Bahwa keberadan dan ketersediaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.).
Katalog
KKP BN RI 2015 (7): 5 HLM
00 0000
00 0000
2
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
2/PERMEN-KP / 2015
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Abstrak
Bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets).
Katalog
KKP BN RI 2016 (31): 10 HLM
00 0000
00 0000
3
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
3/PERMEN-KP / 2015
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Katalog
KKP BN RI 2016 (61): 4 HLM
00 0000
00 0000
4
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
4/PERMEN-KP / 2015
Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
Abstrak
Untuk melindungi daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714.
Katalog
KKP BN RI 2015 (62): 4 HLM
00 0000
00 0000
5
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
5/PERMEN-KP / 2015
Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan
Abstrak
Untuk mendorong upaya peningkatan kualitas pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan, perlu diberikan penghargaan kepada pejabat fungsional di bidang kelauatan dan perikanan yang telah menunjuk kinerja dan prestasi yang baik serta dalam rangka menetapkan pejabat fungsional teladan, perlu dilakukan penilaian terhadap pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan teladan dalam suatu Peraturan Menteri.
Katalog
KKP BN RI 2016 (63): 28 HLM
00 0000
00 0000
6
Peraturan Presiden
Perpres Nomor 7 Tahu / 2015
Organisasi Kementerian Negara
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
7
Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
21/KEPMEN-KP/SJ/2015 / 2015
Sentra Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
8
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
09/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
9
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
18/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelepasan Ikan Gabus Haruan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
10
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
19/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelepasan Ikan Gurami Batanghari
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
11
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
16/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
12
Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
60/KEPMEN-KP/SJ/2015 / 2015
Rencana Kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
13
Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
61/KEPMEN-KP/SJ/2015 / 2015
Rencana Kebutuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
14
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
24/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelepasan Ikan Mas Mantap
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
15
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
25/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelepasan Udang Galah Siratu
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
16
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
6/PERMEN-KP / 2015
Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran lingkup sebagian urusan pemerintahan bidang kelauatan dan perikanan yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Katalog
KKP BN RI 2016 (507): 10 HLM
00 0000
00 0000
17
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
10/PERMEN-KP / 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Abstrak
Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi perizinan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan dampak penghentian sementara (Moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap, perlu dilakukan perpanjangan atas penghentian sementara (Moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Katalog
KKP BN RI 2015 (616): 3 HLM
00 0000
00 0000
18
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
8/PERMEN-KP / 2015
Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan Edisi 2015
Abstrak
Untuk memberikan pedoman dalam penyrlenggaraan pendidikan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo. 55/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
Katalog
KKP BN RI 2016 (568): 18 HLM
00 0000
00 0000
19
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
23/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 14(Empat Belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
20
Peraturan Perundang-undangan K/L
PERMENPANRB Nomor 6 / 2015
Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
21
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
13/PERMEN-KP / 2015
Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap
Abstrak
Untuk mendukung produksi usaha perikanan tangkap perlu melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Katalog
KKP BN RI 2015 (718): 10 HLM
00 0000
00 0000
22
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
11/PERMEN-KP / 2015
Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Untuk pelaksanaan penilaian jabatan fungsional statistisi dan angka kreditnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (683): 114 HLM
00 0000
00 0000
23
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
12/PERMEN-KP / 2015
Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Red ( Scleropages formosus)/ Siluk
Abstrak
Bahwa ikan hias Arowana Super Red (Scleropages Formosus/SILUK merupakan komoditas ikan hias asli Indonesia (endemic) yang dilindungi dan perdagangannya diatur dalam APPENDIX CITIES
Katalog
KKP BN RI 2015 (717): 21 HLM
00 0000
00 0000
24
Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
20/KEPMEN-KP/SJ/ / 2015
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
Tidak Berlaku =>Dicabut oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tidak Berlaku =>Dicabut oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
25
Peraturan Presiden
Perpres Nomor 63 Tah / 2015
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
26
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
9/PERMEN-KP / 2015
Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
Abstrak
Bahwa pembangunan sector kelautan dan perikanan di Indonesia melalui pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem memerlukan standar kompetensi kerja khusus
Katalog
KKP BN RI 2015 (682): 121 HLM
00 0000
00 0000
27
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
14/PERMEN-KP / 2015
Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan
Abstrak
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Katalog
KKP BN RI 2015 (731): 80 HLM
00 0000
00 0000
28
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
15/PERMEN-KP / 2015
Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Dalam rangka pelaksanaan pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (798): 15 HLM
00 0000
00 0000
29
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
16/PERMEN-KP / 2015
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau dari kementerian lain/lembaga lain/pemerintah daerah untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi.
Katalog
KKP BN RI 2015 (7-99): 12 HLM
00 0000
00 0000
30
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
35/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
31
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
21/PERMEN-KP / 2015
Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Abstrak
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Katalog
KKP BN RI 2015 (952): 7 HLM
00 0000
00 0000
32
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
77/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelepasan Ikan Lele Mutiara
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
33
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
17/PERMEN-KP / 2015
Kriteria dan/atau Persyaratan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
Katalog
KKP BN RI 2015 (987): 14 HLM
00 0000
00 0000
34
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
18/PERMEN-KP / 2015
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
Abstrak
Dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
Katalog
KKP BN RI 2015 (988): 45 HLM
00 0000
00 0000
35
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
19/PERMEN-KP / 2015
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Abstrak
Dlam rangka memberikan acuan dalam pengelolan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Katalog
KKP BN RI 2015 (989): 43 HLM
00 0000
00 0000
36
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
20/PERMEN-KP / 2015
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Abstrak
Dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma di Perguruan Tinggi Polieknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Katalog
KKP BN RI 2015 (990): 43 HLM
00 0000
00 0000
37
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
20/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Jejaring Pemuliaan Ikan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
38
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
32/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Jejaring Pakan Ikan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
39
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
22/PERMEN-KP / 2015
Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan
Abstrak
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, perlu memberikan Bantuan Langsung Masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan, guna tertib pelaksanaan pemberian bantuan langsung masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman umum pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (1162): 12 HLM
00 0000
00 0000
40
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
80/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
41
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
81/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Penetapan Area yang Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawanya di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
42
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
82/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
43
Peraturan Presiden
Perpres Nomor 73 Tah / 2015
Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
44
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 50 Tahun 20 / 2015
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
45
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
25/PERMEN-KP / 2015
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
Abstrak
dalam rangka penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019
Katalog
KKP BN RI 2015 (1328): 4 HLM
00 0000
00 0000
46
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
23/PERMEN-KP / 2015
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
dalam rangka melaksanakanketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Katalog
BN RI 2015 (1227): 339 HLM
00 0000
00 0000
47
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
24/PERMEN-KP / 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
gunameningkatkan terwujudnya good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya pejabat pengelola anggaran yang kompeten, dalam rangka menetapkan pejabat pengelola anggaran yang kompeten di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikananserta mengakomodir kebutuhan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (1327): 4 HLM
00 0000
00 0000
48
Peraturan Sekretaris Jenderal
1/PER-SJ/2015 / 2015
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
49
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
26/PERMEN-KP / 2015
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
dalam rangka tertibadministrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2015 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlumenyusun tata cara pembayaran tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Katalog
KKP BN RI 2015 (1420): 11 HLM
00 0000
00 0000
50
Peraturan Bersama
1/PERBER-MKP / 2015
Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 Tahun 2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RE
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
51
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
108/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
52
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
28/PERMEN-KP / 2015
Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Survei dan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
Abstrak
dalam rangka penatakelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagai aset negara, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang bernilai tinggi perlu dilakukan pembenahan pengelolaan yang komprehensif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Katalog
KKP BN RI 2015 (1429): 3 HLM
00 0000
00 0000
53
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
110/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
54
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
27/PERMEN-KP / 2015
Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Katalog
KKP BN RI 2015 (1428): 5 HLM
00 0000
00 0000
55
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
107/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
56
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
32/PERMEN-KP / 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Abstrak
sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Katalog
KKP BN RI 2015 (1629): 9 HLM
00 0000
00 0000
57
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
31/PERMEN-KP / 2015
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Katalog
KKP BN RI 2015 (1628): 84 HLM
00 0000
00 0000
58
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
36/PERMEN-KP / 2015
Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan
Abstrak
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (1839): 5 HLM
00 0000
00 0000
59
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
34/PERMEN-KP / 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indo
Abstrak
untuk tetap menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) yang telah mengalami penurunan populasi di alam, perlu dilakukan perpanjangan atas larangan pengeluaran ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
Katalog
KKP BN RI 2015 (1827): 4 HLM
00 0000
00 0000
60
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
127/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Lingkup Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
61
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
35/PERMEN-KP / 2015
Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan
Abstrak
dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, perlu adanya sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan, pada kegiatan usaha perikanan masih ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, antara lain perdagangan orang, kerja paksa, pekerja anak, dan standar kondisi kelayakan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan ketenagakerjaan
Katalog
KKP BN RI 2015 (1851): 45 HLM
00 0000
00 0000
62
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
33/PERMEN-KP / 2015
Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
dalam rangka melaksanakan tugas dan menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan perlu menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan serta mendorong tercapainya pelaksanaan program strategis oleh seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan penyelesaian penuh dan untuk mengatasi sumbatan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan program strategis pembangunan kelautan dan perikanan oleh unit kerja Menteri
Katalog
KKP BN RI 2015 (1838): 11 HLM
00 0000
00 0000
63
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
38/PERMEN-KP / 2015
Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan
Abstrak
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dalam rangka efektivitas serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pungutan perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (1903): 9 HLM
00 0000
00 0000
64
Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
162/KEPMEN-KP/SJ/201 / 2015
Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
65
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
42/PERMEN-KP / 2015
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
Abstrak
sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dengan perkembangan usaha perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali
Katalog
KKP BN RI 2015 (2026): 21 HLM
00 0000
00 0000
66
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
41/PERMEN-KP / 2015
Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang memerintahkan Pengguna Anggaran, perlu disusun pedoman umum mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (1936): 15 HLM
00 0000
00 0000
67
Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
163/KEPMEN-KP/SJ/201 / 2015
Rencana Kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
68
Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
164/KEPMEN-KP/SJ/201 / 2015
Rencana Kebutuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
69
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
124A/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
70
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
45/PERMEN-KP / 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
Abstrak
dalam rangka penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, perlu menyusun perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
Katalog
KKP BN RI 2016 (84): 92 HLM
00 0000
00 0000
71
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
39/PERMEN-KP / 2015
Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, dan Kontaminan pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi
Abstrak
untuk lebih memberikan jaminan mutu dan keamanan ikan konsumsi hasil pembudidayaan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan
Katalog
KKP BN RI 2015 NOMOR (1904): 19 HLM
00 0000
00 0000
72
Peraturan Presiden
Perpres Nomor 136 Ta / 2015
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
73
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
128/KEPMEN-KP/2015 / 2015
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Lingkup Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
74
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
37/PERMEN-KP / 2015
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Abstrak
dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, perlu dana alokasi khusus guna membantu membiayai kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dalam rangka kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (1935): 255 HLM
00 0000
00 0000
75
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
44/PERMEN-KP / 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14/PERMEN-KP/2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentr
Abstrak
dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran lingkup urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, perlu melimpahkan dan menugaskan sebagian urusan Pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka tugas pembantuan, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, terdapat daerah penerima anggaran tugas pembantuan yang menyatakan tidak sanggup melaksanakan kegiatan, serta menyebabkan pergeseran alokasi anggaran
antarsatuan kerja, antarwilayah, dan antarkewenangan, sehingga Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan, perlu diubah
Katalog
KKP BN RI 2016 (108): 73 HLM
00 0000
00 0000
76
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 75 Tahun 20 / 2015
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
77
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
43/PERMEN-KP / 2015
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan menjamin kelancaran, serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun standar operasional prosedur, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (2016): 44 HLM
00 0000
00 0000
78
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 57 Tahun 20 / 2015
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
79
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
40/PERMEN-KP / 2015
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan
Abstrak
sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan
Katalog
KKP BN RI 2015 (2021): 138 HLM
00 0000
00 0000
80
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
48/PERMEN-KP / 2015
Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan
Abstrak
dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu pedoman umum pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.
Katalog
KKP BN RI 2016 (410): 29 HLM
00 0000
00 0000
81
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
47/PERMEN-KP / 2015
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya
Abstrak
dalam rangka penyamaan persepsi dan keseragaman dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan, serta menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan petunjuk teknis jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan dan angka kreditnya
Katalog
KKP BN RI 2016 (854): 294 HLM
00 0000
00 0000
82
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
30/PERMEN-KP / 2015
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
Abstrak
sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
Katalog
KKP BN RI 2015 (2015): 93 HLM
00 0000
00 0000
83
Peraturan Presiden
Perpres Nomor 115 Ta / 2015
Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing)
Abstrak
Katalog
00 0000
00 0000
84
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
29/PERMEN-KP / 2015
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan