JDIH KKP

Peraturan Terbaru

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, JDIH KKP menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi dan ditangani langsung oleh Sub Bagian Perjanjian, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum.

Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Perjanjian, Dokumentasi, dan Informasi Hukum, yaitu melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan perjanjian nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan dan alih media dokumen hukum, penerbitan naskah dan publikasi hukum, pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan koleksi, penyebarluasan informasi hukum, serta bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 juga telah membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:  60/KEPMEN-KP/SJ/2018    tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Tim JDIH KKP adalah perwakilan dari masing-masing Unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, JDIH KKP menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi dan ditangani langsung oleh Sub Bagian Perjanjian, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum.

Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Perjanjian, Dokumentasi, dan Informasi Hukum, yaitu melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan perjanjian nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan dan alih media dokumen hukum, penerbitan naskah dan publikasi hukum, pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan koleksi, penyebarluasan informasi hukum, serta bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 juga telah membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:  60/KEPMEN-KP/SJ/2018    tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Tim JDIH KKP adalah perwakilan dari masing-masing Unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.