Selasa, 23 Januari 2023, Biro Hukum KKP menyelenggarakan rapat koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel Ibis Style Bogor Pajajaran, Bogor, Jawa Barat.

Rapat yang dibuka dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum KKP ini diselenggarakan karena adanya petunjuk teknis penilaian pengelolaan JDIH tahun 2024 Nomor PHN.HN.03.05.87, sehingga perlu pemahaman terkait petunjuk teknis tersebut dan fokus JDIH Nasional pada tahun 2024 kepada pengelola JDIH KKP. 

Peserta rapat yang hadir yaitu perwakilan dari Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, unit kerja sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta JDIH Kota Bogor dan JDIH Kabupaten Bogor. 

Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si., Kepala Pusat JDIH Nasional menyampaikan perkembangan JDIH Nasional terkini dan persiapan pengelolaan JDIH tahun 2024, dilanjut oleh Bapak Diden Priya Utama, Pranata Komputer Ahli Muda, menyampaikan petunjuk teknis penilaian pengelolaan JDIH tahun 2024.  

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi media sharing knowledge antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan informasi dan kondisi JDIH masing-masing, serta mendapatkan arahan dan masukan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina JDIH Nasional untuk menyempurnakan JDIH.