No | Judul | Detail |
---|---|---|
1 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Hasil Penelaahan Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Benih, Calon Induk, dan Induk Ikan | |
2 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 | |
3 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 | |
4 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan | |
5 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
6 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
7 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2022 tentang Jenis Hasil Perikanan Tertentu yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Tempat Pemasukan Komoditas Perikanan dan Tempat Pemasukan Komoditas Pergaraman | |
8 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
9 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak | |
10 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panjang Provinsi Jawa Tengah | |
11 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Karang Jahe Provinsi Jawa Tengah | |
12 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Karang Jeruk Provinsi Jawa Tengah | |
13 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Capungan Banggai (Pterapogon Kauderni) Tahun 20222-2024 | |
14 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Sidat (Anguilla Spp.) Tahun 2022-2024 | |
15 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Liukang Tangaya Provinsi Sulawesi Selatan | |
16 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Liukang Tupabbiring Provinsi Sulawesi Selatan | |
17 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 | |
18 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum, Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Umum, data Statistik, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
19 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Babar Provinsi Maluku | |
20 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pejabat Penentu Kualitas Piutang di Lingkungan | |
21 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk (Tenualosa Macrura dan Tenualosa Ilisha) Tahun 2022-2024 | |
22 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu Tahun 2022-2024 | |
23 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – Tahun 2024 | |
24 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Harga Acuan Ikan untuk Penghitungan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan | |
25 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tim Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan | |
26 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tim Teknis Percepatan Penangkapan Ikan Terukur | |
27 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dewan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Pelatihan Ddan Penyuluhan Perikanan Tegal dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo | |
28 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan | |
29 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 | |
30 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 | |
31 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur | |
32 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina | |
33 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
34 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Geopark Belitong | |
35 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
36 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut | |
37 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan | |
38 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara | |
39 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Balabalakang Provinsi Sulawesi Barat | |
40 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara | |
41 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tim Persiapan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera | |
42 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tim Audit Tata Ruang Laut Tingkat Pusat | |
43 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerima Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan | |
44 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Pelabuhan Benjina Sebagai Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah | |
45 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut | |
46 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Subjejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan | |
47 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pelabuhan Tual Sebagai Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah | |
48 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Desa Wisata Bahari | |
49 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang untuk Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu | |
50 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku | |
51 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua | |
52 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan | |
53 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
54 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku | |
55 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat | |
56 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat | |
57 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau | |
58 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut | |
59 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Tanjung Palas Timur di Provinsi Kalimantan Utara | |
60 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Binusan dan Pulau Sinelak Provinsi Kalimantan Utara | |
61 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tim Integrasi Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Nasional | |
62 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
63 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
64 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelepasan Udang Galah Sijawa | |
65 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tim Penyiapan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Sektor Kelautan dan Perikanan | |
66 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 | |
67 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
68 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2O22 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia | |
69 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau | |
70 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta | |
71 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya | |
72 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengembangan Budidaya Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei) Berbasis Kawasan | |
73 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 | |
74 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | |
75 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Jenis Ikan dalam Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna And Flora | |
76 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jejaring Perbenihan Nasional | |
77 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 | |
78 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Implementasi Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru | |
79 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2022 | |
80 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon Pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia | |
81 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Romang Provinsi Maluku | |
82 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Mdona Hiera, Lakor, Moa, dan Letti Provinsi Maluku | |
83 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Damer Provinsi Maluku | |
84 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku | |
85 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat | |
86 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pangandaran Provinsi Jawa Barat | |
87 | PENUTUPAN AKSES PENANGKAPAN IKAN BAGI NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA | |
88 | PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENERBANGAN DI INDONESIA ATAS MASALAH PENUNDAAN (DELAY) | |
89 | KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN | |
90 | PERBANDINGAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN PADA SAAT PENYUSUNAN DISERTASI OLEH A. HAMID S. ATTAMIMI DENGAN PADA SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 | |
91 | PENGUNDANGAN PERATURAN MENTERI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 51 P/HUM/2019 | |
92 | ANALISIS HUKUM TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM ILLEGAL FISHING | |
93 | TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF PERAIRAN NATUNA OLEH NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | |
94 | NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE | |
95 | PENYEDERHANAAN PERIZINAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN | |
96 | PERBANDINGAN KONSEP NEGARA HUKUM | |
97 | THE DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL IN INDONESIA AFTER ENACTMENT 2014 GEOTHERMAL LAW: DOES IT STILL NEED LEGAL ADJUSTMENTS? | |
98 | HUMAN RIGHTS PROTECTIONS FOR INDIGENOUS PEOPLES IN INDONESIA IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING INTERNATIONAL CLIMATE CHANGE COMMITMENTS | |
99 | RI-Philippine Cooperation in Fighting Illegal Fishing | |
100 | Burning and/or Sinking Foreign Fishing Vessels Conducting Illegal Fishing in Indonesia |