• Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 85 Tahun 2021; PermenKP No. 63 Tahun 2015 jo. PermenKP No. 2 Tahun 2017; PermenKP No. 48 Tahun 2020

• Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Persyaratan, Tata Cara Pengenaan, dan Pembayaran atas Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. Pungutan Pengusahaan Perikanan  dikenakan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan: SIUP baru atau perpanjangan, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan, dan SIPR baru atau perpanjangan. Pungutan Hasil Perikanan dibagi menjadi: Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi, Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, dan Pungutan Perikanan dengan Sistem Kontrak. Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha yang  mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan baru atau perpanjangan dan diberikan pelabuhan pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan pascaproduksi. Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan kepada Pelaku Usaha yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pascaproduksi . Pungutan Hasil Perikanan dengan Sistem Kontrak diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersendiri. Besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan yang dikenakan kepada Wajib Bayar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan ketentuan: untuk permohonan SIUP baru atau perpanjangan berdasarkan tarif per gross tonnage atau berdasarkan hasil perkalian antara tarif range gross tonnage tertinggi pada masing-masing range gross tonnage kapal jumlah kapal yang dialokasikan dalam hal SIUP yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama; untuk permohonan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan berdasarkan tarif per gross tonnage dari ukuran gross tonnage Kapal Pengangkut Ikan yang direalisasikan; dan untuk permohonan SIPR baru atau perpanjangan berdasarkan tarif per unit rumpon per tahun. Besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi yang dikenakan kepada Wajib Bayar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan hasil perkalian antara tarif range gross tonnage, produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan gross tonnage kapal. Selanjutnya Wajib bayar berdasarkan Surat Tagihan PNBP Pungutan Pengusahaan Perikanan atau Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi, melakukan pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi yang dikenakan kepada Wajib Bayar ditetapkan oleh kepala pelabuhan perikanan berdasarkan hasil perkalian antara indeks tarif dan nilai produksi ikan pada saat didaratkan.  Selanjutnya Wajib bayar berdasarkan Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi melakukan pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

ADMINISTRATIF-SANKSI

2021

PERMEN KP NO.31, BN 2021/NO.776, 81 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAK      :   

-   untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (2) PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 205 PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal 294 ayat (3) PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, serta untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; PERPRES No.63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; PERMEN KP No.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan mengatur batasan jenis pelanggaran, jenis sanksi administratif, mekanisme dan kewenangannya. Adapun jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha di  sektor kelautan dan  perikanan, pemanfaatan ruang laut, kewajiban penyedia dan pengguna SPKP, dan pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, dengan jenis sanksi administratif yang dapat berupa peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan, atau pencabutan perizinan yang dikenakan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang diatur.

CATATAN     :     

- PERMEN KP ini mulai berlaku 3 bulan setelah diundangkan, 6 Oktober 2021

- Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini juga berlaku bagi pelanggaran yang oleh peraturan perundang-undangan lain di bidang kelautan dan perikanan diancam dengan sanksi administratif, kecuali jika oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain

- Lamp: 35 hlm.

LAUT-PENGAWASAN-RUANG

2021

PERMEN KP NO.30, BN 2021/NO.746, 55 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT

ABSTRAK      :    

-   untuk melaksanakan ketentuan Pasal 189 ayat (7), Pasal 217 ayat (7), Pasal 222 ayat (2) PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor pengelolaan ruang laut yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawasan Ruang Laut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; PERPRES No.63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; PERMEN KP No.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengawasan terhadap ruang laut yang meliputi pemenuhan pelaksanaan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan sumber daya di laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut. Disamping itu diatur juga kewenangan pelaksanaan pengawasan ruang laut yang dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K dengan cara pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung, yang mana pengamatan langsung dapat dilakukan secara rutin atau insidental, serta cakupan wilayah dan tata cara pengawasan.

CATATAN     :     

- PERMEN KP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2021

- Dalam ditemukan perbedaan antara luas Kawasan Konservasi di Laut yang dimuat dalam RTR Laut, RZ KAW, RZ KSNT dan/atau RZWP-3-K dengan luas yang ditetapkan oleh Menteri, maka yang berlaku luasan sesuai dengan ketetapan Menteri.

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut  dan Audit Tata Ruang Laut pada lokasi yang RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT belum ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Lamp: 17 hlm.

SLO-SPKP

2021

PERMEN KP NO.23, BN 2021/NO.632, 39 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

ABSTRAK      :    

-   untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 268 ayat (4), Pasal 269 ayat (2), Pasal 275 ayat (5)  PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

-   Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; PERPRES No.63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; PERMEN KP No.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

-   Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tata cara penerbitan SLO, ketentuan kewajiban memiliki SLO, ketentuan pelaksanaan, hak, dan kewajiban sebagai pengelola, penyedia, pengguna SPKP serta tata cara pengajuan sebagai penyedia SPKP dan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT).

CATATAN     :    

-   PERMEN KP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2021

-   SLO dan SKAT yang telah diterbitkan sebelum Permen KP ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

-   Permohonan SLO yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Permen KP ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Permen KP No.1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

-   Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Permen KP ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Permen KP No.10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

-   Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum terpenuhinya SKAT dalam bentuk kartu elektronik, diproses berdasarkan Permen KP No.10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

-   Penerbitan SLO secara elektronik dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Permen KP ini diundangkan.

-   Penerbitan SKAT dalam bentuk kartu elektronik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Permen KP ini diundangkan.

-   Mencabut Permen KP No.1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dan Permen KP No.10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

-   Lamp: 14 hlm.

• Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2021; Perpres No.63 Tahun 2015; PermenKP No.48 Tahun 2020.

• Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Pengelolaan Perikanan ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan/atau jenis Ikan. Diatur tentang Rencana Pengelolaan Perikanan yang disusun berdasarkan status Perikanan. Status Perikanan merupakan status Perikanan terkini yang terdiri atas Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, social-ekonomi Perikanan, dan tata kelola Perikanan. Sumber Daya Ikan meliputi estimasi potensi Sumber Daya Ikan, jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan, dan alokasi Sumber Daya Ikan. Diatur tentang Rencana Strategis Pengelolaan Perikanan yang penyusunannya didasarkan pada status Perikanan. Rencana Strategis Pengelolaan Perikanan memuat isu, tujuan, sasaran dan rencana aksi. Diatur tentang tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dengan didasarkan pada prinsp manfaat, keadilan, adaptif, rinci, dapat diukur, realistis, pendekatan Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem (ecosystem Approach to Fisheries Management), kehati-hatian, memperhatikan hukum adat, memperhatikan Kearifan Lokal, dan peran serta masyarakat. Dalam hal melaksanakan Rencana Pengelolaan Perikanan dibentuk Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI. Diatur tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, struktur organisasi dan susunan keanggotaan serta tata kerja Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI. Terdapat ketentuan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan. Peraturan Menteri ini juga memuat 4 (empat) lampiran yaitu Lampiran I perihal Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Perairan Laut, Lampiran II perihal perihal Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Perairan Darat, Lampiran III perihal Struktur Organisasi Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI Perairan Laut, dan Lampiran IV perihal Struktur Organisasi Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI Perairan Laut.

JENIS IKAN BARU – YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN

2021

PERMEN KP NO. 21, BN 2021/NO. 630, 61 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS IKAN BARU YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN
 

ABSTRAK                :  -  segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
                                       lingkungan perairan yang dikenali sebagai ikan dapat dibudidayakan melalui cara domestikasi,
                                       intorduksi, pemuliaan, dan produk rekayasa genetik melalui metode tertentu.

                                    -  Dasar hukum Undang-Undang Ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
                                       Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; PERPRES
                                       No. 63 Tahun 2015; PERMEN KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

                                    -  Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis ikan baru yang akan dibudidayakan dengan
                                       menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Jenis Ikan
                                       Baru yang Akan Dibudidayakan adalah Ikan yang berasal dari hasil domestikasi, introduksi,
                                       pemuliaan, dan produk rekayasa genetik. Diatur tentang pengujian oleh setiap orang, instansi
                                       pemerintah, atau pemerintah daerah terhadap jenis ikan baru yang akan dibudidayakan
                                       dengan menggunakan laboratorium atau fasilitas pengujian dengan memperhatikan asal ikan,
                                       pengujian dan tata cara pengujian berupa uji fisik, uji fisiologi, uji genetik, dan uji ketahanan
                                       penyakit terhadap ikan bersirip, krustasea, moluska, tanaman air, dan rumput laut sebelum
                                       dilakukan  pelepasan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal
                                       Perikanan Budidaya, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
 

CATATAN               :   -   Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2021
                                   -   Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan, pelatihan, dan
                                       penyuluhan perikanan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku
                                       sepanjang tidak bertentangan
                                   -   PERMEN-KP Nomor 25/PERMEN-KP/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan semua
                                       permohonan pelepasan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan yang telah diajukan dan
                                       dinyatakan lengkap tetap dilakukan penilaian.
                                   -   Lampiran: 46 hlm