Rapat dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Perencanaan, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, unit kerja sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta JDIH Kota Bogor.

Rapat ini diselenggarakan sehubungan dengan Pusat JDIH Nasional (JDIHN), Kementerian Hukum dan HAM mengubah rincian indikator penilaian JDIH tahun 2024 sehingga perlu keselarasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH KKP dengan indikator penilaian JDIH terbaru.

Jonny Pesta Simamora, S.IP., M.Si., Kepala Pusat JDIH Nasional menyampaikan Kebijakan JDIHN Tahun 2024, dilanjut oleh Ibu Claudia Valeriana Gregoriua, Penerbitan Ilmiah Ahli Muda, menyampaikan petunjuk teknis penilaian pengelolaan JDIH tahun 2024.

Semoga dengan adanya rencana aksi yang telah disusun, pengelolaan JDIH KKP dapat terlaksana lebih sistematis, terstruktur, dan masif.