Jenis Dokumen : Peraturan Menteri
Nomor : 08/PERMEN-KP
Tahun : 2020
Judul : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/PERMEN-KP Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
T.E.U : Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Singkatan Jenis : PERMEN
Tempat Terbit : Jakarta
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2020
Tanggal Pengundangan : 27 Maret 2020
Subjek : PENDELEGASIAN KEWENANGAN - PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Status : Berlaku
Sumber : BN 2020 (292): 10 hlm
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara
Keterangan :

Mencabut:

a.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan surat Izin Usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;

b.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

c.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1302), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan;

d.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1869), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point;

e.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1772), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan dan surat keterangan teknis impor pakan dan bahan baku pakan ikan;

f.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1773), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara;

g.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1874), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri;

h.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, sertifikat pendaftaran obat ikan, dan surat keterangan pemasukan/pengeluaran bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan;

i.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 408), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat instalasi karantina ikan;

j.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598), terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan.

 

File : 1 Kali Unduh
QRcode : -
Preview :
Copy Tautan :