, dan Pro-Growth
478 Peran pemerintah dalam pengembangan penerapan RIA
479 Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan
480 Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung 2009: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
481 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 2009
482 Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Karantina Ikan
483 Petunjuk teknis kegiatan tugas pembantuan 2009
484 Prosedur Operasional Standard (POS)
485 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 5)
486 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 6)
487 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Buku 7)
488 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentangpemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Buku 4)
489 Refleksi tahun 2008 dan outlook tahun 2009 pembangunan kelautan dan perikanan
490 Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik
491 Sinopsis Disertasi: Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Dalam Melakukan Penangkapan ikan ramah lingkungan terhadap pengetahuan tentang penangkapan ikan ramah lingkungan
492 Sistem Informasi Mnajamen Kepegawaian
493 Sistem Prosedur Tetap Itjen DKP TA 2009
494 Sistem Prosedur Tetap Itjen DKP TA 2009
495 Standar Audit Aparat Pegawasan Intern Pemerintah & Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
496 Sumberdaya dan percepatan tertib administrasi barang milik negara : pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
497 Teknis perbanyakan benih rumput laut, Gracillaria verrucosa melalui teknik kultur jaringan
498 Tesaurus Plus Indonesia-Inggris
499 The legal order of the oceans: basic documents on the law of the sea
500 Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Melalui Inovasi
501 Birokrasi di Negara Birokratis: makna, masalah dan dekonstruksi birokrasi Indonesia
502 Bunga Rampai Kajian Kelembagaan QUO VADIS KELEMBAGAAN KECAMATAN di Era Otonomi Daerah: Analisis efektivitas kelembagaan
503 Indonesian Fisheries Book 2010
504 International Review of Administrative Science: an international journal of comparative public administration
505 Kedudukan yayasan di Indonesia : Eksistensi, tujuan dan tanggung jawab yayasan
506 Kegiatan Proyek Pembangunan Floating Storage Regasification Terminal (FSRT) Jawa Barat di Lepas Pantai DKI Jakarta dan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Oleh PT. Nusantara Regas
507 Kumpulan Hadiss Shahih Bukhari Muslim
508 MC Profesional untuk para pecinta bahasa dan untuk para pecinta entrepreneurship
509 Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal
510 Menyusun Perjanjian Kerja Bersama
511 Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah
512 Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku I : Latar belakang, proses dan hasil perubahan UUD 1945)
513 Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku II : sendi-sendi/fundamental negara)
514 Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku III : Lembaga permusayawaran dan perwakilan Jilid 2)
515 Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku IV : kekuasaan pemerintah negara jilid 1)
516 Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku IV : kekuasaan pemerintah negara jilid 2)
517 Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku Ix : Pendidikan dan kebudayaan)
518 Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku VII : Keuangan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial)
519 Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Buku VIII : Warga negara dan penduduk, HAM dan Agama
520 Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sumberdaya Perikanan dan Lingkungan (Bidang Akuakultur)
521 Organisasi dan tata kerja Kementerian energi dan sumber daya mineral
522 Pelayanan publik dalam berita 2009
523 Pembuat Komitmen, Wewenang, dang Tanggungjawabnya dalam Pelaksanaan APBN/APBD
524 Penerapan teknologi penangkapan ramah lingkungan bagi pemanfaatan sumberdaya ikan demersal dan udang: orasi pengukuhan profesor riset bidang ilmu teknologi penangkapan ikan (bidang perikanan tangkap dan teknologi penangkapan)
525 Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
526 Perihal Undang-Undang
527 Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan
528 Perumusan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan (Studi kasus rumput laut)
529 Petunjuk operasional kegiatan perogram nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan
530 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dirjen P2HP Ta. 2010
531 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Ditjen P2HP TA. 2010
532 Petunjuk Teknis Dekonsentrasi 2010
533 Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi 2010
534 Petunjuk Teknis Tugas Pembantuan 2010 Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
535 PRIMA Program Revitalisasi Integritas Mental
536 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010
537 Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
538 Reformasi birokrasi dalam berita 2010
539 Revolusi Biru dan Minapolitan : Gagasan, program, kinerja dan pemberitaan media
540 Road map reformasi birokrasi 2010-2014: peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor: 20 Tahun 2010
541 Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua
542 Sekilas WTO (World Trade Organization) Edisi keenam
543 Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 100/PMK.02/2010 & Petunjuk Penyusun dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 104/PMK.02/2010)
544 Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2009
545 Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender
546 Sumber Daya Udang Penaeid Di Indonesia dan Alternatif Pengelolaannya Secara Berkelanjutan
547 Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance
548 Terjemahan Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)
549 Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah (SUPM KUPANG) Dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke kementerian Kelautan dan Perikanan
550 Buku Bacaan Pendidikan Kelautan Kekayaan Negeriku Negara Maritim
551 Buku bacaan pendidikan kelautan: kekayaan laut Indonesia
552 Cruise report on deep sea fisheries: index satal 2010
553 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan : Profil dan peluang jaringan usaha budidaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
554 Dokumen reformasi birokrasi : Program manajemen perubahan
555 Dokumen reformasi birokrasi : Program penguatan akuntabilitas kinerja
556 Dokumen reformasi birokrasi : Program Monitoring dan Evaluasi
557 Dokumen reformasi birokrasi : Program penataan penguatan organisasi
558 Dokumen reformasi birokrasi : Program penataan peraturan perundang-undangan
559 Dokumen reformasi birokrasi : Program penguatan pengawasan intern
560 Dokumen Reformasi Birokrasi Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
561 Dokumen Reformasi Birokrasi Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
562 Dokumen Reformasi Birokrasi Program Penataan Tata Laksana
563 Dokumen Reformasi Birokrasi Program Penataan Tata Laksana
564 Dokumen Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
565 Dokumen Utara rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) tambahan
566 Indonesian Aquaculture Journal Volume 6 Number 1, 2011
567 Indonesian Aquaculture Journal Volume 6 Number 2, 2011
568 Indonesian law Journal : Volume 4 December 2011
569 Komitmen Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Penerbitan SIPI/SIKPI Untuk Kapal perikanan Berukuran di atas 30 Samapi dengan 60 Gt kepada Gubernur
570 Lampiran : Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) tambahan
571 Lemabaran Negara Republik Indonesia
572 Modul Manajemen Kas
573 Modul Manajemen Utang dan Sistem Akuntansi Hibah
574 Modul Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Analisis Laporan Keuangan
575 Modul Sistem akuntansi keuangan, piutang PNBP
576 Modul Sisten pengendalian intern pemerintah dan reviu atas laporan keuangan
577 Naskah Akademik Pengalihan Pengelolaan SUPM Kupang dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan
578 Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
579 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas
580 Petunjuk Teknis budidaya multitropik terintegrasi (udang windu, nila, rumput laut, dan tiram)
581 Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat PUMP dan PUGAR
582 Primadona Etalase Industri Wisata Bahari
583 Profil Anak Indonesia 2011
584 Profil Balai Diklat Aparatur Sukamandi: menuju balai yang religi
585 Profil Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
586 Protokol Seleksi varietas bibit unggul rumput laut
587 Refleksi dan Outlook 2011
588 Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
589 Safver project dalam pengentasan kemiskinan: proyek pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan
590 Sistem Penyelesaian Sengeta WTO
591 Sistem penyelesaian sengketa WTO
592 Sistem politik Indonesia: kesetabilan, peta kekuatan politik dan pembangunan
593 Statistik Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Ekspor- Impor Setiap Provinsi di Indonesia 2003-2009
594 Strategi Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim (Inpres Nomor 5 Tahun 2011)
595 Terumbu Karang dan Perubahan Iklim
596 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tetang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Perspektif Akademisi dan Praktisi
597 Wayang sebagai media komunikasi tradisional dalam diseminasi informasi
598 Wayang sebagai media komunikasi tradisional dalam diseminasi informasi
599 2012 Annual Report
600 Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 1999
601 Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2012
602 Efektifitas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
603 Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien
604 Informasi Faktor Jabatan Struktural dan Fungsional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu
605 Kode Etik dan Perilaku Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan
606 Masalah Aktual di Bidang Cyberlaw
607 Materi evaluasi peraturan perundangan-undangan dengan tema Kebijakan kementerian kelautan dan perikanan dalam pengendalian mutu dan kemanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia"
608 Media Akuakultur Volume 7 No.1 Tahun 2012
609 Memantapkan Pengelolaan batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Menjamin Keutuhan Wilayah NKRI dan Kesejahteraan Masyarakat
610 Orasi Pengukuhan profesor riset bidang akuakultur: Daya dukung dan kesesuaian lahan pesisir dan laut untuk pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan
611 Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi informasi dan Komunikasi
612 Penerapan Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana terhadap Kasus-kasus Cybercrime
613 Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Smber Daya Kelautan
614 Produk Pornografi Untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
615 Program Legislasi Nasional : Rancangan Undang-Undang Priotitas Tahun 2012
616 Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
617 Sinergi Edisi I Paradigma Baru Internal Auditor Fungsi e-Audit untuk Mengawasi e-Procurement
618 Sinergi Edisi II Tahun 2012
619 Sistem Kesehatan Nasional
620 Statistik Perikanan Budidaya Indonesia: Indonesian Aquaculture Statistics No. 13 Statprod
621 Statistik Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ekspor - Impor Setiap Provinsi Seluruh Indonesia 2003-2010
622 Strategi Nasional Pecegahan Dan Pemberantasan Korupsi
623 Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi : Jangka panjang tahun 2012-2015 dan jangka menengah 2012-2014
624 The WTO Dispute Settlement Procedures : a collection of the relevant legal texts
625 Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai penyidik perikanan
626 Warta Pasar Ikan
627 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2000
628 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2001
629 Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2008
630 Berkarya Untuk Bangsa
631 Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial
632 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi
633 Himpunan Naskah kerjasama Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan swasta tahun 2012
634 Indonesian Law Journal Volume 6 November 2013
635 Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan
636 Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah
637 Keragaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 2012
638 Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS
639 Ketentuan Pidana Dalam Penerapan Bioteknologi Kesehatan
640 Klasifikasi desemal universal (Universal Decimal Classification) dan Indeks Relatif
641 Media Dirgantara Edisi Khusus November 2013
642 Metodologi Penyusunan Perundang-undangan
643 Modul Diklat Jabatan Fungsional Perancang Pertama : Bahasa Peraturan Perundang-Undangan
644 Modul Diklat Jabatan Fungsional Perancang Pertama : Moral dan Etika Perancang
645 Modul Diklat Jabatan Fungsional Perancang Pertama : Proses Litigasi Perundang-Undangan
646 Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
647 Pembenahan Administrasi Peradilan
648 Pengelolaan BUMD Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
649 Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-undangan
650 Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat
651 Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia
652 Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan
653 Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Berbasis Balanced Scorecard Level 0-2
654 Petunjuk Teknis Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
655 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
656 Program Legislasi Nasional Tahun 2012
657 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang Arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa
658 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Kesehatan (Buku 1)
659 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang Kesehatan (Buku 2)
660 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang Pemasyarakatan
661 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi (Buku 1)
662 Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi (Buku 2)
663 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang perlinudngan dan pengelolaan lingkungan hidup (Buku 1)
664 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang perlinudngan dan pengelolaan lingkungan hidup (Buku 2)
665 Proses Pembahasan Rancangan undang-undang tentang perlinudngan dan pengelolaan lingkungan hidup (buku 3)
666 Proses Penyusunan Peraturan Daerah
667 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perdagangan
668 Sebuah kumpulan pemikiran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim: gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi, pemanasan global, dan semburan lumpur sidoarjo
669 Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice
670 skah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
671 Standar Barang standar kebutuhan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Buku 2)
672 Startistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012
673 Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI), 2005-2012): Statistics of Marine Capture Fisheries by Fisheries management Areas (FMA's), 2005-2012
674 Statistik Perikanan Tangkap Di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-RI), 2005-2012 Vol 11 No 2
675 Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012 : Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2012
676 Statistik perikanan tangkap Indonesia, 2007-2012
677 Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja (PPTKIS) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
678 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD
679 Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Pangan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara)
680 Tanggung Jawab Sosial perusahaan berdimensi HAM : Tinjauan teori dan prinsip-prinsip universal dan implementasinya di Indonesia
681 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
682 Company profile PT. Starcki Indonesia
683 Dokumen kontrak Pengadaan kincir untuk UPT
684 Finalis Indonesia United Nation Public Service Award (UNPSA) 2014
685 Implementasi Pengarusutamaan gender (PUG) Kementerian Kelautan dan Perikanan
686 Indonesia Law Journal National Legal Development In The Next 5 Years To Anticipate Global and Challenges Vol 7 December 2014
687 Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Di Kapal Perikanan
688 Kebijakan Kelautan Indonesia : sebagai usulan bahan penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang kebijakan kelautan indonesia kepada Presiden RI
689 Kiprah 9 tahun Komisi Yudisial : Menjaga kehormatan meningkatkan profesionalisme
690 Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan
691 Kompensasi Bagi Pihak yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi
692 Konstan Volume VIII/Edisi 175, 16 Juni-2 Juli 2014
693 Lebih Memahami Analisis SWOT Dalam Bisnis
694 Membangun Negeri Kepulauan
695 Pengaruh Praktik Courtroom Television terhadap Indepensi Peradilan
696 Peran Serta PPNS dan Lembaga Terkait dalam Pemberantasan Pembalakan Liar
697 Petunjuk sukarela untuk menjamin perikanan skala kecil yang berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan pengetasan kemiskinan
698 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014
699 Prinsip-Prinsip Legal Dafting & Desain Naskah Akademik
700 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Taun 2014
701 Prosiding Bali Tuna Conference 2014
702 Prosiding Bali Tuna Conference 2014 Mainstreaming Sustainable Tuna Management in the Asia-Pacific""
703 Rancangan awal rencana pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019
704 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. Tentang Pelayaran
705 Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintah Otonomi Khusus Bagi Provinsi Di Tanah Papua
706 Rapat Pimpinan KKP 21 Februari 2014
707 Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan 2014
708 Sharks : Restoring The Balance
709 Sinergi: media informasi pengawasan inspektorat jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Edisi I/2014
710 Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI), 2005-2013): Statistics of Marine Capture Fisheries by Fisheries management Areas (FMA's), 2005-2013
711 Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Provinsi 2013 volume 14 No. 1
712 SUAR: Kemelut Suara Kelompok Rentan
713 Tindak Lanjut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU no. 45 Tahun 2009 (Buku 2)
714 Tindak Lanjut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU no. 45 Tahun 2009 (Buku 3)
715 Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia
716 Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia
717 Trias Politika : Inspirasi pengambil kebijakan, Edisi 01-15 Juli 2014
718 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2003
719 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2014
720 Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perdagangan Tahun 2007
721 Direktori organisasi kemasyarakatan (ormas) asing di Indonesia tahun 2015
722 Dokumen standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil (SKTPNS) jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan (PHPI) KKP
723 Efektifitas undang-undang penanaman modal dalam mendorong iklim yang kondusif di daerah
724 Hak Asasi Manusia dalam transaksi politik di Indonesia
725 Harvest Strategies Juni 2015
726 Himpunan Abstraksi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2003-2009
727 Himpunan naskah kerjasama Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan swasta tahun 2014
728 Kaleidoskop perlindungan WNI: setahun kabinet kerja
729 Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa dan Penambangan Pasir Laut (Dalam Menunjang Kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa)
730 Kerangka Acuan analisis dampak lingkungan hidup rencana kegiatan revitalisasi Teluk Benoa dan penambangan pasir laut (dalam menunjang kegiatan revitalisasi Teluk benoa) 2015
731 Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas permohonan uji materiil (Judicial Review) Permen KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan PERMEn KP nomor 2/PERMEN-KP/2015 sebagaimana terdaftar di register Mahkamah Agung
732 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015
733 Mineral dan Energi media informasi dan komunikasi Litbang energi dan sumber daya mineral Vol. 13/No. 4, Desember 2015
734 Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
735 Pengembangan sumberdaya dan teknologi hasil perikanan Teluk Bintuni
736 Perlindungan Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup
737 Profil Jabatan Fungsional Kementerian kelautan dan Perikanan 2015
738 Profil Pembangunan HAM : Bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan masyarakat adat
739 Profil Pembangunan HAM: bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan masyarakat adat
740 Sifat Ibadah Nabi (Sifat Hajj Nabi - 4)
741 Sifat Ibadah Nabi (Sifat Puasa Nabi - 2)
742 Sifat Ibadah Nabi (Sifat Zakat Nabi - 3)
743 Sinergi Peningkatan Kapasitas Itjen KKP Menuju Kelas Dunia
744 Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2014: Indonesian Aquaculture Statistics 2014
745 TRIBRATA NEWs: Media informasi POLRI No. 1 Juli 2015
746 Tunjangan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
747 A Report from the PEW Charitabele Trusts : Netting Billions : a Global Valuation of Tuna
748 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2005 dan 2006
749 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2015
750 Abtraksi Peraturan perundang-undangan bidang perdagangan tahun 2007 jilid I
751 Bunga Rampai Undang-Undang Perindustrian
752 Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 1 Jenis dan Format Naskah Dinas
753 Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 2 Penyusunan Naskah Dinas
754 Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 3 Pengolalaan Naskah Dinas
755 Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 4 Penandatanganan Naskah Dinas
756 Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 5 Pengunaan Lambang Negara, Logo, dab Cap Dinas, Serta dan Perubahan,Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Tata Naskah Dinas
757 Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Modul 6 Tata Naskah Dinas Elektronik
758 Fishery Improvement Projects
759 Fishery Trends and Abundane of Tuna Stock in The MoroGulf (Philippine Region 12), Estimates of Depletion Due to Fishing and Maximum Sustainable Yields Vol.14 No.1 Januari 2016
760 Hubungan Antarlembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
761 Indonesia Law Journal National Improving Quality of Regulation Through Deregulation to Promote Business Climate in Indonesia Vol 9 December 2016
762 Inventarisasi Regulasi bidang Kelautan dan Perikanan 2000-2016
763 Kompenium Keamanan Laut : Buku I Peraturan Perundang-undangan Tentang Keamanan Maritim di Indonesia
764 Kompenium Keamanan Laut : Buku II Profil Pelaku Keamanan Maritim dan Praktik-Praktik Terbaik Negara
765 Konserptual & Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik
766 Laut Masa Depan bangsa: produk kerjasama KKP 2014, 2015, 2016
767 Ministry of Agriculture & Rural Development Research Institue for Aquaculture No.2
768 Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut
769 Penerapan Sistem Public Private Partnership Dalam Proyek Pembangunan Energi Listrik
770 Pengembangan Lapangan-lapangan Migas Daerah Operasi Bagian Utara, Blok East Kalimantan, Perairan Selat Makassar, dan Terminal Santan Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
771 Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia
772 Warta Pengawasan Edisi V/2016
773 Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2017
774 Excellent Service: The screts of building a service organization
775 Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
776 Perencana kebutuhan barang milik negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (Buku 1)
777 Profil pelabuhan perikanan nusantara Kejawanan-Cirebon 2016
778 Abstrak Peraturan Perundang-undangan Bidang Perdagangan Tahun 2018
779 ASEAn 2025: forging ahead together
780 Executive Summary Annual report 2017
781 Laut Kita Masa depan bangsa Januari 2018
782 Memoar Sarwono Kusumaatmadja : Menapak koridor tengah
783 Memoar Sarwono Kusumaatmaja: menapak koridor tengah
784 Menulis artikel ilmiah yang komunikatif : strategi menembus jurnal akademik berprestasi
785 Pelatihan Bendahara pengeluaran APBN (Pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran)
786 Prosiding Sosialisasi peran strategis data kependudukan dalaman mewujudkan E-KKP
787 Speech of chief justice of the Republic of Indonesia on the annual report 2017
788 Abstrak Peraturan Perundang-undangan Bidang Perdagangan Tahun 2019
789 Buku simulasi : Rapat pembinaan dan informasi pengembangan SDM di lingkup Pusat Standarisasi dan sertifikasi Tahun 2019
790 Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undang di Tingkat Pusat
791 China Oceans Law Review Vol 2019 Number 1
792 China Oceans Law Review Vol 2019 Number 2 Quartely
793 China Oceans Law Review Volume 2019 Number 1 (Quarterly)
794 China Oceans Law Review Volume 2019 Number 2 (Quarterly)
795 Himpunan Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga Lingkup kementerian Kelautan dan Perikanan
796 Kinerja kerja sama antar lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan
797 Laut Masa depan bangsa : transformasi kelautan dan perikanan 2014-2019
798 Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Klutan dan Perikann Daengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tndak Pidana Perikanan
799 Prosiding Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi The Nature Conservancy
800 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2020
801 Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019
802 Regulation on trade through electronic system (E-Commerce) : Buku peraturan perdagangan melalui sistem elektronik
803 Anthology of Indonesian Law
804 Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
805 Profil Balai Diklat Aparatur Sukamandi Menuju Balai yang Religi
806 Qingdao - Marine Science & Technology City
807 Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
808 Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan kelautan Indonesia
809 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005
810 Suaka Alam perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya : Raja Ampat Syurga yang terancam
811 Taman Wisata perairan Kepulauan Kapoposang : Eksotisme Kapoposang
812 Taman Wisata perairan Kepulauan Padaido : Pesonan alam bahari yang tak terlupakan
813 VMS Sebagai Sarana Pengawasan Dalam pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
814 Wisata selam Taman wisata perairan Gili Matra (Meno, Anyer, Trawangan), Nusa Tenggara Barat
815 Kemajuan dan Pembelajaran dalam Penatakelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia
816 Petunjuk Tekis Kegiatan Dekonsentrasi 2009