Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

 Dalam rangka penatakelolaan Benda Beharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagai aset negara, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang bernilai tinggi perlu dilakukan pembenahan pengelolaan yang komprehensif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional pengawas perikanan bidang penangkapan ikan

bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan Pegawai terhadap hari dan jam kerja, perlu mengatur mengenai ketentuan hari dan jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Banwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015

Sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) Bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sector perikan;
Sebagai tindak lanjut dari penataan ukuran kapal penangkap ikan

 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab serta mencegah dan memberantas illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai kapal pengangkut ikan hidup

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program bantuan kepada nelayan agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para nelayan;

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, melalui penanganan benturan kepentingan dan untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur   Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu disusun petunjuk teknis tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan efisien

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/ Lembaga.

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

bahwa dalam rangka optimasi pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas, perlu mengatur pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas dengan Peraturan Menteri

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu memberikan jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam

 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

- Dalam rangka implementasi sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah, kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

 Dalama rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kmeneterian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

 Dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan perikanan khususnya di bidang penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program / kegiatan yang responsif gender.

 Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya

 Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pimpinan tinggi madya nonpegawai negari sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Bahwa terjadinya tindakan korupsi karena  lemahnya system dan penegakan hukum, serta rendahnya integritas sumber daya manusia

 Dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (responsible fisheries) dan penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sesuai dengan pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diuabh dengan Undang-Undnag Nomor 45 Tahun 2009; dan
Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

 Dalam rangka efektivitas pengangkutan ikan hidup dan mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab

 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

 Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan