Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman strategis pengembangan standar kompetensi kerja di sektor kelautan dan perikanan. Regulasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan ketersediaan SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan sesuai kebutuhan dunia usaha serta perkembangan teknologi. Rencana induk ini tidak hanya mengatur arah kebijakan, tetapi juga memuat kerangka kerja lengkap mulai dari acuan normatif hingga rekomendasi pelaksanaan penyusunan SKKNI.

Penyusunan rencana induk ini mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sistem pelatihan kerja nasional, serta kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI). 

Acuan normatif tersebut memastikan SKKNI sektor kelautan dan perikanan selaras dengan kebijakan nasional pengembangan SDM, sistem sertifikasi kompetensi, serta standar kerja yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dengan dasar hukum yang kuat, standar yang dihasilkan memiliki legitimasi dan daya guna tinggi dalam dunia pendidikan, pelatihan, dan industri.

Metode penyusunan SKKNI dilakukan secara sistematis dan partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan kompetensi, perumusan unit kompetensi, validasi bersama pemangku kepentingan, uji publik, hingga penetapan. Proses ini melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha dan industri, akademisi, asosiasi profesi, serta lembaga sertifikasi, sehingga standar yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil lapangan kerja. Pendekatan berbasis kebutuhan industri menjadi kunci agar SKKNI tidak hanya bersifat administratif, tetapi aplikatif.

Permen ini memuat peta jalan (roadmap) pengembangan SKKNI sektor kelautan dan perikanan yang disusun secara bertahap dan terarah. Peta jalan tersebut memetakan bidang-bidang prioritas, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan pasar kerja, serta target penyusunan standar pada setiap periode. Dengan peta jalan ini, pengembangan SKKNI menjadi terencana, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Rencana induk juga merinci program pengembangan SKKNI, termasuk tahapan penyusunan, revisi, hingga harmonisasi standar kompetensi. Setiap program dilengkapi dengan rencana kebutuhan anggaran serta jadwal pelaksanaan yang terstruktur. Hal ini bertujuan agar proses pengembangan standar kompetensi berjalan efektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi perencanaan dan pengelolaan sumber daya.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan SKKNI didukung oleh struktur organisasi yang jelas, melibatkan unit kerja teknis di lingkungan KKP, tim perumus, pakar kompetensi, serta pemangku kepentingan terkait. Pembagian peran ini memastikan setiap tahapan penyusunan standar memiliki penanggung jawab yang jelas, koordinasi yang efektif, serta hasil yang berkualitas.

Permen ini juga memuat rekomendasi pelaksanaan yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, pemutakhiran standar secara berkala, integrasi dengan sistem sertifikasi kompetensi, serta penguatan pemanfaatan SKKNI dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, SKKNI tidak hanya menjadi dokumen standar, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan.

Melalui Permen KP Nomor 16 Tahun 2025, KKP menegaskan komitmennya membangun ekosistem standar kompetensi yang terarah, adaptif, dan berbasis kebutuhan industri, demi menciptakan SDM kelautan dan perikanan yang unggul, profesional, dan berdaya saing global.

Dokumen lengkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Kelautan dan Perikanan dapat diunduh pada tautan berikut: https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6866