Penyelenggaraan dekonsentrasi (PP No. 39 Th. 2001) dilengkapi dengan PP No. 52 Th. 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, PP No. 105 Th. 2000 Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah, PP No. 106 Th. 2000 pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Petunjuk pelaknsaan jabatan fungsional pengawas benih ikan

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan: Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: SKB.53/MEN/2001 Nomor: 40 Tahun 2001

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit ikan: Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: SKB.54/MEN/2001 Nomor: 41 Tahun 2001

Pokok-Pokok Pemaparan Ketua harian Dewan maritim Indonesia Dalam Acara Dengar Pendapat Dengan DPR-RI Tanggal 20 Februari 2001

Prosiding Buku I Hasil Rumusan

Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia