bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN – PENYULUHAN - SISTEM

2006

UU NO. 16, LN 2006/NO. 92 THN 2006, 33 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

ABSTRAK            :  - pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu    
                                  keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas    
                                  lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani,
                                  pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di
                                  sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan;
                                  meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan yang didukung    
                                  adanya sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial,
                                  kewirausahaan, dan organisasi bisnis.

                              -  Dasar hukum Undang-Undang Ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-
                                 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

                              -  Dalam Undang-Undang ini diatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 
                                 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian
                                 penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau
                                 dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
                                 teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan
                                 produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran
                                 dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Diatur tentang sasaran penyuluhan, kebijakan dan
                                 strategi, kelembagaan penyuluh pemerintah, swasta dan swadaya, tenaga penyuluh,
                                 penyelenggaraan meliputi programa, mekanisme kerja dan metode, materi, peran serta dan kerja
                                 sama, sarana dan prasarana penyuluhan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan
                                 sanksi, ketentuan peralihan, da ketentuan penutup.  

CATATAN           : -  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Nopember 2006
                             -  Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pada tingkat pusat, yang telah ada saat Undang-
                                Undang ini diundangkan hasur sudah disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.
                             -  Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 tahun sejak Undang-
                                Undang ini diundangkan.
                             -  Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan PP atau Peraturan Menteri.
                             -  Penjelasan: 13 hlm.

• UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti.
• Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Dalam UU ini diatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan UU perikanan; wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan; usaha perikanan; sistem informasi dan data statistik perikanan; pungutan perikanan; penelitian dan pengembangan perikanan; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; penyerahan urusan dan tugas pembantuan; pengawasan perikanan; pengadilan perikanan; penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan; dan ketentuan pidana.