bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PERIKANAN – PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYULUHAN

2014

PP NO. 62, LN 2014/NO. 174 THN 2014, 50 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN

ABSTRAK            :   -  optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan didukung dengan tersedianya sumber daya
                                    manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan
                                    kabupaten/kota, maupun masyarakat sebagai Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di bidang
                                    perikanan yang berwawasan lingkungan, mampu, ahli dan profesional untuk mengelola potensi
                                    sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui pengembangan sumber daya
                                    manusia kelautan dan perikanan yang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan dan
                                    penyuluhan perikanan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan
                                    perikanan.

                                -   Dasar hukum Undang-Undang Ini adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
                                    Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
                                    Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

                                -   Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan
                                    penyuluhan perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
                                    pengaturannya. Pengertian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan
                                    adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
                                    perikanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan
                                    pengendalian. Diatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, kerja
                                    sama, pendanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan, dan ketentuan penutup.

CATATAN           :    -   Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2014
                                -   Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan, pelatihan, dan
                                    penyuluhan perikanan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku
                                    sepanjang tidak bertentangan.
                                -   Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
                                -   Penjelasan: 15 hlm