Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau dari kementerian lain/lembaga lain/pemerintah daerah untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi.

dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu pedoman umum pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. 

dalam rangka penyamaan persepsi dan keseragaman dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan, serta menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan petunjuk teknis jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan dan angka kreditnya

dalam rangka penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, perlu menyusun perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran lingkup urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, perlu melimpahkan dan menugaskan sebagian urusan Pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka tugas pembantuan, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, terdapat daerah penerima anggaran tugas pembantuan yang menyatakan tidak sanggup melaksanakan kegiatan, serta menyebabkan pergeseran alokasi anggaran 

dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan menjamin kelancaran, serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun standar operasional prosedur, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

untuk lebih memberikan jaminan mutu dan keamanan ikan konsumsi hasil pembudidayaan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan

dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dalam rangka efektivitas serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pungutan perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan

dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, perlu dana alokasi khusus guna membantu membiayai kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dalam rangka kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan

dalam rangka melaksanakan tugas dan menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan perlu menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan serta mendorong tercapainya pelaksanaan program strategis oleh seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan penyelesaian penuh dan untuk mengatasi sumbatan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan program strategis pembangunan kelautan dan perikanan oleh unit kerja Menteri

 sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan

dalam rangka penatakelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagai aset negara, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang bernilai tinggi perlu dilakukan pembenahan pengelolaan yang komprehensif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

dalam rangka penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019

guna   meningkatkan   terwujudnya   good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan   secara   profesional   dan   bertanggung jawab  diperlukan  adanya  pejabat  pengelola  anggaran yang kompeten, dalam rangka menetapkan pejabat pengelola anggaran yang kompeten di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mengakomodir kebutuhan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal  9 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

 Untuk pelaksanaan penilaian jabatan fungsional statistisi dan angka kreditnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi perizinan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan dampak penghentian sementara (Moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap, perlu dilakukan perpanjangan atas penghentian sementara (Moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Bahwa pembangunan sector kelautan dan perikanan di Indonesia melalui pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem memerlukan standar kompetensi kerja khusus

Untuk memberikan pedoman dalam penyrlenggaraan pendidikan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 55/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran lingkup sebagian urusan pemerintahan bidang kelauatan dan perikanan yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Untuk  mendorong upaya peningkatan kualitas pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan, perlu diberikan penghargaan kepada pejabat fungsional di bidang kelauatan dan perikanan yang telah menunjuk kinerja dan prestasi yang baik serta dalam rangka menetapkan pejabat fungsional teladan, perlu dilakukan penilaian terhadap pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan teladan dalam suatu Peraturan Menteri.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets).

Bahwa keberadan dan ketersediaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.).

sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dengan perkembangan usaha perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali

dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang memerintahkan Pengguna Anggaran, perlu disusun pedoman umum mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan