Logo
Logo
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah JDIH
    • Visi dan Misi
    • Dasar Hukum
    • Standar Operasional Prosedur
    • Organisasi
    • SDM Pengelola
    • Standar Pelayanan
    • Maklumat Pelayanan
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan Perundang-undangan
    • Monografi
    • Artikel
    • Putusan Pengadilan
    • Dokumen Hukum Lain
      • Perjanjian
      • Dokumen Hukum Langka
      • Peraturan Berbahasa Asing
  • Informasi Lain
    • Sistem Informasi Batas Maritim Negara Indonesia
      • Peta Interaktif
      • Video Edukasi Hukum Laut
      • About
    • Multimedia Interaktif
    • Glosarium
    • Advokasi Hukum
  • Survei
    • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kualitas Pelayanan
  • Masuk

Berita

...
Peringatan 40 Tahun UNCLOS dan Hari Nusantara dengan Tema "Hari Nusantara dan Ekonomi Biro: Refleksi 40 Tahun UNCLOS"
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengadakan Seminar Perayaan 40 Tahun United Nations Convention on the Law of the Sea bertajuk “Hari Nusantara dan Ekonomi Biru: Refleksi 40 Tahun UNCLOS” pada Senin (12/12) di Pandawa Room, Swiss-Bell Boutique Hotel Yogyakarta.

Seminar ini diselenggarakan dalam rangka menjadikan Hari Nusantara dan Deklarasi Djuanda sebagai momen untuk melakukan refleksi di masa lalu dan identifikasi tantangan di masa yang akan datang terkait pelaksanaan hukum laut dari para ahli serta meningkatkan awareness dan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaksana pemerintahan dan masyarakat umum terkait Deklarasi Djuanda, Hari Nusantara, hukum laut, serta isu-isu di bidang kelautan dan perikanan.


Seminar ini dibuka dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.  

Sesi pertama pada acara ini diisi dengan pemaparan materi dan tanya jawab mengenai “Sejarah Deklarasi Juanda, Perjuangan Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, serta Kondisi Implementasi UNCLOS pada Saat Ini”. Sesi ini dimoderatori oleh Dr. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan pembicara yang megisi pada sesi ini terdiri dari
L. Amrih Jinangkung, S.H., L.LM., selaku Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI yang memaparkan materi mengenai “Isu Kelautan dan Ekonomi Biru di G20: Prioritas Kebijakan Luar Negeri ke Depan”, Prof. Hasjim Djalal, M.A., selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjajaran membawakan materi “Indonesia dan 40 Tahun UNCLOS”, Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp.A(K)., selaku tokoh pemerhati isu kemaritiman Indonesia menyampaikan materi tentang “Indonesia dan 65 Tahun Deklarasi Djuanda”, Prof. Stuart Kaye selaku Director of ANCORS, University of Wollongong, dengan tema pembahasan “The Reflection of UNCLOS and its Nexus with Blue Economy”, dan Laksamana Pertama Kresno Buntoro, Ph.D. selaku Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia menyampaikan materi mengenai “UNCLOS dan Penegakan Hukum di Laut: Tantangan dan Harapan ke Depan”.

Sesi kedua acara ini diisi dengan talkshow dan diskusi bertema “Tantangan UNCLOS Di Masa Yang Akan Datang”. Sesi ini dimoderatori oleh I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D.  selaku Dosen Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM dengan Pembicara terdiri dari
Zaki Mubarok, Ph.D., selaku Koordinator Hukum Laut dan Perjanjian pada Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tema pembahasan “Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan UNCLOS”, Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan tema pembahasan “Refleksi 40 Tahun UNCLOS dan Indonesia: Kekosongan Hukum di Indonesia”, Prof. Dr. Marsudi Triatmojo, S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum UGM dengan tema pembahasan “Peran Lembaga Pendidikan dalam Mempersiapkan Para Ahli Hukum Laut”.

Seminar Perayaan 40 Tahun UNCLOS ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran serta pengetahuan peserta terkait perlindungan laut dan senantiasa memperhatikan isu-isu hukum laut agar senantiasa terjaga kelestariannya.

Tautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

JDIH Nasional

JDIH BPHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional

peraturan.go.id

Kontak Kami

BIRO HUKUM - KKP

Gedung Mina Bahari IV Lt 14 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat

08561250293

08561250293

(021) 3520340

(021) 3520340 (Fax)

jdih@kkp.go.id

Media Sosial


Aplikasi Mobile

image

© Copyright Pusdatin KKP 2022.