Biro Hukum KKP Raih Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK pada Rakerwas Itjen KKP 2026
Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menorehkan capaian membanggakan dengan diraihnya penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) KKP sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi unit kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 5 Februari 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari III. Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum KKP sebagai representasi seluruh jajaran yang telah berperan aktif dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Biro Hukum.
Predikat Zona Integritas Menuju WBK merupakan wujud pengakuan atas upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Biro Hukum dinilai berhasil mengimplementasikan berbagai area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu unsur penting yang mendukung capaian tersebut adalah optimalisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KKP. Sebagai layanan yang dikelola Biro Hukum, JDIH KKP berperan strategis dalam menyediakan akses informasi hukum yang transparan, mudah diakses, dan akuntabel bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan internal. Penguatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIH menjadi bagian integral dalam penilaian pembangunan WBK, khususnya pada aspek transparansi dan kualitas layanan publik berbasis digital.
Capaian ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh pegawai Biro Hukum untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat peran hukum sebagai fondasi tata kelola pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan. Ke depan, Biro Hukum berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk pengembangan JDIH KKP, guna mendukung terwujudnya birokrasi KKP yang bersih, efektif, dan melayani.
